Baru-baru ini dosen di Indonesia dihebohkan oleh instruksi dari Ditendik, Dikti untuk mengisi form online Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Kalau mendengar dan membaca komentar para dosen, kehebohan ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang menyangkut 3 perkara: 1) kebijakan Dikti, 2) aplikasi SIPKD, dan 3) implementasi SIPKD.

Mari kita lihat satu persatu.

Instruksi Dikti kepada semua dosen yang sudah ber-NIDN untuk mengisi SIPKD sekali lagi  menunjukkan niat Dikti untuk mengontrol semua aspek manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil sekalipun. Dulu ada EPSBED yang kemudian berubah menjadi PDPT yang berhasrat merekam data akademik sampai ke program-program studi. Tahun kemarin ada program pemutakhiran data dosen, dan tahun ini muncul SIPKD. Besok entah ada apa lagi. Intinya, Dikti ingin mengurusi semuanya.

Pertanyaan saya sederhana: perlukah itu? Saya tidak tahu apa alasan Dikti mencoba menanamkan grip kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan akademik. Mungkin Dikti ingin melindungi kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang tidak baik (karena memang ada kejadian seperti itu). Mungkin Dikti ingin transparan, mereka ingin bisa menjawab dengan baik jika ditanya oleh masyarakat tentang serba-serbi pendidikan tinggi di Indonesia. Jika demikian halnya, itu memang niat yang mulia, tetapi tidak bisakah dicari cara lain yang lebih baik?

Saya jadi teringat kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang (KPPTJP) Indonesia periode 2003-2010. Di dalam kerangka pengembangan tersebut, salah satu strategi yang digunakan adalah pemberian otonomi yang lebih besar bagi perguruan tinggi dalam menjalankan kehidupannya. Otonomi ini penting karena perguruan tinggi mengemban misi pengembangan SDM dan keilmuan. Pengembangan SDM dan keilmuan adalah perjalanan eksploratif dalam ranah intelektual. Kita berurusan dengan mahasiswa sebagai obyek yang akan dibentuk, bukan hanya kompetensi intelektualnya tapi juga karakternya. Kita juga harus melakukan penelitian dan pengembangan di area-area keilmuan yang belum banyak dijelajahi. Semua itu memerlukan cara pandang dan pendekatan yang terukur dan spesifik, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi perguruan tinggi. Pengakuan terhadap kekhasan perguruan tinggi inilah yang kemudian membuat Dikti menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator, dan secara bertahap menyerahkan urusan pengelolaan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuannya. Sayangnya cara pandang itu telah berubah, dan Dikti lebih banyak memainkan peran sebagai pengontrol daripada fasilitator.

Kembali ke masalah SIPKD, tidak bisakah Dikti menyerahkan urusan pembinaan karir dosen ke perguruan tinggi? Dosen adalah aset perguruan tinggi, sehingga menjadi hal yang wajar jika manajemen dan pembinaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang menaunginya. Sebenarnya dengan kerangka otonomi, baik perguruan tinggi maupun Dikti sama-sama dimudahkan. Perguruan tinggi merasa nyaman karena memiliki otoritas penuh, dan Dikti juga tidak terbebani oleh masalah-masalah teknis dan detil, sehingga bisa berkonsentrasi pada pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih strategis. Urusan kenaikan pangkat/jabatan, biarlah perguruan tinggi yang menanganinya, paling tidak sampai jenjang tertentu. Kalau Dikti memerlukan data, mintalah saja pada perguruan tinggi, tidak usah berambisi mengumpulkan data sendiri. Dikti cukup menentukan data apa saja yang harus disediakan, dalam format seperti apa, dan kapan harus tersedia. Biarlah perguruan tinggi yang mengurus pengumpulan dan penyimpanannya.

Hal yang sama juga berlaku untuk PDPT, Simlitabmas, dan program-program lain yang arahnya memusatkan pengelolaan data di Dikti.

Jika perguruan tinggi dianggap belum mampu diberi otonomi, maka menjadi tugas Dikti untuk memberdayakannya. Dikti dapat menyelenggarakan program-program hibah untuk penguatan kelembagaan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. By design sebenarnya program-program hibah itu bertujuan baik, jika ada yang tidak tepat sasaran, implementasinyalah yang harus diperbaiki.

Problem kedua adalah aplikasi SIPKD itu sendiri.

