Baru-baru ini dosen di Indonesia dihebohkan oleh instruksi dari Ditendik, Dikti untuk mengisi form online Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Kalau mendengar dan membaca komentar para dosen, kehebohan ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang menyangkut 3 perkara: 1) kebijakan Dikti, 2) aplikasi SIPKD, dan 3) implementasi SIPKD.

Mari kita lihat satu persatu.

Instruksi Dikti kepada semua dosen yang sudah ber-NIDN untuk mengisi SIPKD sekali lagi  menunjukkan niat Dikti untuk mengontrol semua aspek manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil sekalipun. Dulu ada EPSBED yang kemudian berubah menjadi PDPT yang berhasrat merekam data akademik sampai ke program-program studi. Tahun kemarin ada program pemutakhiran data dosen, dan tahun ini muncul SIPKD. Besok entah ada apa lagi. Intinya, Dikti ingin mengurusi semuanya.

Pertanyaan saya sederhana: perlukah itu? Saya tidak tahu apa alasan Dikti mencoba menanamkan grip kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan akademik. Mungkin Dikti ingin melindungi kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang tidak baik (karena memang ada kejadian seperti itu). Mungkin Dikti ingin transparan, mereka ingin bisa menjawab dengan baik jika ditanya oleh masyarakat tentang serba-serbi pendidikan tinggi di Indonesia. Jika demikian halnya, itu memang niat yang mulia, tetapi tidak bisakah dicari cara lain yang lebih baik?

Saya jadi teringat kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang (KPPTJP) Indonesia periode 2003-2010. Di dalam kerangka pengembangan tersebut, salah satu strategi yang digunakan adalah pemberian otonomi yang lebih besar bagi perguruan tinggi dalam menjalankan kehidupannya. Otonomi ini penting karena perguruan tinggi mengemban misi pengembangan SDM dan keilmuan. Pengembangan SDM dan keilmuan adalah perjalanan eksploratif dalam ranah intelektual. Kita berurusan dengan mahasiswa sebagai obyek yang akan dibentuk, bukan hanya kompetensi intelektualnya tapi juga karakternya. Kita juga harus melakukan penelitian dan pengembangan di area-area keilmuan yang belum banyak dijelajahi. Semua itu memerlukan cara pandang dan pendekatan yang terukur dan spesifik, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi perguruan tinggi. Pengakuan terhadap kekhasan perguruan tinggi inilah yang kemudian membuat Dikti menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator, dan secara bertahap menyerahkan urusan pengelolaan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuannya. Sayangnya cara pandang itu telah berubah, dan Dikti lebih banyak memainkan peran sebagai pengontrol daripada fasilitator.

Kembali ke masalah SIPKD, tidak bisakah Dikti menyerahkan urusan pembinaan karir dosen ke perguruan tinggi? Dosen adalah aset perguruan tinggi, sehingga menjadi hal yang wajar jika manajemen dan pembinaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang menaunginya. Sebenarnya dengan kerangka otonomi, baik perguruan tinggi maupun Dikti sama-sama dimudahkan. Perguruan tinggi merasa nyaman karena memiliki otoritas penuh, dan Dikti juga tidak terbebani oleh masalah-masalah teknis dan detil, sehingga bisa berkonsentrasi pada pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih strategis. Urusan kenaikan pangkat/jabatan, biarlah perguruan tinggi yang menanganinya, paling tidak sampai jenjang tertentu. Kalau Dikti memerlukan data, mintalah saja pada perguruan tinggi, tidak usah berambisi mengumpulkan data sendiri. Dikti cukup menentukan data apa saja yang harus disediakan, dalam format seperti apa, dan kapan harus tersedia. Biarlah perguruan tinggi yang mengurus pengumpulan dan penyimpanannya.

Hal yang sama juga berlaku untuk PDPT, Simlitabmas, dan program-program lain yang arahnya memusatkan pengelolaan data di Dikti.

Jika perguruan tinggi dianggap belum mampu diberi otonomi, maka menjadi tugas Dikti untuk memberdayakannya. Dikti dapat menyelenggarakan program-program hibah untuk penguatan kelembagaan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. By design sebenarnya program-program hibah itu bertujuan baik, jika ada yang tidak tepat sasaran, implementasinyalah yang harus diperbaiki.

Problem kedua adalah aplikasi SIPKD itu sendiri.

Secara desain, aplikasi SIPKD tidak didesain secara baik. Sebenarnya ada beberapa kelemahan yang teramati, tetapi saya hanya akan menyampaikan dua hal yang sangat fatal. Pertama, SIPKD disampaikan ke dosen dengan username dan password default, berupa NIDN. Ini adalah hal yang amat sangat fatal. Password itu sesuatu yang sangat personal, sehingga tidak boleh disebarkan secara terbuka. NIDN itu informasi publik, dan jika digunakan sebagai password, dapatkah data kita dikatakan aman?

Mungkin admin SIPKD merasa kesulitan untuk membuat password yang unik untuk masing-masing dosen dan menyampaikannya secara rahasia ke tiap dosen, sehingga akhirnya diambillah jalan yang mudah ini. Jika demikian halnya, maka saya pertanyakan kembali: mengapa harus Dikti yang melakukan pengumpulan data ini? Mengapa tidak diserahkan saja ke perguruan tinggi masing-masing?

Mungkin admin SIPKD berpikir, toh di dalam sistem ada menu untuk mengganti password. Pertanyaan saya: berapa banyak dosen yang dengan segera mengganti passwordnya? Selama saya menulis artikel ini, saya iseng mengakses SIPKD dengan beberapa NIDN yang random, dan saya bisa masuk ke account-account dosen lain. Kalau mau, saya bisa saja mengubah, menambah, atau menghapus data di account tersebut.

Well…kalaupun datanya rusak atau hilang, toh bisa saja diisi ulang dan diunggah lagi. Nah, jika ada pemahaman seperti ini yang muncul, apalagi jika yang bilang seperti itu adalah admin SIPKD, jangan harap SIPKD akan sukses. Jika tidak ada kesadaran tentang keamanan data, maka data yang ada dalam SIPKD tidak akan dipercaya. Yang berbahaya adalah konsekuensinya: bagaimana kemudian SIPKD akan dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja dosen dan pemrosesan kenaikan pangkat/jabatan jika datanya tidak dipercaya?

Kesalahan fatal kedua adalah tidak adanya verifikasi data dalam SIPKD. Dalam form-form isian SIPKD tidak ditemui adanya verifikasi terhadap apa yang diisikan oleh dosen. Demikian pula dengan form-form unggahan dokumen. Apapun yang saya isikan dan saya unggah akan diterima oleh sistem dan dimasukkan ke dalam basis data. Isian saya kosongkan, atau saya mengunggah sembarang file juga akan diterima sistem. Herannya, meskipun isian data saya tidak lengkap atau keliru, saya masih bisa mendapatkan predikat ‘M’ alias memenuhi syarat. Amazing!

Apa kira-kira konsekuensi dari situasi tersebut? Berhubung instruksi Dikti selalu disertai dengan ancaman (tunjangan serdos diputus, tidak bisa memroses kenaikan jabatan, dsb), maka dosen-dosen pada akhirnya akan mengisi SIPKD (entah dengan sukarela atau terpaksa). Yang perlu disadari (terutama oleh pengembang aplikasi SIPKD) adalah bahwa tidak semua dosen bersemangat mengisi dan/atau memiliki berkas yang lengkap. Bisa saja dosen mengisinya asal-asalan, tidak lengkap, atau mengunggah berkas yang keliru. Saya memang tidak punya data valid tentang hal ini, tetapi sampling sederhana di lingkungan sekitar saya menunjukkan kecenderungan tersebut. Lantas apa yang terjadi dengan basis data SIPKD? Sebagian akan berisi sampah. Dan kita bisa membayangkan data sampah digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Pastilah mengerikan hasilnya.

Dikti mungkin akan “memaksa” para dosen untuk mau mengisi dengan benar dan lengkap, dan meletakkan tanggungjawab dan konsekuensi sepenuhnya pada dosen. Resiko ditanggung dosen sendiri jika isiannya keliru atau tidak lengkap. Jika hal ini terjadi, saya membayangkan akan terjadi chaos yang luar biasa karena banyak dosen yang tidak siap untuk mengisi apa yang diminta dalam SIPKD. Berapa banyak di antara mereka yang menyimpan SK-SK penugasan? Berapa banyak yang punya bukti-bukti kegiatan yang harus diunggah? Tunjangan serdos yang akan terputus, kenaikan jabatan yang tertunda, jumlah protes dan keluhan yang meroket, dan berbagai ketidakberesan lainnya pasti akan muncul. Jika skala chaosnya cukup masif, saya khawatir Dikti tidak bisa menanganinya dengan baik dan ini akan menjadi backfire bagi Dikti.

