Dalam dua hari belakangan ini orang banyak memperbincangkan running text di sebuah TV swasta yang menayangkan berita bahwa ITB mengumumkan besaran uang kuliah untuk mahasiswa baru 2013, yaitu sebesar Rp 0 sampai dengan Rp 20 juta per tahun. Kebetulan pula tadi sore kami, pengurus fakultas, rapat untuk kesekian kalinya membahas masalah keuangan. Kalau dihitung sejak Januari kemarin, sudah puluhan kali kami rapat. Mengapa sampai puluhan kali? Karena situasinya begitu kompleks.

Saya cerita dulu tentang apa yang dihadapi oleh semua kampus PTN di Indonesia hari-hari ini. Kami sekarang sedang deg-degan berat karena harus mengumumkan berapa besar biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa baru tahun 2013 ini. Memangnya apa bedanya dengan tahun lalu? Dan mengapa kami menjadi deg-degan untuk mengumumkan biaya itu?

Semua itu dimulai dari kebijakan Ditjen Dikti yang disebut dengan uang kuliah tunggal (UKT). Dengan sistem UKT, PTN tidak dibolehkan lagi memungut bermacam-macam biaya dari mahasiswa. Mahasiswa baru angkatan 2013 hanya membayar 1 jenis biaya saja tiap semesternya, dan inilah yang disebut dengan UKT.

PTN kemudian diminta menghitung unit cost sebagai dasar penentuan UKT di PT tersebut. Semua komponen biaya, kecuali yang menjadi investasi pemerintah (seperti pembangunan dan pemeliharaan gedung, pengadaan sarana lab, dsb), lalu dihitung untuk mendapatkan unit cost. Mengapa komponen investasi pemerintah dikeluarkan dari perhitungan unit cost? Karena logikanya, PTN adalah “milik” pemerintah sehingga biaya investasinya ditanggung oleh pemerintah.

Setelah unit cost ketemu, barulah UKT dihitung berdasarkan unit cost ini. So far so good. Lalu apa masalahnya?

Sebelum model UKT diberlakukan, PTN (dan PTS juga) biasanya membagi biaya pendidikan menjadi dua komponen: 1) biaya sekali-bayar, dan 2) biaya per semester. Biaya sekali bayar (sebut saja X) biasanya jauh lebih besar daripada biaya per semester (Y). Sebagai ilustrasi, biaya (maksimum) sekali-bayar di Fakultas Teknik UGM adalah Rp 40 juta, dan biaya per semesternya berkisar Rp 2-2,5 juta (tergantung jumlah SKS yang diambil).

Untuk menyederhanakan, anggap saja biaya operasional untuk meluluskan seorang sarjana S1 adalah Z, di mana Z = X + 8Y (asumsinya mahasiswa kuliah selama 8 semester). Menurut hitungan kasar, unit cost per semester adalah Z/8, atau (X/8 + Y), dan angka inilah yang kemudian dijadikan UKT. Sekali lagi, ilustrasi ini hanyalah simplifikasi saja. Poin saya bukan untuk menjelaskan perhitungan unit cost secara akurat, tapi lebih pada efek dari implementasi UKT.

Nah, biaya sebesar (X/8 + Y) inilah yang akan dibayarkan mahasiswa per semesternya.  Dan sistem baru ini akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013 untuk mahasiswa baru. Mari kita lihat apa efeknya.

Tahun 2012 dan sebelumnya, pada tiap tahun ajaran baru, PTN akan menerima dana sebesar (X + Y) dari mahasiswa baru. Tahun ini, mulai September mendatang, PTN hanya akan menerima (X/8 + Y). Dengan ilustrasi angka: tadinya menerima Rp 42 juta, tapi tahun ini hanya Rp 7 juta! Dalam konteks makro, perhitungan sederhana ini menunjukkan bahwa pendapatan PTN terjun bebas!