Secara desain, aplikasi SIPKD tidak didesain secara baik. Sebenarnya ada beberapa kelemahan yang teramati, tetapi saya hanya akan menyampaikan dua hal yang sangat fatal. Pertama, SIPKD disampaikan ke dosen dengan username dan password default, berupa NIDN. Ini adalah hal yang amat sangat fatal. Password itu sesuatu yang sangat personal, sehingga tidak boleh disebarkan secara terbuka. NIDN itu informasi publik, dan jika digunakan sebagai password, dapatkah data kita dikatakan aman?

Mungkin admin SIPKD merasa kesulitan untuk membuat password yang unik untuk masing-masing dosen dan menyampaikannya secara rahasia ke tiap dosen, sehingga akhirnya diambillah jalan yang mudah ini. Jika demikian halnya, maka saya pertanyakan kembali: mengapa harus Dikti yang melakukan pengumpulan data ini? Mengapa tidak diserahkan saja ke perguruan tinggi masing-masing?

Mungkin admin SIPKD berpikir, toh di dalam sistem ada menu untuk mengganti password. Pertanyaan saya: berapa banyak dosen yang dengan segera mengganti passwordnya? Selama saya menulis artikel ini, saya iseng mengakses SIPKD dengan beberapa NIDN yang random, dan saya bisa masuk ke account-account dosen lain. Kalau mau, saya bisa saja mengubah, menambah, atau menghapus data di account tersebut.

Well…kalaupun datanya rusak atau hilang, toh bisa saja diisi ulang dan diunggah lagi. Nah, jika ada pemahaman seperti ini yang muncul, apalagi jika yang bilang seperti itu adalah admin SIPKD, jangan harap SIPKD akan sukses. Jika tidak ada kesadaran tentang keamanan data, maka data yang ada dalam SIPKD tidak akan dipercaya. Yang berbahaya adalah konsekuensinya: bagaimana kemudian SIPKD akan dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja dosen dan pemrosesan kenaikan pangkat/jabatan jika datanya tidak dipercaya?

Kesalahan fatal kedua adalah tidak adanya verifikasi data dalam SIPKD. Dalam form-form isian SIPKD tidak ditemui adanya verifikasi terhadap apa yang diisikan oleh dosen. Demikian pula dengan form-form unggahan dokumen. Apapun yang saya isikan dan saya unggah akan diterima oleh sistem dan dimasukkan ke dalam basis data. Isian saya kosongkan, atau saya mengunggah sembarang file juga akan diterima sistem. Herannya, meskipun isian data saya tidak lengkap atau keliru, saya masih bisa mendapatkan predikat ‘M’ alias memenuhi syarat. Amazing!

Apa kira-kira konsekuensi dari situasi tersebut? Berhubung instruksi Dikti selalu disertai dengan ancaman (tunjangan serdos diputus, tidak bisa memroses kenaikan jabatan, dsb), maka dosen-dosen pada akhirnya akan mengisi SIPKD (entah dengan sukarela atau terpaksa). Yang perlu disadari (terutama oleh pengembang aplikasi SIPKD) adalah bahwa tidak semua dosen bersemangat mengisi dan/atau memiliki berkas yang lengkap. Bisa saja dosen mengisinya asal-asalan, tidak lengkap, atau mengunggah berkas yang keliru. Saya memang tidak punya data valid tentang hal ini, tetapi sampling sederhana di lingkungan sekitar saya menunjukkan kecenderungan tersebut. Lantas apa yang terjadi dengan basis data SIPKD? Sebagian akan berisi sampah. Dan kita bisa membayangkan data sampah digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Pastilah mengerikan hasilnya.

Dikti mungkin akan “memaksa” para dosen untuk mau mengisi dengan benar dan lengkap, dan meletakkan tanggungjawab dan konsekuensi sepenuhnya pada dosen. Resiko ditanggung dosen sendiri jika isiannya keliru atau tidak lengkap. Jika hal ini terjadi, saya membayangkan akan terjadi chaos yang luar biasa karena banyak dosen yang tidak siap untuk mengisi apa yang diminta dalam SIPKD. Berapa banyak di antara mereka yang menyimpan SK-SK penugasan? Berapa banyak yang punya bukti-bukti kegiatan yang harus diunggah? Tunjangan serdos yang akan terputus, kenaikan jabatan yang tertunda, jumlah protes dan keluhan yang meroket, dan berbagai ketidakberesan lainnya pasti akan muncul. Jika skala chaosnya cukup masif, saya khawatir Dikti tidak bisa menanganinya dengan baik dan ini akan menjadi backfire bagi Dikti.