Sekali lagi, kalau menurut saya, daripada Dikti berurusan langsung dengan dosen, mengapa tidak meminta perguruan tinggi saja yang menanganinya? Jelas lebih ringan dan mudah.

Problem ketiga dari SIPKD terkait dengan implementasinya.

Banyak dosen bilang jika menjelang deadline yang terdahulu, aplikasi SIPKD tidak bisa diakses. Berarti kemungkinan besar ada masalah di backend (sisi server). Seharusnya Dikti paham bahwa sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, server (hardware dan softwarenya) dan infrastruktur pendukungnya harus disiapkan dengan baik.

Jika saya mengamati perbincangan di kalangan dosen hari-hari belakangan ini, banyak di antara mereka yang bingung dengan pengisian SIPKD. Banyak masalah yang ditanyakan, tetapi herannya tidak ada saluran resmi dari Dikti yang merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memang Dikti sudah melakukan sosialisasi kepada para wakil perguruan tinggi, tetapi para wakil tersebut juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari para dosen. Akan lebih baik jika Dikti membuat FAQ dan jawaban-jawabannya. Ada baiknya ada help desk online, sehingga dosen bisa menyampaikan keluhan dan mendapatkan jawaban langsung dari Dikti.

Repot? Jelas. Bagaimana supaya tidak repot? Mudah. Kembalikan urusan ini ke perguruan tinggi. Masa Dikti harus direpotkan dengan urusan detil macam begini?… :)

Terakhir, cara Dikti dalam memberikan instruksi yang selalu disertai dengan ancaman  rasanya kurang elegan. Ancaman itu biasanya diberikan pada orang-orang yang tidak menurut (pembangkang). Banyak dosen yang sebenarnya mau memenuhi instruksi Dikti, hanya saja mereka memerlukan bantuan untuk dapat menjalankannya dengan baik. Yang mereka perlukan adalah dukungan dan bantuan, bukan ancaman.

Sebagai penutup, saya juga mendengar beberapa ungkapan sarkastis tentang SIPKD. Katanya SIPKD ini, seperti juga beberapa program sebelumnya, lebih berorientasi proyek. Fire-and-forget, dibuat-lalu-lupakan. Saya biasanya tidak tertarik menanggapi ungkapan sinis seperti itu, tapi kali ini, jika SIPKD dijalankan dengan cara seperti sekarang ini, hati kecil saya menyetujui ekspresi sinis itu. Biarlah SIPKD yang sekarang ini hilang terbawa waktu. Tapi kemudian saya menyusulinya dengan doa: semoga Dikti bisa lebih bijaksana dalam menjalankan perannya, dan menyempurnakan sistem SIPKD dan implementasinya sehingga SIPKD tidak menjadi Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen.

 

356 Comments on SIPKD dan kritik terhadap Dikti

  1. hanafi says:

    Terimakasih atas tulisannya Pak Lukito.
    Semoga orang2 yang lagi ‘duduk tinggi’ di gedung DIKTI itu sempat membacanya dan sadar dengan keteledorannya jadi pengelola pendidikan tinggi.
    Dosen tidak keberatan untuk bekerja keras tapi, sebagaimana manusia biasa lainnya, dosen juga pasti geram jika selalu diancam.
    Semoga sebelum mengeluarkan ancaman, si pejabat dikti ini bisa meguji cobakan dulu ancamannya pada diri sendiri. Kalau dia “happy-happy” saja diancam orang (sebagaimana dia suka mengancam orang begitu), silahkan sebarkan ancaman itu.
    *maaf pak, ini respon orang yang sering diancam2 pejabat kayak begini :)

  2. Setuju banget Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, Dikti harusnya membuka jalur resmi 24 jam yang bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen, karena Dikti memang sudah ingin langsung berurusan dengan dosen tanpa melalui institusinya. Dua, Dikti tidak siap dengan infrastrukturnya. Dugaan saya mereka memakai server biasa2 saja, koneksi mungkin pakai Speedy, jadi ketika dicoba di rumah lancar, lalu diumumkan ke seluruh Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jutaan pengguna Facebook, Twitter, YouTube bisa lancar mengakses karena servernya biasa2 saja. Saya ingat ketika seleksi serdos dulu, hari terakhir saya mau upload lembar pengesahan dari pimpinan (kurang 1 lembar saja!), server ngadat dan data saya tidak dapat diproses. Di situsnya Dikti ternyata ada 60 orang lebih yang menyampaikan keluhan seperti saya, tapi ya Dikti tetap “budeg”. Saya tertunda satu semester Pak. Setelah keluar, nama saya salah pula! Dan sampai sekarang, nama saya tetap salah, meski sudah dikoreksi di web dikti sampai tiga kali!!! Tiga, ya ini memang proyek Pak. Kalau tidak, pasti sudah disosialisasi sejak awal, lalu ditunjuk pejabat dan petugas terkait untuk selalu berkomunikasi dengan usernya. Anyway, ini bisa jadi topik tesis mahasiswa S2 ya Pak? :-)

  3. Setuju, Pak Lukito. Apa yang saya rasakan selama ini, secara umum sama dengan apa yang Bapak tulis.

  4. Ratna Wardani says:

    Tulisan pak Lukito bagus sekali. Dan ini mewakili suara dan pemikiran para dosen di Indonesia. Kritikan yang semestinya memang harus dibaca oleh para “petinggi” Dikti. Satu hal menurut saya, kalau memang Dikti serius, mereka tidak hanya membuka saluran untuk keluhan-keluhan yang menyangkut proses isian sistem yang dibuat, melainkan juga menerima masukan-masukan dan kritikan-kritikan seperti ini. Sayang sekali rasanya analisis dan masukan dari tulisan yang bagus ini tidak dibaca oleh mereka yang notabene menempatkan diri sebagai “pengatur” dan “fasilitator” PT seluruh Indonesia…

    Saya yakin…pak Lukito memiliki niat untuk bisa menyampaikan hal ini pada para petinggi tersebut..namun akan sia-sia rasanya kalau tidak ada tanggapan apalagi follow up dari mereka….. ahhhh Indonesia….#eh DIKTI jangan hanya bisa mengancam.. :-(

  5. Joko Widodo says:

    Saya sangat setuju dgn tulisan Pak Lukito di atas. Terus terang sy pribadi sgt bosan/jenuh dgn tugas2 yg diberikan oleh dikti, krn sdh berulang kali dikti menyuruh dosen utk mengisi data2 scr on line. Mulai dr esbed, data pegawai, dll. Apalagi dgn diembel-embeli nada ancaman/sanksi. Kita bukan anak kecil lagi, sistem manajemen sentral & arogansi sdh tdk layak diterapkan di era reformasi spt skg ini. Semoga dikti kembali “ke jalan yg benar”. Amin ………. Ya Robbal Alamin.

  6. Arfan Abrar says:

    Terima kasih pak lukito, tulisannya mewakili apa yang saya rasakan..

  7. lukito says:

    Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jika bapak dan ibu merasa tulisan ini bermanfaat, monggo silakan di-share, tetapi sebaiknya di lingkungan yang tepat (i.e., pihak-pihak yang terkait saja). Saya tidak perlu dipublikasikan di forum umum krn tidak semua orang bisa memahami latar belakang dan persoalan yg dihadapi. Terima kasih.

    • Umar Bakri PT says:

      Memang benar kata dan komentar teman-teman Umar Bakri semua. Sekarang dosen tidak hanya menjalankan Tri Dharma PT, tetapi berubah menjadi Catur Dharma PT. Karena, dosen juga menjadi TENAGA ADMINISTRASI (TU), mengumpulkan file-file, menscan, mengentri, mengupload, merevisi, dll. Atau, sekalian menjadi TU, jadi lupakan kegiatan mengajar, kegiatan penelitian, & pengabdian masyarakat. Atau, mungkin menjadi TU bayangan ini sebagai tugas penunjang (kum D) dalam Tri Dharma PT. Ide pejabat Dikti yang mana ini? masak semua orang Dikti setuju hal ini.

  8. munafri alwys says:

    Kegiatan-kegiatan serba mendadak, saya juga bingung ……..

  9. Prihandoyo says:

    Terima kasih pak Lukito, disaat menunggu hari penutupan untuk pengisian data tanggal 28 Desember 2013 ini, ternyata muncul berita baru bahwa pengisian sampai dengan akhir Februari 2014, ini membutktikan bahwa Dikti belum siap untuk melaksanakan pengisian ini, kalau kita harus mengisi ini pun , lalu untuk apa data data yang dulu kita kumpulkan ? ok sekalai lagi terima kaasih selamat berkarya. Salam

  10. Nining Purwasih says:

    Izin share Pak Lukito…

  11. Nur Isdah Ihsan says:

    written well, Pak! says tidal menyangka “pekerjaan” dosen se-administratif ini pak. Yang says idam-idamkan untuk menjadi dosen adalah mengajar dan menambah ilmu untuk bekal mengajar. selanjutnya akan membawa kita ke ladang pahala. ujung-ujungnya surga. utopis? saya rasa tidak, krn sebelumnya i was on the right track since SIPKD ruin everything. jd nga bisa kerja yg lain, mengajar jadi berantakan, penelitian terhambat dsb. jadinya nga bisa iklash deh…..makasih tulisannya pak, setidaknya pemerintah itu tau diri, betapa setengah hati mereka menggaji pegawainya, dan kemudian dikontrol seenak udel. semoga kita semua mendapat kebaikan amin.