Problem ini semakin ruwet ketika pemerintah menetapkan bahwa minimal 20% kursi harus disediakan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Pertanyaannya, siapa yang akan menutup kekurangan dana akibat kebijakan ini?

Memang pemerintah telah merancang pendanaan tambahan melalui program-program Bidik Misi (untuk mahasiswa tidak mampu) dan BOPTN (untuk menutup biaya operasional PTN), tetapi kenyataan di lapangan tidaklah seindah yang dibayangkan. Pengalaman tahun lalu, tidak semua permohonan dana BOPTN dikabulkan, dan setelah turun pun hanya diberi waktu sekitar 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan. Akhirnya banyak unit kerja yang menyerah dan tidak memanfaatkan dana ini (kalau nekad, bisa-bisa urusannya dengan KPK atau Kejaksaan).

Intinya, ada penurunan pendapatan yang sangat drastis pada tahun 2013 ini, sementara pendapatan dari pemerintah tidak bisa diharapkan mensubstitusi secara maksimal. Dana masyarakat yang bisa digalang hanyalah sekitar 30% – 40% dari tahun lalu. Kondisi inilah yang menyebabkan pengelola PTN bekerja keras mengamankan proses-proses akademik agar tetap berjalan. Kegiatan belajar-mengajar tidak boleh terganggu, at all cost. Kegiatan pelayanan akademik juga harus berjalan terus. Demikian juga kegiatan-kegiatan Tridarma seperti penelitian/publikasi dan pengabdian pada masyarakat. Kepusingan kami muncul saat harus menetapkan item-item kegiatan mana yang harus dicoret dari daftar anggaran.

Keadaan ini diperparah dengan kondisi psikologis masyarakat yang sedang menanti pengumuman tentang UKT. Pemerintah berpikiran bahwa sistem yang baru akan membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau. Pesan ini diterima masyarakat bahwa biaya pendidikan tinggi tidak lagi mahal. Kenyataannya sistem UKT hanya mendistribusikan beban saja. Pernyataan yang muncul adalah: “biaya pendidikan sebesar Rp 7 juta per semester”. Bandingkan dengan: “sumbangan awal Rp 40 juta, biaya pendidikan Rp 2 juta per semester”. Jika tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang seputar biaya pendidikan, masyarakat justru bisa terperanjat kaget saat mengetahui kenaikan biaya sebesar Rp 5 juta per semester. Secara psikologis, biaya awal sering tidak dianggap sebagai biaya pendidikan, dan logika masyarakat sering kali berbeda dengan logika para pengelola PTN.

Dan menjadi tugas PTN untuk mengumumkan, mensosialisasikan, dan menjelaskan kepada masyarakat tentang “kenaikan” tersebut. Bayangkan kesulitan yang dihadapi PTN: masyarakat sudah terlanjur berharap ada penurunan biaya pendidikan, tapi kenyataannya malah “meningkat”. Secara riil, biaya pendidikan tidak bertambah, bahkan bisa lebih rendah dibandingkan sebelumnya karena berbagai intervensi pemerintah, tetapi persepsi masyarakat tentu punya logika yang berbeda. Dalam pikiran masyarakat, “biaya Rp 7 juta” tentulah lebih mahal daripada “biaya Rp 2 juta”. Bahwa ada beasiswa dan berbagai keringanan lain, itu pasti muncul di urutan nomor sekian.

Jadi yang membuat PTN galau saat ini adalah munculnya kombinasi yang mematikan: bagaimana mengatasi kondisi fiskal yang sangat mepet, dan pada saat yang sama harus menjelaskan tentang “kenaikan semu” biaya pendidikan kepada masyarakat. Secara persepsional masyarakat pasti akan mengira PTN kebanjiran uang, tetapi pada kenyataannya penerimaan tahun 2013 ini hanya sekitar sepertiga dari tahun lalu.