Sekali lagi, kalau menurut saya, daripada Dikti berurusan langsung dengan dosen, mengapa tidak meminta perguruan tinggi saja yang menanganinya? Jelas lebih ringan dan mudah.

Problem ketiga dari SIPKD terkait dengan implementasinya.

Banyak dosen bilang jika menjelang deadline yang terdahulu, aplikasi SIPKD tidak bisa diakses. Berarti kemungkinan besar ada masalah di backend (sisi server). Seharusnya Dikti paham bahwa sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, server (hardware dan softwarenya) dan infrastruktur pendukungnya harus disiapkan dengan baik.

Jika saya mengamati perbincangan di kalangan dosen hari-hari belakangan ini, banyak di antara mereka yang bingung dengan pengisian SIPKD. Banyak masalah yang ditanyakan, tetapi herannya tidak ada saluran resmi dari Dikti yang merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memang Dikti sudah melakukan sosialisasi kepada para wakil perguruan tinggi, tetapi para wakil tersebut juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari para dosen. Akan lebih baik jika Dikti membuat FAQ dan jawaban-jawabannya. Ada baiknya ada help desk online, sehingga dosen bisa menyampaikan keluhan dan mendapatkan jawaban langsung dari Dikti.

Repot? Jelas. Bagaimana supaya tidak repot? Mudah. Kembalikan urusan ini ke perguruan tinggi. Masa Dikti harus direpotkan dengan urusan detil macam begini?… 🙂

Terakhir, cara Dikti dalam memberikan instruksi yang selalu disertai dengan ancaman  rasanya kurang elegan. Ancaman itu biasanya diberikan pada orang-orang yang tidak menurut (pembangkang). Banyak dosen yang sebenarnya mau memenuhi instruksi Dikti, hanya saja mereka memerlukan bantuan untuk dapat menjalankannya dengan baik. Yang mereka perlukan adalah dukungan dan bantuan, bukan ancaman.

Sebagai penutup, saya juga mendengar beberapa ungkapan sarkastis tentang SIPKD. Katanya SIPKD ini, seperti juga beberapa program sebelumnya, lebih berorientasi proyek. Fire-and-forget, dibuat-lalu-lupakan. Saya biasanya tidak tertarik menanggapi ungkapan sinis seperti itu, tapi kali ini, jika SIPKD dijalankan dengan cara seperti sekarang ini, hati kecil saya menyetujui ekspresi sinis itu. Biarlah SIPKD yang sekarang ini hilang terbawa waktu. Tapi kemudian saya menyusulinya dengan doa: semoga Dikti bisa lebih bijaksana dalam menjalankan perannya, dan menyempurnakan sistem SIPKD dan implementasinya sehingga SIPKD tidak menjadi Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen.

 

365 Comments on SIPKD dan kritik terhadap Dikti

  1. hanafi says:

    Terimakasih atas tulisannya Pak Lukito.
    Semoga orang2 yang lagi ‘duduk tinggi’ di gedung DIKTI itu sempat membacanya dan sadar dengan keteledorannya jadi pengelola pendidikan tinggi.
    Dosen tidak keberatan untuk bekerja keras tapi, sebagaimana manusia biasa lainnya, dosen juga pasti geram jika selalu diancam.
    Semoga sebelum mengeluarkan ancaman, si pejabat dikti ini bisa meguji cobakan dulu ancamannya pada diri sendiri. Kalau dia “happy-happy” saja diancam orang (sebagaimana dia suka mengancam orang begitu), silahkan sebarkan ancaman itu.
    *maaf pak, ini respon orang yang sering diancam2 pejabat kayak begini 🙂