    • lukito says:

      Aamiin yra…kita semua berharap Dikti bisa memiliki pandangan yg lebih strategis dan mengambil kebijakan2 yg lebih baik lagi. Tapi ikhlasnya tetep dipertahankan deh bu… :)

  12. aris rakhmadi says:

    Mahaguru pak Lukito, bagaimana kalo tulisan bapak ini bisa terbaca dan menjadi masukan buat dikti, caranya? Nah, bagaimana juga kalo dikti ketika menerapkan sebuah sistem terutama sistem informasi seyogyanya didampingi pakar di bidangnya dan dipersiapkan melalui prototyping-implementasi guna mendokumentasikan terutama halangan dan kelemahan sistem, sehingga meminimalkan permasalahan yang timbul ketika diterapkan.
    Saya jadi teringat kuliahnya pak Lukito yang masih menjadi problem utama adalah permasalahan ‘gunung es’. Gunungnya saja yang tampak alias mudah dan murah, tapi bongkahan dasar esnya tidak tampak alias sukar dan mahal.
    Begitu kan pak?

    • lukito says:

      Mas Aris, jangan panggil saya mahaguru gitu ah… kita kan sesama dosen :)
      Tentang penerapan sistem informasi, selain aspek-aspek teknis, dukungan kebijakan juga harus kuat. Dari mulai tujuan, strategi, implementasi, sampai dukungan teknis dan komitmen manajemen/lembaga, semua harus disiapkan dengan baik. Hal-hal inilah yang masih belum terlihat dalam kasus SIPKD dan sistem-sistem lainnya.

  13. masboko susilo says:

    Komentar yang lembut … Pak Lukito ..
    Sampai sekarang says baru mengisi identitas dan kepegawaian ..

    Ya memprihatinkan jika dikti mengambil kebijakan tanpa ada survei atau apalah namanya, ujug-ujug ada surat edaran, senjata sakti dikti.

    Survei dan sosialisasi diperlukan agar seluruh dosen dari pusat kota sampai pelosok negeri sama-sama pahamnya…

    Tadi pagi sehabis ‘subuhan’ di mesjid kompleks perkampungan saya, seperti biasa dilanjutkan dengan jalan-jalan mengitari RT.
    Pemiikiran itu adalah: untuk tidak merepotkan para dosen (pengguna SIPKD), sebaiknya SK atau surat tugas dan sejenisnya perlu dibuat ‘soft file’-nya dalam bentuk PDF, yang hanya bisa di-copy…

    Sehingga kita, pengguna SIKPD, tidak direpotkan lagi men-scan dsb. (maaf, jika PT lain sudah membuat SK dan lain-lain, sudah mem-PDF-kannya).
    Tinggal menunggah …, dan mestinya kita juga tidak lagi hitung-menghitung sks. Dimana letak otomatisasinya …?

    SIKPD menggegerkan …!!

  14. Alhamdulillah, akhirnya ada juga seseorang seperti pak Lukito yang mengemukakan dengan “super-excellent” apa yang seharusnya dikemukakan. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal:
    1. Semua kebijakan dari Kemendikbud adalah kebijakan yang berbasis proyek, “project-based policies”, tidak terrkecuali dari Dikjendikti. Sebagian dari proyek dibiayai oleh APBN, yang “deadline”-nya Desember.
    2. Semua “ancaman” yang datang bersama suatu kebijakan dari Dikti adalah ancaman kosong, tidak pernah serius dilaksanakan. Contohnya: Saya tidak pernah men-submit “bukti fisik” sebagai lampiran dari BKD sejak namanya masih EWMP, …… alhamdulillah sampai sekarang lancar menerima tunjangan. Olehnya itu saya selalu menganjurkan agar teman-teman dosen tidak menyertakan “bukti fisik” apa pun sebagai lampiran BKD, Percaya diri pada kejujuran anda, jangan TAKUT diancam-ancam.
    3. Saya yakin bahwa SIPKD yang baru lalu ini hanya UJI-COBA. Hasilnya: GAGAL TOTAL. Oleh karena itu, walau pun diperpanjang sampai kapan pun, saya anjurkan untuk yang belom mengisi/melengkapi datanya, agar tidak melaksanakannya, resikonya besar dan cukup berbahaya sebagaimana yang dikemukakan dengan jelas oleh pak Lukito. Saya sendiri tidak mengisi SIPKD karena yang tertulis dalam NIDN bukan nama saya, dan tampaknya tidak ada jalan untuk mengubahnya. Berbagai cara telah ditempuh, sampai tadi malam tidak ada perubahan.
    4. Untuk pihak-pihak yang berwenang menyetujui/menolak usulan proyek dari DITJENDIKTI, agar untuk masa yang akan datang tidak lagi menyetujui proyek-proyek sejenis yang diusulkan oleh DIRJENDIKTI supaya “tragedi SIPKD” tidak terulang, atau bahkan mengundang musibah yang lebih besar lagi, ….. menjadikan Dirjendikti dan aparatnya sebagai pasien KPK, karena potensi kerugian negara dalam proyek semacam ini sangat besar ….

    • lukito says:

      Hehe…pak Rhiza lebih berani dari saya dalam meng-advokasi teman-teman dalam menyikapi program-program Dikti. Apakah mungkin memang perlu disikapi dengan keras ya pak?

  15. amrullah says:

    Tulisan yang halus dan bijak, dengan kritik yang tajam. Salut banget pak. Semoga tulisan ini dibaca oleh pejabat, petinggi dikti serta dapat meresponnya.Tulisan ini, menurut saya sudah mewakili suara para dosen.

  16. sarono widodo says:

    sangat setuju pak. selama ini kita dosen2 diwajibkan melaporkan BKD pakai access (off line), saya rasa melalui data itu dikti bisa meminta PT untuk mengupload. jadi tdk perlu tiap dosen meng-uplod dan registrasi data lagi. shg tdk repot di diktinya. setuju dengan pelaporan kinerja oleh institusi masing2 ke dikti.

  17. Hehehe, “ancaman” kekerasan memang harus disikapi dengan keras pak. Sudah terlalu lama birokrasi pendidikan tinggi kita dilaksanakan berdasarkan assumsi dasar bahwa “semua dosen adalah MALING, kecuali yang bisa menunjukkan ‘bukti fisik’ bahwa ybs tidak mencuri”. Saya usul supaya assumsi dasar ini dibalik menjadi: “semua dosen adalah JUJUR, kecuali DIKTI bisa menunjukkan 2 bukti fisik bahwa ybs memang sudah mencuri”. Dengan assumsi dasar ini, birokrasi menjadi sederhana, semua dosen yang sudah waktunya naik pangkat atau jadi gurubesar otomatis dinaikkan pangkatnya dan dikukuhkan jadi gurubesar, KECUALI kalo’ ada laporan dari SPI atau atasannya, disertai 2 bukti fisik yang menunjukkan ybs memang tidak layak naik pangkat atau dikukuhkan jadi gurubesar. Saya yakin kalo’ assumsi dasar ini diterapkan, insya Allah, Republik ini akan menjadi lebih baik….. soalnya sampai saat ini kita masih mewarisi assumsi dasar jaman Soeharto yaitu: “Semua rakyat Indonesia terlibat G30S dan berkelakuan tidak baik, kecuali kalo’ punya surat keterangan yang menyatakan sebaliknya….. “.

  18. Taslim says:

    “Berapa banyak di antara mereka yang menyimpan SK-SK penugasan? Berapa banyak yang punya bukti-bukti kegiatan yang harus diunggah?”…
    Terima kasih banyak Pak..Bpk sudah menyampaikan apa yang jadi problem saya dalam mengisi SIPKD ini.

  19. nurkhamid says:

    Tulisan Bapak sudah saya baca sekali dan saya usahakan untuk pahami. Nanti saya akan membacanya sekali lagi, Pak, biar lebih paham.