Inilah tujuan saya menulis catatan kali ini. Saya berharap penjelasan yang sederhana di atas dapat memberikan gambaran tentang situasi yang sebenarnya. Sebenarnya masih ada beberapa faktor lain yang menambah kompleksitas tugas pengelola PTN, UGM khususnya, seperti perubahan status dari PT BHMN yang “direduksi” menjadi BLU, sampai ke berita terkini yang menyebutkan bahwa lebih dari 80% anggaran Kemendikbud di-pending dan belum dapat dicairkan oleh Kemenkeu. Saya sengaja tidak menceritakan tentang ini agar tulisan ini bisa fokus.

Kami tidak mengeluh. Kami tetap berusaha keras agar proses-proses dan pelayanan akademik tetap berjalan seperti biasanya. Bagaimanapun juga, pendidikan sumber daya manusia Indonesia terlalu berharga untuk dikorbankan hanya demi perubahan-perubahan kebijakan yang short-sighted seperti UKT, perubahan status ke BLU, dan sebagainya. Misi dasar untuk mendidik bangsa tidak akan kalah oleh keputusan-keputusan berbau politis yang tidak jelas.

33 Comments on UKT dan “cobaan” bagi PTN

  1. Herman Wijaya says:

    Bapak Lukito,
    Menarik pak tulisannya. Apakah sudah pernah ada pemikiran untuk menyampaikan “sisi lain” ini melalui media yang lebih luas, misalkan dengan menulis di kolom Opini Harian Kompas, atau Kedaulatan Rakyat? Saya pikir sisi lain ini perlu diketahui masyarakat luas, supaya mereka bisa menerima persepsi pengelola PTN

  2. Terima kasih atas penjelasannya pak Lukito, sangat jelas dan gamblang. Pertanyaannya apakah petinggi2 Kemendiknas tersebut sebelumnya tidak pernah mengelola institusi pendidikan? Artinya bahwa yang selama ini sektor pendidikan dialokasikan 20 % dari APBN hanya Omdo. Belum lagi kenyataannya pencairan dana yang masih seret (sarat nuansa politis dan birokratis).Opo meneh hanya dikasih deadline 1 bulan, padahal 1 tahun kan masih 12 bulan (belum ganti to). Mugi2 para dosen dan penggiat Perguruan Tinggi Negeri tetap sabar dan semangat terus.
    Sekedar sharing pak Lukito, kalo memungkinkan dijaring semacam donatur atau apapun namanya dari para Alumni entah apapun bentuknya yang kira2 dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan, UGM khususnya.
    Matur Nuwun
    Wass. Wr. Wb.
    Ahwan Triantoro

  3. lukito says:

    mas @Herman: kalau untuk menulis secara lebih “formal”, saya rasa biarlah para ahlinya yg mengerti benar ttg seluk beluk UKT. Dan saya yakin para pimpinan PTN sudah menyiapkan strategi untuk mengumumkan dan mensosialisasikan ihwal UKT ini dengan sebaik-baiknya.

    mas @Ahwan: tidak tahulah mas…kami tidak tahu gerakan-gerakan apa yang terjadi di kahyangan sana. Kami fokus saja pada apa yang harus dikerjakan di bawah sini. Matur nuwun doa dan dukungannya, mungkin dalam waktu dekat ini saya mau ngrusuhi minta bantuan mas Ahwan… :)

  4. I Ketut Widiantara says:

    Thanks P Lukito atas share informasi yg menarik ini. Dan sbg alumni, saya sepakat serta bangga dg semangat yg ada di paragraf terakhir.
    Api dari process pendidikan memang semangat ut menyalakan pelita di setiap insan dan semestinya itu bukanlah hal yg ‘mahal’ dan melulu cost. Nyalakan … Maka setiap insan akan berjalan setapak demi setapak dengan kemandirian menuju terang cahaya yg lebih benderang. Salam