  2. Setuju banget Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, Dikti harusnya membuka jalur resmi 24 jam yang bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen, karena Dikti memang sudah ingin langsung berurusan dengan dosen tanpa melalui institusinya. Dua, Dikti tidak siap dengan infrastrukturnya. Dugaan saya mereka memakai server biasa2 saja, koneksi mungkin pakai Speedy, jadi ketika dicoba di rumah lancar, lalu diumumkan ke seluruh Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jutaan pengguna Facebook, Twitter, YouTube bisa lancar mengakses karena servernya biasa2 saja. Saya ingat ketika seleksi serdos dulu, hari terakhir saya mau upload lembar pengesahan dari pimpinan (kurang 1 lembar saja!), server ngadat dan data saya tidak dapat diproses. Di situsnya Dikti ternyata ada 60 orang lebih yang menyampaikan keluhan seperti saya, tapi ya Dikti tetap “budeg”. Saya tertunda satu semester Pak. Setelah keluar, nama saya salah pula! Dan sampai sekarang, nama saya tetap salah, meski sudah dikoreksi di web dikti sampai tiga kali!!! Tiga, ya ini memang proyek Pak. Kalau tidak, pasti sudah disosialisasi sejak awal, lalu ditunjuk pejabat dan petugas terkait untuk selalu berkomunikasi dengan usernya. Anyway, ini bisa jadi topik tesis mahasiswa S2 ya Pak? 🙂

  3. Setuju, Pak Lukito. Apa yang saya rasakan selama ini, secara umum sama dengan apa yang Bapak tulis.

  4. Ratna Wardani says:

    Tulisan pak Lukito bagus sekali. Dan ini mewakili suara dan pemikiran para dosen di Indonesia. Kritikan yang semestinya memang harus dibaca oleh para “petinggi” Dikti. Satu hal menurut saya, kalau memang Dikti serius, mereka tidak hanya membuka saluran untuk keluhan-keluhan yang menyangkut proses isian sistem yang dibuat, melainkan juga menerima masukan-masukan dan kritikan-kritikan seperti ini. Sayang sekali rasanya analisis dan masukan dari tulisan yang bagus ini tidak dibaca oleh mereka yang notabene menempatkan diri sebagai “pengatur” dan “fasilitator” PT seluruh Indonesia…

    Saya yakin…pak Lukito memiliki niat untuk bisa menyampaikan hal ini pada para petinggi tersebut..namun akan sia-sia rasanya kalau tidak ada tanggapan apalagi follow up dari mereka….. ahhhh Indonesia….#eh DIKTI jangan hanya bisa mengancam.. 🙁

  5. Joko Widodo says:

    Saya sangat setuju dgn tulisan Pak Lukito di atas. Terus terang sy pribadi sgt bosan/jenuh dgn tugas2 yg diberikan oleh dikti, krn sdh berulang kali dikti menyuruh dosen utk mengisi data2 scr on line. Mulai dr esbed, data pegawai, dll. Apalagi dgn diembel-embeli nada ancaman/sanksi. Kita bukan anak kecil lagi, sistem manajemen sentral & arogansi sdh tdk layak diterapkan di era reformasi spt skg ini. Semoga dikti kembali “ke jalan yg benar”. Amin ………. Ya Robbal Alamin.

  6. Arfan Abrar says:

    Terima kasih pak lukito, tulisannya mewakili apa yang saya rasakan..

  7. lukito says:

    Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jika bapak dan ibu merasa tulisan ini bermanfaat, monggo silakan di-share, tetapi sebaiknya di lingkungan yang tepat (i.e., pihak-pihak yang terkait saja). Saya tidak perlu dipublikasikan di forum umum krn tidak semua orang bisa memahami latar belakang dan persoalan yg dihadapi. Terima kasih.

    • Umar Bakri PT says:

      Memang benar kata dan komentar teman-teman Umar Bakri semua. Sekarang dosen tidak hanya menjalankan Tri Dharma PT, tetapi berubah menjadi Catur Dharma PT. Karena, dosen juga menjadi TENAGA ADMINISTRASI (TU), mengumpulkan file-file, menscan, mengentri, mengupload, merevisi, dll. Atau, sekalian menjadi TU, jadi lupakan kegiatan mengajar, kegiatan penelitian, & pengabdian masyarakat. Atau, mungkin menjadi TU bayangan ini sebagai tugas penunjang (kum D) dalam Tri Dharma PT. Ide pejabat Dikti yang mana ini? masak semua orang Dikti setuju hal ini.

  8. munafri alwys says:

    Kegiatan-kegiatan serba mendadak, saya juga bingung ……..