    Yang masih melekat di benak saya adalah bahwa Pak Lukito menganjurkan agar DIKTI tidak usah mengurusi soal-soal teknis yang bisa ditugaskan/didelegasikan kepada Peguruan Tinggi. Sebaliknya, DIKTI seharusnya lebih pokus saja pada soal yang bersifat non-teknis dan non-njelimet non-kriwil-kriwil saja, atau hal-hal yang sipatnya sutartegis (serta yang bersifat membawa berita-berita gembira kepada para dosen, jangan mengancam dulu). Dengan begini akan diperoleh kesetimbangan dinamis sama-sama enak, yakni tugas DIKTI adalah yang strategis jauh ke depan, PT-PT yang lebih teknis-teknis. Jadinya enak, dan sama-sama enak. Saya setuju Pak. Tapi kalau DIKTI sudah seperti perusahaan Google yang punya kebun data yang besar dan punya tukang membuat alat lunak yang bagus, saya baru bisa mengijinkan/memahami kalau DIKTI mau mengurusi hal-hal yang kriwil-kriwil itu.

    Meskipun demikian saya senang, DIKTI berani mengancam para DOSEN sehingga para dosen bisa menjadi bangun dan balik mengancam DIKTI…. ini adalah dinamika Pak. Dengan begini mudah-mudahan akan ada jalan tengah dan negosiasi, sehingga di tahun depan akan ada kebijakan yang lebih mateng untuk bisa dinikmati kita secara berbarengan sambil tertawa-tertawa bareng-bareng. Sehingga padu, dan ancam-mengancam sudah tidak lagi dibudayakan, apalagi di institusi DIKTI.

    Kalau memang perlu saya sarankan agar program SIPKD ini ditunda dulu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan biar para dosen menjadi tenang dulu. Setelah tenang dan terlena, nanti DIKTI bisa memerintahkan lagi untuk mengi si, tidak dengan ancaman melainkan dengan berita gembira/hadiah, misalnya, untuk seratus dosen pertama yang berhasil mengi si, akan dapat mobil panther; seratus dosen berikutnya akan dapat sepeda motor yama ha, hahaha; dst….. dengan begini, saya yakin para dosen akan gembira dan tertawa riang, karena sekarang dosen kelihatannya juga pada butuh uang dan mereka kelihatannya juga sudah pada mulai suka dengan hal-hal yang bersifat uang-i.

    Tapi saya senang, ada berita dosen yang goyang gara-gara SIPKD setelah para dokter juga goyang dengan mogok menyuntiki para pasien mereka. Semoga semuanya kedepan selamet semua. Aamiin.

  20. Kiki Yuliati says:

    Pak Lukito ysh, terima kasih banyak. Bolehkah tulisan Bapak saya sampaikan ke teman saya di Ditendik? Tulisan Bapak sangat gamblang mewakili keresahan saya ttg SIPKD.

    • lukito says:

      Silakan bu. Kalau bisa dibaca oleh para pejabat di Dikti, itu lebih baik. Paling tidak bisa memberikan wawasan ttg cara pandang lain yang juga punya argumentasi kuat. Terima kasih bu..

  21. nani Husien says:

    Terimakasih pa Lukito, setuju bila yang beginian diurus PT saja, meski Berkas-berkas Dosen itu juga seharusnya tersimpan rapi di file pribadi cc file fakultas, krn semua berkas itu adalah perjalanan hidup pengabdian sang Dosen, masalah SIPKD hanya waktunya pendek, sistem tidak siap…

  22. fathur says:

    saya sangat setuju dgn pak lukito dan rekan2 yg lain, biarlah perguruan tinggi masing2 dg dikti saling berkoordinasi ttg masalah SIPKD dan sangat setuju sekali implementasi SIPKD ditunda, terima kasih.

  23. Hetty says:

    Pak lukito ikut ngisi juga nggak ya?

    • lukito says:

      Saya mengisi bagian yang bisa saya isi saja. Bagian-bagian yg disuruh mengunggah dokumen-dokumen bukti, belum semua saya isi. Saya berhenti mengisi karena saat itu saya merasakan spt diinstruksikan melakukan sesuatu yg penting, tetapi yg memberi instruksi sendiri tidak serius… :)

  24. Laporan pandangan mata dari Prof. Halmar Halide dari UNHAS, Makassar:
    “Kami skrg di Clarion ikut acara PAK dan SIPKD. Ada rekap pengisian SIPKD per 19 Des 2013. UI 0,4%, Unhas sdh 50-an %, UGM diatas 90%.
    halmar”
    Hidup UGM ! Ada apa dengan UI?

    • lukito says:

      UGM dosennya penurut-penurut pak…hehehe…
      Pasti capaian itu nanti akan diklaim sbg prestasi dan menjadi justifikasi keberhasilan SIPKD.
      Tapi coba surveinya masuk lebih detil: dilihat kebenaran dan validitas datanya. Saya yakin bahkan UGMpun banyak yg datanya amburadul…

    • Chan says:

      Hehe… saya malah kaget kalau UI sudah mencapai 0,4%.. kirain masih 0% pak.
      -chan

  25. Ujank B says:

    Sejak tadi malam 24 des 2013 s/d pagi ini 25 des 2013….web sipkd nggak bisa login…tampilan untuk mengisi NIDN dan password serta captha nya tidak muncul…..mungkin DIKTI/adminnya sudah baca tulisan Pak Lukito yaaa…hehehehe. jadi merasa malu dan bersalah …!!!

  26. yohanes says:

    Terimakasih pak Lukito, saya rasa apa yang bapak sampaikan itu sama apa yang dirasakan oleh sebagian dosen di seluruh pelosok Negeri ini…..
    Mudah-mudahan tulisan Bapak sampai juga dibaca oleh “Bapak-bapak yang ada di singgasana pengambil kebijakan”

    • lukito says:

      Sama-sama pak. Silakan saja kalau ada yg bersedia memforwardkan, toh blog ini dan tulisan-tulisan di dalamnya juga untuk konsumsi publik.. :)

  27. ahmad baidowi says:

    Denger2 yang dapet proyekan SIPKD itu yang lokasi kampusnya ada di koordinat ini ya?

    http://www.google.com/maps/vt/.....LmdimfUsvK

  28. Vanda says:

    sosok yang dibutuhkan Indonesia untuk dunia pendidikan adalah kombinasi pak Lukito dan pak Rhiza dalam pembahasan SIPKD yang nota bene hanya permainan proyek, mari kita kembalikan program-program untuk kemajuan bangsa pada porsinya dan tidak menjadi anak kecil yang solusinya ancaman…..

  29. riadibudiman says:

    sepertinya akan ada perbaikan sistem selama server sipkd down karena memang banyak item data yg tidak pas.. http://www.pendikarmuslim.untan.ac.id

    • lukito says:

      Menurut saya yg perlu diperbaiki bukan hanya sistem SIPKD tetapi juga cara pandang Dikti dalam menangani berbagai data pendidikan tinggi.

  30. Chan says:

    Dulu pernah ada pemikiran agar Dikti lebih memfokuskan perannya untuk facilitate, empower and evaluate. Ini tentu saja dilandasi oleh amanat UU no 20/2003 (tentang SisDiknas) yang kemudian diartikulasikan lebih jauh lagi dalam UU No 12/2012 (tentang Pendidikan Tinggi), yang menodorng terjadinya desentralisasi (otonomi) dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Ngga tau kenapa, sekarang kesan control dan centralisasi sangatlah kental dan kelihatannya kesemua itu didorong oleh syahwat kekuasaan dan possibly financial motive.

    Data Pendidikan Tinggi memang harus tersedia di tingkat nasional. Tapi tentulah yang relevan dengan tugas dan fungsi otoritas pusat (Ditjen Dikti). Data detail seperti bukti SK ronda dari Ketua RT tidak semestinya ikut di pangkalan data nasional.

    Sebagai akibat dari rumitnya pangkalan data nasional, maka tingkat validitas datanya sangat rendah. Sehingga, sebenarnya tidak ada seorang pun di Indonesia yang mengetahui berapa sebenarnya jumlah mahasiswa, berapa jumlah dosen, dan bahkan berapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

    Anyway, saya dukung gerakan sejawat semua utk sesekali say NO pada aturan yang ngga masuk akal. Dosen adalah insan akademis yang independen.

  31. Rusdin says:

    ampun ya ampun.. mungkin kalimat itu yg sempat tersentak dari kebanyakan dosen di Indonesia menyikapi proyek baru Dikti yang bernamakan SIPKD.. saya pun setuju dgn pendapat Mas LUKITO. sekitar 2 minggu ini di kampus sy sedang sosialiasasi SIPKD. Banyak dosen sdh menyiapkan datanya termasuk sy. cukup melelahkan jg siapin data-databitu ya,,, sdh hampir 2 minggu sy siapin data tp belum rampung2 jg… maksudnya sambil manfaatkan waktu, di sela2 kegiatan kampus bahkan ketika sy di rumah, sy coba mengakses server SIPKD. Awalnya msh bs diakses, tp sdh sekitar 1 minggu ini, server SIPKD tdk bs lg diakses>> ujung2nya ada pengumuman klo server SIPKD bermasalah dan isian data SIPKD diperpanjang sampai tgl 28 Februari 2014. Mdh2an aj Tulisan Mas LUKITO bs nyampe ketelinga para pengambil kebijakan di DIKTI agar ke depan menjadi lebih baik..