  5. Tulisan yang cukup menarik pak…
    kebanyakan tulisan yang saya baca,berasal dari mahasiswa yang notabene adalah “korban” kebijakan.dengan membaca tulisan bapak,semoga bisa membuat saya khususnya,dan kita semua bisa berfikir lebih objektif.masalah uang memang cukup sesnsitif bagi masyarakat Indonesia.butuh langkah2 strategis,agar kebijakan yang diterapkan adalah yang paling sedikit konsekuensinya.ditunggu update berikutnya pak

  6. lukito says:

    mas @Widiantara: terima kasih dukungannya mas. Mohon bantuannya juga utk ikut menyampaikan sedikit informasi ttg UKT ini kepada yg memerlukan..

  7. feddy says:

    Terima kasih Pak Lukito atas pencerahannya, akhir tahun 2012 kemarin pengelola jurusan termasuk prodi di ajak bareng – bareng menghitung UKT, pada saat itu saya juga tidak begitu jelas ttg UKT ini, hanya di kasih template anggaran kemudian mereka – reka besaran dana untuk kegiatan dan sebagainya, tapi sampai sekarang belum pernah di info kan ke jurusan kembali hasilnya, mungkin di utak – atik sendiri sama pejabat univeristas yang bisa jadi sama bingungnya Pak untuk memutuskan.

  8. singgih_forestry@yahoo.com says:

    sangat pas dengan opini masyarakat sekarang Pak. Kemaren pengalaman kami di sekolah vokasi pada saat sosialisasi ke beberapa SMA/SMK, pertanyaan sensitif mengenai UKT selalu muncul. Mohon ijin untuk menyebarluaskan tulisan bapak melalui media jejaring sosial apa boleh Pak?

    salam

  9. lukito says:

    mas @Feddy: hahaha…semuanya bingung. Saya kira tidak ada yg tidak bingung dng UKT ini.. :)

  10. karima says:

    terimakasih pak,
    tulisan bapak sangat jelas sekali …
    semoga semua staff UGM diberi kemudahan dan kekuatan menghadapi ‘badai’ ini

  11. oh… ternyata begitu ya… saya sendiri merasa sama saja antara uang kuliah tunggal dengan sistem yang ada sekarang.

    tapi jujur, dengan model SPP + SKS ini lebih memudahkan mahasiswa untuk mengatur keuangannya. dan lebih fleksibel.

  12. lukito says:

    @Karima: terima kasih…doanya juga untuk pengelola dan staf semua PTN ya, karena semua PTN terpengaruh oleh kebijakan UKT ini.. :)

  13. widyawan says:

    Good words sir …

  14. Nah! Ini dia yang juga dijelaskan Prof. Bambang di Kompas tertanggal 19 Feb, kemarin. Terima kasih telah memboomingkan lagi, Sir. Semua keputusan itu memang berbau politis banget, saya juga geli denger dari dosen sebelah masalah penghapusan BHMN. Mau dibawa ke mana coba kalo pendanaan gak jelas, eh malah mau ‘diserap’ seenaknya. Khayangan itu gak pernah mikir udah ngasih apa, pengennya nilep aja. Ckck..

    Artikel di kompas rupanya sudah ada yang menyalin, jadi kita bisa baca gratis, di sini: http://edukasi.kompas.com/read.....ah.Tunggal

  15. lukito says:

    Sama2 Jek. Sudahlah tidak usah repot-repot berprasangka ttg kahyangan, malah mumet sendiri nanti.. :)
    Yang penting konsentrasi saja pada tugas kita masing-masing…okay?

  16. julio says:

    mantap sekali pak,dengan bahasa dan penyampaian yang “ringan” serta mudah dimengerti,,

  17. Anis Cherid says:

    Ini artinya, beban keuangan yang tadinya dibayarkan di depan, disebar sepanjang tahun. Mengingatkan saya kepada sistem pembelian tunai yang diganti dengan sistem pembayaran kredit yang didukung oleh kalangan perbankan. Solusi yang bisa saya usulkan adalah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menanggung seluruh biaya tunai di depan dan mengembalikan secara kredit sepanjang tahun kepada pihak perbankan. Tentu solusi ini bukan solusi untuk mensosialisasikan bahwa biaya pendidikan menjadi lebih murah, tetapi sekedar menjadi lebih ringan karena bisa diangsur (meskipun harus membayar bunga). Mohon maaf jika usul saya kurang berkenan.