  9. Prihandoyo says:

    Terima kasih pak Lukito, disaat menunggu hari penutupan untuk pengisian data tanggal 28 Desember 2013 ini, ternyata muncul berita baru bahwa pengisian sampai dengan akhir Februari 2014, ini membutktikan bahwa Dikti belum siap untuk melaksanakan pengisian ini, kalau kita harus mengisi ini pun , lalu untuk apa data data yang dulu kita kumpulkan ? ok sekalai lagi terima kaasih selamat berkarya. Salam

  10. Nining Purwasih says:

    Izin share Pak Lukito…

  11. Nur Isdah Ihsan says:

    written well, Pak! says tidal menyangka “pekerjaan” dosen se-administratif ini pak. Yang says idam-idamkan untuk menjadi dosen adalah mengajar dan menambah ilmu untuk bekal mengajar. selanjutnya akan membawa kita ke ladang pahala. ujung-ujungnya surga. utopis? saya rasa tidak, krn sebelumnya i was on the right track since SIPKD ruin everything. jd nga bisa kerja yg lain, mengajar jadi berantakan, penelitian terhambat dsb. jadinya nga bisa iklash deh…..makasih tulisannya pak, setidaknya pemerintah itu tau diri, betapa setengah hati mereka menggaji pegawainya, dan kemudian dikontrol seenak udel. semoga kita semua mendapat kebaikan amin.

    • lukito says:

      Aamiin yra…kita semua berharap Dikti bisa memiliki pandangan yg lebih strategis dan mengambil kebijakan2 yg lebih baik lagi. Tapi ikhlasnya tetep dipertahankan deh bu… 🙂

  12. aris rakhmadi says:

    Mahaguru pak Lukito, bagaimana kalo tulisan bapak ini bisa terbaca dan menjadi masukan buat dikti, caranya? Nah, bagaimana juga kalo dikti ketika menerapkan sebuah sistem terutama sistem informasi seyogyanya didampingi pakar di bidangnya dan dipersiapkan melalui prototyping-implementasi guna mendokumentasikan terutama halangan dan kelemahan sistem, sehingga meminimalkan permasalahan yang timbul ketika diterapkan.
    Saya jadi teringat kuliahnya pak Lukito yang masih menjadi problem utama adalah permasalahan ‘gunung es’. Gunungnya saja yang tampak alias mudah dan murah, tapi bongkahan dasar esnya tidak tampak alias sukar dan mahal.
    Begitu kan pak?

    • lukito says:

      Mas Aris, jangan panggil saya mahaguru gitu ah… kita kan sesama dosen 🙂
      Tentang penerapan sistem informasi, selain aspek-aspek teknis, dukungan kebijakan juga harus kuat. Dari mulai tujuan, strategi, implementasi, sampai dukungan teknis dan komitmen manajemen/lembaga, semua harus disiapkan dengan baik. Hal-hal inilah yang masih belum terlihat dalam kasus SIPKD dan sistem-sistem lainnya.

  13. masboko susilo says:

    Komentar yang lembut … Pak Lukito ..
    Sampai sekarang says baru mengisi identitas dan kepegawaian ..

    Ya memprihatinkan jika dikti mengambil kebijakan tanpa ada survei atau apalah namanya, ujug-ujug ada surat edaran, senjata sakti dikti.

    Survei dan sosialisasi diperlukan agar seluruh dosen dari pusat kota sampai pelosok negeri sama-sama pahamnya…

    Tadi pagi sehabis ‘subuhan’ di mesjid kompleks perkampungan saya, seperti biasa dilanjutkan dengan jalan-jalan mengitari RT.
    Pemiikiran itu adalah: untuk tidak merepotkan para dosen (pengguna SIPKD), sebaiknya SK atau surat tugas dan sejenisnya perlu dibuat ‘soft file’-nya dalam bentuk PDF, yang hanya bisa di-copy…

    Sehingga kita, pengguna SIKPD, tidak direpotkan lagi men-scan dsb. (maaf, jika PT lain sudah membuat SK dan lain-lain, sudah mem-PDF-kannya).
    Tinggal menunggah …, dan mestinya kita juga tidak lagi hitung-menghitung sks. Dimana letak otomatisasinya …?

    SIKPD menggegerkan …!!