  32. Wahyu says:

    Bukti nyata pemerintah ingin melemahkan semangat Otonomi dan Desentralisasi dan kembali kejaman jahiliyah (Sentralisasi).. LOL

  33. Ridwan says:

    Mohon informasi dari rekan-rekan, apakah batas waktu pengisian SIPKD memang benar diperpanjang hingga 28 Pebruari 2014. Soalnya masih banyak dosen yang belum tahu tentang hal itu.

  34. nana says:

    Terima kasih Pak atas sharing boxnya, jadi banyak yang bisa berkeluh kesah atas “unreadiness” prosedur baru ini. Dikatakan bahwa ada perpanjangan sampai Februari 2014, namun sekarang malah “being repaired”. Mari kita berdoa saja agar perpanjangan waktu memang efektif.

    • lukito says:

      Berdoa agar Dikti diberi petunjuk ke jalan yang benar bu, karena tidak hanya SIPKD, tapi banyak kebijakan lain yang juga salah arah.

  35. adi says:

    DIKTI MEMANG SANGAT TIDAK SIAP UNTUK URUSAN TEKNIS IT!!
    BUKTI : “Mohon maaf sipkd.dikti.go.id dalam masa maintenance sampai dengan tanggal 5 Januari 2014″ INI ADALAN NOTE YG DI PUBLIS KETIKA KITA MENGAKSES sipkd.dikti.go.id

    SEKARANG TANGGAL 6 JANUARI 2014 DAN HASILNYA MASIH SAMA
    “Mohon maaf sipkd.dikti.go.id dalam masa maintenance sampai dengan tanggal 5 Januari 2014″

    JADI KESIMPULANNYA??? jawaban ada pada diri ibu/bapak dosen sendiri

    • lukito says:

      Kalau saya santai saja pak, tidak perlu membuang energi utk menunggu sesuatu yang tidak jelas. Lebih baik saya menggunakan waktu saya utk mengerjakan hal-hal lain yg lebih bermanfaat :)

  36. eko didik says:

    Atau mungkin kebijakan ini diambil oleh seseorang secara sentralistik juga, pak Lukito. Tanpa mau mempertimbangkan ketentuan, program dan masukan pakar lainnya. Pokokmen aku pengennya itu.

    Dosen adalah profesi yang dengannya bersandar keluarga dosen. Dan Dikti sudah banyak mempermainkan hidup dosen dengan kebijakan dan programnya yang tanpa arah.

    Semoga setelah 2014 jadi lebih baik…

  37. eko didik says:

    Program ujug-ujug, pak. Tanpa perencanaan dan pedoman yang pasti.

    Pernah saya mengisi beban kinerja total 6 sks, semua sudah M. Saya berhenti mengisinya.

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151937605698692&set=pb.561068691.-2207520000.1389123016.

    Mohon maaf saya kirim link gambar, pak Lukito. Sebagai bukti fisik.

    • lukito says:

      Sama pak. Saya hanya mengisi dua semester terakhir, lagian tidak semua dokumen bukti saya unggah. Begitu sudah ‘M’, ya udah…berhenti. :)

  38. M.Yunis says:

    Mantao sekali Pak Lukito…enatha apa yang ada di dalam benak orang DIKTI…semakin aneh saja

    • Erika Devie says:

      Mang bener, di jaman reformasi ini Dikti tambah aneh2 sj tingkahnya. Dosen yg seharusnya fokus di bidang intelektual ditambah beban administrasi lagi. Kalo gini yg enak malah pegawai administrasi. Sudah dapat remunerasi masih dapat upah2 dari dosen2 yg pada ogah ngurusin tetekbengek ngumpulin SK2 n ngetik. Nih mang saking jeniusnya ide2 Dikti sampai ngurusi teknis yg kecil2 makanan pegawai admin. Hai Dikti urusi tuh ketinggan pendidikan kita dibanding Malaysia n Singapore dg kebijakan2 intelektual!

      • Erika says:

        Nih tambahan lg buat Dikti, Ranah Dikti itu kan pembuat kebijakan akademik bagi semua institusi pendidikan di Indo, jadi saya usul supaya Dikti mengembangkan kebijakan2 akademik yg sebenarnya memang esensinnya disini daripada ngurusin administrasi nyg mnurut saya adalah ranah masing2 perguruan tinggi dan institusi. Cobalah tengok apakah kualitas pendidikan kita sudah bisa bersaing ga usah jauh2 dg negara2 tetangga? Apakah nanti para lulusan perguruan tinggi kita dpat memiliki akses di dunia Internasional? Kalau saya amati sampai sekarang kualitas pendidikan kita masih di bawah negara2 tetangga. Orang lebih bangga dan merasa leibh qualified jika memiliki ijasah dari Luar Negeri daripada Dalam negeri kok.Dan saya juga membuktikan kalo ijasah saya yg dari Australia lebih laku andai saja saya mau bekerja di Singapore kok. Apakah bisa kalo ijasah S2 sy dari Indo? Inilah ranah Dikti, bukannya ngurusin tertib admin yg sebenarnya dapat dilakukan oleh management Perguruan tinggi.Kalo saya ibaratkan seperti apa kinerja Dikti, adalah seperti seorang direktur sebuah perusahaan yg ngurusi masalah2 karyawannya sampai teknis sekecil2nya seperti ngurusi absensinya, pakai seragam ato tidak dll yg bukan usrusan seorang direktur. Lha terus dimana peran para supervisor nya? Amat menggelikan bukan? Saya sj sampai tidak mengerti kenapa Dikti tidak percaya kepada kinerja managemen perguruan tinggi? Serahkan masalah admin pd masing2 PT, Dikti tinggal memina laporanya saja tho. Kecuali kalo memang Dikti sdh tidak percaya lg kpd manajemen PT. Lha trs pertanyaannya knp juga msh diberikan remunerasi tuk para pegawai admin ini? Hm….sungguh menggelikan kerja pemerintah kita…..

  39. M.Yunis says:

    Mantap sekali Pak Lukito…entah apa yang ada di dalam benak orang DIKTI…semakin aneh saja

  40. Pauliz says:

    Pak, hari ini sudah tanggal 8 Januari 2014 tetapi masih tertulis :
    Mohon maaf sipkd.dikti.go.id dalam masa maintenance sampai dengan tanggal 5 Januari 2014

    :)

  41. bedjo says:

    maintenance kok melebihi batas, sampai tgl 9 Januari 2014 udah 4 hari blank, mending webnya diisi: “Mohon maaf sipkd.dikti.go.id dalam masa maintenance sampai dengan tanggal 5 Januari 2014″ selamanya… haha..

  42. RAIS says:

    katanya maintenance sampai tgl 5-1-2014, kok masih engga bisa saja apa bubar saja “sistem informasi penyebab keresahan dosen” ini? he he

  43. Mari sama-sama dukung Pak Lukito…
    Kalo ditulis Mohon maaf sipkd.dikti.go.id dalam masa maintenance sampai dengan tanggal 5 Januari 2014, sekarang 10 Januari 2014 berarti Tidak Menepati Janji, Sedangkan batas waktu yang diberikan 28 Februari 2014. Dosen dituntut harus konsisten sedangkan yang memerintahkan tidak konsisten. Bagaimana jadinya ???

  44. y. soenarto says:

    Saya tunggu-tunggu sampai detik sekarang ini, SIPKD belum online, berarti DIKTI belum siap. Sebenarnya apa yang terjadi….

  45. Haryati says:

    waah .. saya terlambat baca tulisan bapak dan komentar teman-teman semua. Hal ini juga menjadi masalah saya dan teman di tempat saya. Karena sibuk mencari dan menyiapkan berkas, kerja lain jadi agak terbengkalai.. eee pas mau diisikan, spkdnya msh dalam perbaikan terus ..

    Saya juga menilai Dikti tidak sepenuh hati mau mensejahterakan dosen-dosennya, karena belum semua dosen menikmati serdos (saya sdh 24 th kerja gol IV b)karena syaratnya semakin lama semakin sulit (sengaja???)Curhat dikit … ha ha ..

  46. Suwarto says:

    Bismillahirohmanirrohiem,
    Assalamu,alaikum wrwb.
    Barokalloh Pak Lukito, yang telah menampaikan niat baik dengan prasangka yang baik dan dengan cara yang baik, mudah-mudahan ditanggapi dengan baik dan diberikan jalan keluar yang baik. Amin.
    Kalau negara (baca Pemerentah) sudah tidak percaya lagi sama bangsanya sendiri (baca Dosen), sudah mempersulit bangsanya sendiri,mengintimidasi/mengancam bangsanya sendiri, apalagi menzalimi bangsanya sendiri. (Mudah-mdahan SIPKD titak termasuk dalam kategori ini). Nauzubillahimindalik, mudah-mudahan tidak ditimpa azab.
    Mari kita bersabar dan memaafkan menerima segala kekhilafan,
    Tidak usah takut dengan ancaman,
    Pintu Rejeki Dosen tidak hanya dari tunjangan Fungsional dan Tunjangan Profesi aja, insya Alloh masih banyak pintu-pintu rejeki yang lain dari Alloh SWT yang lebih baik.