  18. lukito says:

    @Anis Cherid: mirip dengan model di LN ya? Mahasiswa tidak harus membayar biaya pendidikan krn “dipinjami”, tapi setelah lulus dan bekerja, dia harus mengangsur pinjamannya. Tapi saya tidak yakin model ini cocok untuk Indonesia, pertama karena banyak orang menganggap sekolah itu bukan investasi, sehingga tidak worth utk berhutang untuknya, dan kedua, sistem perekaman data kita belum baik shg akan kesulitan utk mendata jejak para eks-mahasiswa peminjam tsb. Sangat mudah bagi seseorang utk “menghilangkan jejak diri” dan lari dari kewajiban mengangsur… :)

  19. tri hardian says:

    Pak, ini ada berita tentang BOPTN dari website Pembantu Rektor II UNS. Kira2 bgmn menurut bapak? :D
    http://jamalwiwoho.com/wp-cont.....-Rp-43.pdf

    • lukito says:

      BOPTN memang merupakan “suplemen” dari pemerintah untuk mendukung operasionalisasi perguruan tinggi. Saya tidak tahu tentang besaran dan komposisi BOPTN dibandingkan anggaran secara keseluruhan, sehingga tidak bisa berkomentar banyak. Tapi saya yakin, sebagai PTN, UNS juga mengalami pukulan yg sama dengan UGM…

  20. wemy sw says:

    Pak lukito saya ijin menyebarkan artikel ini ya…
    Buat gambaran juga…karena adik saya juga mau meneruskan ke PTN…

  21. lukito says:

    @Wemy SW: silakan mas…semoga bermanfaat :)

  22. Jaenal Arifin says:

    Info dari BEM UGM pak lukito…;-) Bagimana menurut bapak…?
    “BEM UGM tolak kebijakan uang kuliah tunggal”
    Ini sumber beritanya : http://nasional.sindonews.com/.....ah-tunggal

  23. lukito says:

    mas @Jaenal: saya tidak tahu metode penghitungan UKT persisnya seperti apa, tp seperti yg saya tulis, itu sebenarny mendistribusikan beban biaya pendidikan. Tentang diskriminiasi spt yg disampaikan mhs, sebenarnya bukan diskriminasi. Perbedaan pembayaran UKT (ada yg 0%, 25%, sampai 100%) itu kan bentuk lain dari subsidi kpd mahasiswa yg tidak mampu. Ini sama dengan sewaktu masih belum diterapkannya UKT: mahasiswa tidak mampu tetap bisa mendapatkan keringanan/beasiswa.

    Saya menyarankan mahasiswa untuk beraudiensi dengan pimpinan universitas ketika UKT sudah benar-benar diresmikan nanti, agar penjelasannya bisa diperoleh dari tangan pertama..

  24. Andi Saputra says:

    Ulasannya cukup menarik pak lukito. Saya sepakat dengan kesulitan PTN dalam melakukan sosialisasi, terkait dengan persepsi masyarakat yg menganggap terjadi kenaikan biaya per semester.
    Sedangkan untuk pendapatan perguruan tinggi saya krg sepakat, krn pndapatan PTN justru meningkat.
    Mengenai penurunan pendapatan yang menurun jadi 1/3 dari thn2 sebelumnya tidak sepenuhnya benar, justru akan terjadi peningkatan pendapatan pada thn2 berikutnya karena penerimaan SPP (2 kali/tahun) justru meningkat drastis.
    selain itu menyimak ulasan pembahasan pembiayaan pak lukito diatas justru terjadi peningkatan pndapatan PTN, karena PTN bisa memakai BIAYA DIMUKA (UANG PANGKAL) maksimal untuk menentukan biaya semester + BOPTN.