  14. Alhamdulillah, akhirnya ada juga seseorang seperti pak Lukito yang mengemukakan dengan “super-excellent” apa yang seharusnya dikemukakan. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal:
    1. Semua kebijakan dari Kemendikbud adalah kebijakan yang berbasis proyek, “project-based policies”, tidak terrkecuali dari Dikjendikti. Sebagian dari proyek dibiayai oleh APBN, yang “deadline”-nya Desember.
    2. Semua “ancaman” yang datang bersama suatu kebijakan dari Dikti adalah ancaman kosong, tidak pernah serius dilaksanakan. Contohnya: Saya tidak pernah men-submit “bukti fisik” sebagai lampiran dari BKD sejak namanya masih EWMP, …… alhamdulillah sampai sekarang lancar menerima tunjangan. Olehnya itu saya selalu menganjurkan agar teman-teman dosen tidak menyertakan “bukti fisik” apa pun sebagai lampiran BKD, Percaya diri pada kejujuran anda, jangan TAKUT diancam-ancam.
    3. Saya yakin bahwa SIPKD yang baru lalu ini hanya UJI-COBA. Hasilnya: GAGAL TOTAL. Oleh karena itu, walau pun diperpanjang sampai kapan pun, saya anjurkan untuk yang belom mengisi/melengkapi datanya, agar tidak melaksanakannya, resikonya besar dan cukup berbahaya sebagaimana yang dikemukakan dengan jelas oleh pak Lukito. Saya sendiri tidak mengisi SIPKD karena yang tertulis dalam NIDN bukan nama saya, dan tampaknya tidak ada jalan untuk mengubahnya. Berbagai cara telah ditempuh, sampai tadi malam tidak ada perubahan.
    4. Untuk pihak-pihak yang berwenang menyetujui/menolak usulan proyek dari DITJENDIKTI, agar untuk masa yang akan datang tidak lagi menyetujui proyek-proyek sejenis yang diusulkan oleh DIRJENDIKTI supaya “tragedi SIPKD” tidak terulang, atau bahkan mengundang musibah yang lebih besar lagi, ….. menjadikan Dirjendikti dan aparatnya sebagai pasien KPK, karena potensi kerugian negara dalam proyek semacam ini sangat besar ….

    • lukito says:

      Hehe…pak Rhiza lebih berani dari saya dalam meng-advokasi teman-teman dalam menyikapi program-program Dikti. Apakah mungkin memang perlu disikapi dengan keras ya pak?

  15. amrullah says:

    Tulisan yang halus dan bijak, dengan kritik yang tajam. Salut banget pak. Semoga tulisan ini dibaca oleh pejabat, petinggi dikti serta dapat meresponnya.Tulisan ini, menurut saya sudah mewakili suara para dosen.

  16. sarono widodo says:

    sangat setuju pak. selama ini kita dosen2 diwajibkan melaporkan BKD pakai access (off line), saya rasa melalui data itu dikti bisa meminta PT untuk mengupload. jadi tdk perlu tiap dosen meng-uplod dan registrasi data lagi. shg tdk repot di diktinya. setuju dengan pelaporan kinerja oleh institusi masing2 ke dikti.

  17. Hehehe, “ancaman” kekerasan memang harus disikapi dengan keras pak. Sudah terlalu lama birokrasi pendidikan tinggi kita dilaksanakan berdasarkan assumsi dasar bahwa “semua dosen adalah MALING, kecuali yang bisa menunjukkan ‘bukti fisik’ bahwa ybs tidak mencuri”. Saya usul supaya assumsi dasar ini dibalik menjadi: “semua dosen adalah JUJUR, kecuali DIKTI bisa menunjukkan 2 bukti fisik bahwa ybs memang sudah mencuri”. Dengan assumsi dasar ini, birokrasi menjadi sederhana, semua dosen yang sudah waktunya naik pangkat atau jadi gurubesar otomatis dinaikkan pangkatnya dan dikukuhkan jadi gurubesar, KECUALI kalo’ ada laporan dari SPI atau atasannya, disertai 2 bukti fisik yang menunjukkan ybs memang tidak layak naik pangkat atau dikukuhkan jadi gurubesar. Saya yakin kalo’ assumsi dasar ini diterapkan, insya Allah, Republik ini akan menjadi lebih baik….. soalnya sampai saat ini kita masih mewarisi assumsi dasar jaman Soeharto yaitu: “Semua rakyat Indonesia terlibat G30S dan berkelakuan tidak baik, kecuali kalo’ punya surat keterangan yang menyatakan sebaliknya….. “.