  47. Jimmy says:

    Mungkin maintenance-nya sampai tanggal 5 Februari 2014, ada kesalahan tulisan, hehehehe…

  48. rosa says:

    Setuju pak lukito, apa yg bapak bilang hampir semua terjadi dilingkungan saya,semua dosen dipusingkan dengan sipkd begitu mau mengunggah terjadi kesalahan server, lebih baik sy kerjakan tri darma perguruan tinggi drpd mengerjakan proyek dikti, sy yakin kebijakan akan berubah lagi ketika Patai pol penguasa berubah, begitulah negeri kita

  49. Muh. Sulaiman says:

    Setuju Pak, Saya sampai sekarang belum mengisi sipkd, saya tidak tahu bagaimana caranya mengisi bagi dosen yang sedang sekolah, tidak ada form untuk yang sekolah.

    saya juga tidak tahu apakah dosen yang lagi sekolah hanya mengisi bagian studi atau dsemuanya.

    maaf pak Lukito, sepertinya saya menumpahkan unek-unek karena ketidak tahuan saya, kalau ke SIPKD tidak tahu dimana bertanya

    sukses selalu buat Pak Lukito

  50. Jimmy says:

    SIPKD sudah bisa diisi, namun hari pengisian berdasarkan kepangkatan untuk pengisian data, mudah2an tidak ada masalah dengan “prosedur” baru ini.

  51. Mahmud Khudri says:

    SIPKD sudah dibuka dengan catatan jadwal pengisiannya disesuaikan dengan jabatan. Ternyata setelah saya coba masih timbul masalah, karena jabatan saya LEKTOR KEPALA seharusnya dapat mengisi pada hari ini (Selasa). Akan tetapi, apa yang terjadi. Pernyataan yang muncul adalah : pengisian SIPKD untuk jabatan LEKTOR dapat dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis.

  52. Jimmy says:

    Jabatan saya sudah lektor sesuai SK, namun karena data di forlap masih Asisten Ahli haru nunggu hari jumat, nasib-nasib….

    • sama dengan saya Pak Jimmy, tanggal ditetapkannya Lektor saya adalah 28 Desember 2007 & yang ttd adl a/n Menteri Pendidikan Nasional Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III, Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr.PH (NIP 130 517 410), tetapi sampai hari ini status saya masih Asisten Ahli (menurut operator sdh diupload 3*)dan teman saya yang Lektor ditahun 2010, bisa memperbaharui datanya. Sedangkan saya ya seperti Pak Jimmy dan lebih parah adalah saya masih tetap di PT lama statusnya (STMIK Dharma Putra, Tangerang)padahal sejak tanggal Z Nopember 2011 sudah tidak berada disana (Surat Lolos Butuh Nomor : 201/STMIK.DP/1.3/11.2011)dan sudah diupload sebanyak 3* oleh operator di PT lama (Bapak hari), sedangkan saat ini saya sudah mengajar di STT Adisutjipto,Yogyakarta sejak 25 Juli 2012 (No surat : B/611-02/01/05a/STTA).Mungkin ada diantara Bapak/Ibu Dosen yang dapat memberitahukan, bagaimana caranya saya untuk mengurus hal ini?…terima kasih banyak kepada Pak Lukito yang telah menyampaikan hal sipkd (yg saya rasakan jg) dan sampai saat ini pun, saya baru dapat mengganti password saja, karena mencari dokumen-dokumen yang diperlukan.Setelah ditemukan, tidak bisa akses s.d saat ini.

      [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ’0 which is not a hashcash value.

  53. umar says:

    melihat komentar teman-teman selama ini, saya juga beberapa hari ini penasaran untuk mengakses SIPKD, tapi ternyata masih dalam kondisi maintenance. Pas pagi ini sudah bisa akses, tapi pd saat log in dengan NIDN saya, dinyatakan bahwa pasword NIDN ini tidak cocok/tidak terdapat dalam sistem SIPKD. padahal NIDN tersebut sudah benar sesuai dengan yang ada pada PDPT.

  54. Singkat saja, dengan Data Security = 0 dan Data Validity = 0 … maka SIPKD adalah garbage in = garbage out. Sistem AKD (d/h Sepadan) kami 1000% lebih akurat, obyektif, dipercaya dan berguna untuk mengembangkan karir dosen dan perguruan tinggi kami …

  55. berto says:

    Pa lukito memang sebagai dosen kita punya pekerjaan cukup banyak baik didalam pengembangan institusi maupun pelaksanaan Thridarma pergurua tinggi, Lalu ketika Undang-undang tentang guru dan dosen yang menjadi payung pelaksanaan Tugas Guru dan dosen, tapi kemudian muncul PP53, PP46 tentang rencana kerja Pengawai negeri sipil, yang kesemua juga mengikat Dosen, Muncul BKD dan LKD kemudian ada SIPKD semua aturan dan aplikasi yang diterbitkan Pemerintah dan Dikti tidak membuat dosen bekerja lebih baik tetapi lebih banyak membingungkan, apalagi muncul remunirasi dimana dosen sebagai pegawai negeri sipil tidak mendapat jaminan Remunirasi, dengan tanpa alasan yang jelas.
    Singkat kata: terlalu banyak aturan, terlalu banyak campur tangan dari pejabat teras dikti sehingga dosen terkesan seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, semoga hal menjadi sebuah perenungan untuk di evaluasi, Thanks

  56. Yulianto says:

    Semua punya niat baik. Penggunaan teknologi kalau tidak dicoba mulai sekarang …mau kapan lagi. Baik atau jelek tetap harus dimulai. Kontrol secara online merupakan teknologi yang baru bagi kita (walaupun kita sudah ketinggalan). Adanya SIPKD bukan berarti tidak percaya pada masing masing PT atau terjadinya pergeseran tugas sebagai fasilitator. karena assesor tetap dari masing-masing PT. Baik ditangani DIKTI maupun dipercayakan penuh kepada perguruan tinggi, keduanya tetap ada kelamahannya. Mari kita dukung ujicoba pelaksanaan SIPKD, kita laksanakan secara konsisten, dan beri saran membangun agar menjadi lebih baik.

  57. azis said says:

    hemat saya (believe or not): SIPKD adalah proyek yg dilaksanakan oleh ‘petinggi Dikti’, utk menghambukan uang rakyat…. hanya mencari2 rancangan program utk dijadikan PROYEK, agar para pelaksana tetap dpt kecipratan ‘kue lezat’ dr Anggaran Pendidikan …… sementara, dosen dijadikan Responden dgn cara ‘menteror’ …… Padahal kalo mau jujur hanya utk mencari tahu identitas n segala macam ‘tetek-bengek’ kegiatan dosen seluruh Indonesia, carax sangat mudah: MINTA PADA TATA USAHA REKTORAT pada setiap PT, disana pasti lebih lengkap datanya, krn dosen setiap saat tercatat setiap detail kegiatannya …… KESIMPULANNYA: DOSEN DIJADIKAN ‘RESPONDEN GRATIS’ DENGAN BAYARAN “TEROR” YG TDK BERMUTU …… dan celakanya lagi para dosen mau saja diBODOHI (mungkin jg termasuk saya …… heheheheh)

  58. Yulianto says:

    SIPKD untuk kepentingan kita. Jika SIPKD sukses …maka kita tidak perlu repot-repot mencari dokumen dalam mengurus kenaikan pangkat karena semua telah tersusun sistematis dan akurat.