  25. lukito says:

    mas @Andi Saputra: sedikit koreksi ya..penurunan pendapatan menjadi 1/3 itu hanya terjadi di tahun 2013. Di tahun 2014 dan seterusnya, pendapatan PT meningkat sedikit demi sedikit, dan (teorinya) akan menjadi “normal” kembali setelah 4 tahun kemudian.
    Meski demikian, bahkan setelah normal kembali, tidak mungkin pendapatan PT menjadi lebih besar drpd tahun 2012 kemarin, karena UKT dihitung berdasarkan biaya total yg berlaku tahun 2012, dan tidak ada biaya lain yg ditambahkan.

    Catatan saya lagi, UKT yg akan diumumkan nantinya adalah UKT MAKSIMAL, artinya ada mahasiswa-mahasiswa yg memiliki kesempatan untuk membayar kurang dari itu. Intinya: jika memang tidak mampu secara finansial, mahasiswa bisa membayar kurang dari itu, bahkan gratis. Kebijakan subsidi kpd mahasiswa tidak mampu ini tetap ada, tidak berubah meskipun kenyataannya tahun ini perguruan tinggi mengalami kontraksi anggaran yang cukup fantastis…

  26. Orba says:

    UKT dan “cobaan” bagi PTN… pernahkah Bapak membandingkan dengan uang kuliah di PTN pada masa orde baru?

    • lukito says:

      Maksudnya bagaimana? Kalau tentang besaran, tentu saja biaya sekarang lebih besar drpd biaya jaman dulu, tetapi kondisinya juga jauh berbeda.

  27. Natalia says:

    Terima kasih buat penjelasannya pak ..
    memang sekarang menjadi dilema sekali..
    ditambah sosialisasi bagi masyarakat kurang ..
    saya berharap semua universitas yang akan menerapkan ini akan menerapkan sistem transparansi yang sangat jelas agar tidak terjadi salah paham..

    • lukito says:

      Sama-sama mbak. Memang situasi ini membuat tidak nyaman bagi semuanya, tapi dengan dasar kepercayaan, saya yakin antara universitas dan masyarakat bisa dibangun saling pengertian dan kerjasama yang baik. Terima kasih atas perhatiannya.

  28. achmad arifiyanto says:

    meski saya memahami ulasan Bpk mengenai kondisi keuangan PTN, akan tetapi tidak seharusnya PTN sebagai kepanjangan tangan negara berhitung untung rugi dengan rakyatnya sendiri

  29. joni says:

    wah…wah kalo sisi lain dari yg bayar kelompok tertinggi UKT begini mas…yg penting.. kalo di total ampe selesai 8 semester ditambah biaya kost dan makan (karena di luar kota)jumlahnya itu jauh melebihi dengan kuliah di swasta yang favorit (dgn syarat di dalam kota domisili) selain itu apakah ikhlas menjadi termasuk kelompok tertinggi (karena yg masuk kelompok tersebut adalah kelompok ortu yg pejabat atau senior di swasta)…kalo dibanding UKT tahun lalu apakah tahun ini; kenaikannya wajar atau nggak ya ? (sy baru tahu tahun lalu ada uang gedung/sumbangan awal 40 juta…apa bener? wach makin parah tuch..trus APBN yg 20% dari Kemdikbud (belum ditambah dari Kemenag) dan proporsinya di dominasi untuk Dikti dibandingkan Dikdas (kelihatan dari banyak nya pembangunan dan perluasan gedung-2 di kompleks PT dan jadi ban’caan Kontraktor-2 wahid) …berarti…tidak ada pendidikan yg murah…

Leave a Reply

*


4 + one =

Current ye@r *

FireStats icon Powered by FireStats