  59. bondet wrahatnala says:

    saya sangat setuju dengan semua yg disampaikan mas/pak lukito. Dosen itu digaji untuk mengajar, itu saja juga masih dituntut utk tridharma juga dan semua wajib ada kegiatannya.Jika disibukkan dgn urusan administratif spt ini, kapan mau nyiapkan rpp, bahan ajar, media ajar, modul, model, bikin proposal penelitian, nulis artikel, ikut seminar, dll. Habis dong waktunya. Dikti itu maunya baik, tapi di ranah implementasi dan aspek teknis mereka masih belum siap sepenuhnya. Saya ijin untuk share ke tmn2 dosen mas lukito

  60. AJ says:

    tanpa disadari memang kita para dosen kayak kucing yang dikejar kejar anjing……lari kesana kesana kemari…….saya setuja dengan temen2 dosen yang intinya bahwa Negara kita sedang bingung….termasuk kemendikbud-nya dan diktinya………………kayak lagu aja…mau dibawa kemana hidup kita ini…..maaf guyon dikit tapi betul itu…….dikti lagi bingung………karena gak ada yang disuruh yaaa….dosen aja disuruh-suruh……anjing vs kucing……

  61. AJ says:

    lama lama kita dosen yang jujur-pun bisa berubah menjadi dosen yang tidak jujur…….karena harus sedikit menipu data. sama bapak bapak….ditempat kami juga begitu…..memang kita dosen disuruh melakukan TRIDHARMA…..tapi yang terjadi justru tipu sana sini…..maaf ya…..berapa banyak dosen yang benar2 melakukan TRIDHARMA tersebut….? saya yakin banyak dosen tidak melakukannya alias banyak yang bohongan……kalo mau jujur…..coba dicek aja berapa jumlah dosen yang benar2 TRIDHARMA…..justru yang banyak dosen ikut2an yg penting ada SK dan namanya tercantum…..kalo itu yang diinginkan…..berarti banyak dosa dahhh…… TRIDHARMA……jujur lho…..karena ditempat kami juga banyak para doktor pun yg tidak mau melakukan TRIDHARMA……maunya namanya tercantum dan dapat SK/ mereka berani bayar berapapun…..kalo bicara SK itu gampang…sekarang dibuat besok sudah jadi dan sudah ada stempelnya…….jika SK-SKS itu harus diupload dan dikirmkan ke dikti maka benar kata pak lukito…mereka telah menerima sampah2…yang tidak berguna…..jangan salahkan kalo generasi kita berikutnya jadi BODOH………….sekali lagi SK-SK itu hanya kertas dan semua orang bisa membuatnya….tapi kembali ke hati nurani dan prilaku…..semua ini gara2 kita dipaksa DIKTI dengan bijak sana sini…..maaf kalo ada yang kurang berkenan dengan oretan saya ini. this is reality and true………….

  62. Joni says:

    saya setuju dengan kesimpulan yang bapak sampaikan, semua program dikti hanya berorientasi proyek, mulai dari evaluasi.or.id s/d forlap.dikti.go.id dan juga program pengabdian/penelitian serta lainnya yang tidak pernah ada yang dioptimalkan semua berubah sering pergantian menteri. pertanyaan terbesar bagi sy siapa orang-orang yang mengeluarkan ide-ide ini, apa yang mereka pikirkan? bagi saya jalankan apa yang sudah ada, dan dievaluasi dalam rentang waktu 4 tahun, tetapi bukan berarti buat proyek-proyek baru yang mengatasnamakan perbaikan sistem tetapi ada maksud lain yang terselubung.

  63. nama saya says:

    Dengan adanya SIPKD akan memudahkan dan mengajarkan kepada dosen tentang manajemen file yang bagus,beli lemari untuk menyimpan file sendiri,pintar membuat sk,beli scaner,menambah waktu nongkrong di depan laptop,bisa menolak ngajar karena sudah cukup sks nya,terpaksa membuat penelitian dari uang sendiri atau nulis jurnal walaupun isinya ecek-ecek atau tidak perlu masuk lab dan penelitian yang penting bisa nulis ke jurnal, belajar sabaaar karena tgl 23 jan 2014 masih belum bisa login.TETAP SEMANGAT

  64. Yabu M. says:

    Bulan lalu saya sudah menyampaikan komentar terkait dengan permasahan SIPKD ini yang intinya bahwa Dikti terlalu banyak ujicobanya dan tidak pernah puas dengan hasil ujicoba itu dan yang menjadi korbannya adalah kita semua dosen yang sibuk gara-gara Dikti yang selalu mengancam.
    Terlepas dari itu semua, ada beberapa komentar/pertanyaan yang perlu saya sampaikan disini. Diantaranya adalah: Tuntutan Dikti terkait dengan kelengkapan berkas SIPKD terlalu banyak dokumen/bukti fisik yang diminta sementara dosen boleh jadi sudah tidak punya dokumen tsb (ini seakan-akan bahwa Dikti ndak percaya sama dosen bahwa betul sudah melaksanakan tugas pengajaran, pembimbingan, dlsb). Pertanyaan saya, apakah betul Dikti akan periksa dengan cermat bukti fisik yang disertakan itu. jika ya, lalu apa konsekuensinya bagi dosen yang lengkap bukti fisiknya dan apa pula konsekuensinya bagi dosen yang tidak lengkap. Jika tidak, itu hanya buang-buang energi saja. Maaf Pak, saat pengisian SIPKD kemaren, banyak teman-teman yang harusnya ngajar terpaksa ndak jadi ngajar karena sibuk bongkar-bongkar laci cari berkas, syukur-syukur kalau ketemu. terus terang saja Pak, banyak teman-teman yang kesal sama ulah Dikti, hanya saja Dikti ndak dengar keluhan teman-teman dosen. Terima kasih semoga dapat dipertimbangkan.

  65. Bud W says:

    Sesuai dengan apa yang disampaikan pak Lukito, saya sangat setuju. Dosen itu digaji untuk mengajar, itu juga masih dituntut utk tridharma juga dan semua wajib ada kegiatannya.Jika disibukkan dgn urusan administratif spt ini, kapan bias mengajar, mau menyiapkan rpp, bahan ajar, media ajar, modul, model, bikin proposal penelitian, nulis artikel, ikut seminar, berkarya lainya. Habis sudah waktunya untuk Dikti. Dikti itu maunya baik, tapi di ranah implementasi dan aspek teknis mereka masih belum siap sepenuhnya. Mudah-mudahan kawan-kawan saya selaku dosen sepakat dengan tulisan pak Lukito ini !!!

  66. Aji Wiyoko says:

    Tapi mungkin jika kita rajin upload data aktivitas Tridarma melalui SIPKD, kenaikan pangkat bisa otomatis tanpa pengajuan? Itu jika sistem dikelola dengan baik, misalnya ada petugas yang jumlahnya buaaaaanyaaak untuk verivikasi data yg diupload. Mungkinkah…? Salah satu problematika kenaikan pangkat guru dan dosen adalah malas mengajukan usulan kenaikan pangkat.

  67. umar says:

    sekarang saya punya kegitan tambahan untuk hari senin dan selasa nongkrong didepan komputer mencoba keberuntungan agar bisa mengakses sipkd.
    walaupun sampai 26/01 belum bisa log in di sipkd TETAP SEMANGAT….

    • Bahtera Trg says:

      Kemarin tgl 27/01/2014 belum dapat diakses dan hari ini jam 09.00 tgl 28/01/2014 juga belum dapat diakses. Jadi nongkrongin di depan komputer lagi

  68. edhi nurhartadi says:

    Mohon ijin ya pak mau di-share dengan rekan2 dozen di prodi ITP-FP-UNS. Nuwun.

  69. Julian says:

    Bener sebaiknya DIKTI urusi yg lain aja, ratusan ribu dosen PTN/PTS se-Indonesia dipelototi semua data kegiatan tridharma-nya apa gak ada kerjaan lain. Dokumen yg mau di-scan n upload udah dipake ngurus kenaikan fungsional, tiap tahun disibukkan ngisi data BKD, Pemutakhiran Data, SIPKD, entah apa lagi selanjutnya………….

  70. dosen UKSW says:

    Setahuku dulu kita sudah ada kontrol untuk per-3 th sekali ngisi yng mcm SIPKD (lupa) jadi sistem itu mudah dan ndak rumit. SIPKD sudah dihebohkan hakh, bahkan tiap hari di bulan Januari saya tengok, ni tanggal 27 Januari 2014 ndak bisa masuk , padahal sudah sesuai jath (Senin dan Selasa. Tobat . Kadang bisa masuk, tai pas ngetik status tugas ndak bisa klik yang dipilih. Gimana tu…

  71. widodo says:

    Pak Lukito Ysh.,
    Ulasan pak Lukito pokoknya “mak nyuss”. Semoga saja terbaca oleh para pejabat tinggi, yang sedang duduk di “pendidikan tinggi”. Selain prosedural teknis yang terkadang rumit, susah diakses (mungkin ada “bottle neck” karena semua ingin buru-buru mengisi supaya tidak kehilangan tunjangan, he he he), yang jelas mengapa dikti harus mengurusi hal-hal yang seharusnya dapat diserahkan kepada masing-masing PT. Makanya pada saat saya menulis ini, beberapa kali mengakses gagal, akhirnya lebih mudah menemukan tulisan pak Lukito saja. Yang lebih saya takutkan, selain seperti yang disampaikan pak Lukito, adalah ketika semuanya “over regulated” untuk kalangan dosen yang seharusnya menyempatkan diri lebih banyak berkreasi, berfikir, mencari inspirasi untuk melakukan sesuatu (Tri Dharma) agar menjadi pemecah permasalahan (problem solver)bangsa. Karena menurut penggagas pendidikan tinggi di Indonesia (salah satunya Prof Soepomo): bahwa pendidikan tinggi tidak boleh terlepas pada permasalahan bangsanya. Kita dapat merenung sendiri, apakah kita semua sudah menjadi bagian dari problem solver dari permasalahan bangsa Indonesia? Jika memang semuanya sudah merasa menjadi problem solver, mungkin seharusnya kita sudah menjadi bagian dari negara maju. Jangan-jangan jika “over regulated” begini ya akhirnya dosen hanya sekedar melaksankan tugas “business as usual”, kurang kreatif, kurang peka dan kritis terhadap permasalahan nyata di masyarakat. Sesuatu yang “over regulated” dan sulit saya takut malah memicu dosen untuk mengisi “sekenanya” meskipun mungkin salah. Tapi semoga saja tidak.
    Bagi teman-teman yang pernah memperoleh dana hibah penelitian, mungkin merasakan hal yang sama, bahwa: mengurusi administrasi dan keuangan penelitian kadang-kadang lebih rumit dibandingkan mengembangkan metodologi atau melaksanakan penelitian itu sendiri. Kadang-kadang enerjinya lebih banyak untuk mengurusi administrasi. Lantas kalau begini, kapan sebagai peneliti sempat memikirkan “expect the unexpected” selama proses penelitian yang kadang-kadang sangat bernilai dalam pengembangan iptek?
    Mungkin juga dapat iseng menengok Permenpan no 17 Tahun 2013, disitu terlihat bahwa Dharma Pengabdian semuanya maksimal 10%. Yang menjadi pertanyaan apakah ada diskriminasi pengakuan (“recognizing”)terhadap masing-masing dharma? Lantas apakah sudah dipahami betul makna dan keterkaitan antar dharma dalam sumbangannnya terhadap kemajuan bangsa ini? Mudah-mudahan pengambil keputusan tidak didasari pemikiran “hanya untuk pencitraan” karena kita kalah publikasinya dengan negara tetangga. Pernah ada salah seorang kolega senior saya yang mempertanyakan “world class university” itu “for what and for whom?”. Saya berpendapat jika bangsa Indonesia maju di segala bidang dan ternyata itu karena kontribusi salah satu atau “semoga semua” perguruan tinggi di Indonesia, maka orang luar secara otomatis akan mengakui “kelas” perguruan tinggi kita.
    Wah maaf pak Lukito dan kawan-kawan sejawat, sudah “ngombro-ngombro”. Ada juga yang memelesetkan singkatan sipkd: sistem informasi pembunuhan karakter dosen, he he he iseng saja sepertinya. Semoga saja kita tetap semangat dan bekerja dengan hati dan menikmati (“working with passion”)untuk kemajuan bangsa Indonesia, meskipun banyak peraturan yang tambal sulam menerpa para dosen-dosen kita.
    Selamat berjuang dan berkarya.

    Widodo,
    Departemen Proteksi Tanaman-Fakultas Pertanian-IPB

    • lukito says:

      Nice arguments, pak Widodo. Akar permasalahannya sebenarnya pada peran Dikti yang terlalu sentral dalam mengatur pengelolaan pendidikan tinggi. Semua dicoba diatur dan diseragamkan. Dalam kasus SIPKD, Dikti bahkan kebablasan masuk sampai menangani sendiri data (operasional) kegiatan dosen. Menurut saya, ini merepotkan semuanya. Dikti repot karena rentang urusannya dari aspek strategis sampai yg remeh-temeh, dosen repot karena harus berurusan dengan sistem yg belum siap untuk menangani volume dan akses data yang begitu besar, dan perguruan tinggi merasa tidak nyaman krn kurang diberi ruang untuk menentukan caranya sendiri dalam mengembangkan diri dan keilmuannya.

      Anyway, saya setuju pak, semua ini (termasuk juga urusan tunjangan kinerja yg menghebohkan itu) jangan sampai menghalangi kita untuk terus berusaha mencerdaskan bangsa melalui pengembangan ipteks dan mendidik para mahasiswa.

      • widodo says:

        Siaaap, sendiko dhawuh pak Lukito. Saya yakin, di atas langit masih ada langit. Kita coba lakukan dalam bekerja 4I(ibadah, ilmu, iman dan ikhlas), saya yakin I yang ke 5 yaitu imbalan (tidak harus materi)tetapi misalnya ketenangan hidup dan kesuksesan anak cucu kita dalam kehidupan akan hadir dengan sendirinya.
        Tapi ngomong-ngomong, di PGRI apakah hanya untuk pendidik SD sampai SLTA saja ya?, apakah kita juga masuk di situ? Kalau tidak kenapa tidak ada PDSI, sehingga kita juga punya hak jawab dengan lebih elegant, diakui dan dapat ikut berpartisipasi memperjuangkan pendidikan tinggi agar lebi baik di masa mendatang.

        Salam,
        Widodo (yang masih kena macet juga he he he, dan tunggu lagi sampai minggu depan)

  72. wahyu l says:

    seru-seru, tul tul betul kata ipin, setuju p lukito, sy barusan nongrong dengan besan yg kebetulan dah profesor ttp di PT nys blm familier dengan bangsa onlinean, shg saat sy validasi tesis mhs secara online hanya mencibir dan merembet ke sipkd dan melontarkan pemikiran p lukito. jujur sy sdh scan data yg kumiliki ttp blm bs msk ke sipkd krn sulit login. ya entek2e malah nggremeng ngalor ngidul. nuwun ide p lukito, setujaaaa.

    • widodo says:

      Semoga pak Wahyu cepat ketularan besannya ya. Tapi harus rajin ngisi sipkd yang lumayan sulit log in nya itu. Kalau pas kesulitan, ya lebih baik nggremeng ngalor ngidul, atau ketawa ketiwi, supaya nggak “jantungan” he he he.
      Panjang umur dan sehat-sehat selalu, dan tetap berkarya pak Wahyu.

      Salam hangat,
      Widodo

  73. y. soenarto says:

    Bagaimana ini. Tanggal 27-28/01/2014 sy buka laman sipkd.dikti.go.id sampai jam 03.00 pagi di hari senin & selasa saya buka sipkd.dikti.go.id tidak bisa-bisa apa ada kerusakan pada laman sipkd.dikti.go.id. Mohon penjelasan ?

  74. Komang Budaarsa says:

    Bagi teman-teman yang belum bisa log in sipkd.dikti.go.id sampai hari ini seperti saya, saya ucapkan selamat. Jika memang benar ada ancaman dari Dikti akan menghentikan tunjangan dosen gara gara tidak mengisi SIPKD, ya iklaskan. Toh dosen sudah biasa hidup melarat. Tidak seperti wakil rakyat yang di Senayan, dapat tunjangan serba wah. Jangan berkecil hati, kita memang biasa jadi kelinci percobaan. Mari konsentrasi memberikan kuliah dengan baik, agar mahasiswa kita menjadi generasi muda yang bertanggungajawab untuk melanjutkan tugas mengurus bangsa Indonesia yang kita cintai. Agar mereka menjadi orang yang mampu memanusiakan manusia, bukan mengancam orang lain.

    • lukito says:

      Pak Komang, kalimat bapak: “Mari konsentrasi memberikan kuliah dengan baik, agar mahasiswa kita menjadi generasi muda yang bertanggungajawab untuk melanjutkan tugas mengurus bangsa Indonesia yang kita cintai. Agar mereka menjadi orang yang mampu memanusiakan manusia, bukan mengancam orang lain.” sungguh bijaksana.
      Jika hari ini kita dihadapkan pada suatu ketidakbijaksanaan, mari kita jadikan hal itu justru sebagai pelajaran agar kita tidak melakukannya, apalagi terhadap orang lain… :)

  75. joko says:

    bia far jangan dikti taunya ngancam dosen dong….. dibalik juga jika sipd dikit2 nagedt tdk berfungsi…… alias tdk siap pake…. maka ancamannya dirjen dikti diganti saja….. !!! sungguh membosankan sistem / program kok berubah teru8s….. kita ini dosen sepertinya tdk lebih bodohnya dengan binatang kelinci…. jadi kelinci percobaan terus yg jika tdk sukses mengikti program dikti maka siap di gere lehernya…..alias diputuskan tunjangannya….. begini aja pak jokooooo atau pak SBY sekalian….. kalo pemerintah tdk sudih kasi tunjangan serdos ya sudh cabut aja sekalian….biarlah uang rakyat itu dikoruspi semua oleh para politikus di negri iniiiiiiiii…… puas pak joko…..!!!

  76. andy says:

    ancaman dikti itu bisa jadi bumerang, sebab begitu banyak kesulitan dan kegagalan dlm mengisi SIpKD ini di satu sisi, lalu apakah betul siap membuktikan ancamannya? saran saya jika sipkd masih sifatnya uji coba dan boleh jadi akan berubah2 seperti selama ini entah sdh berapa kali berubah maka jangan dulu pak dirjen buat ancaman, sebab bisa jadi bumerang ya kan?. saya ini sedikit mengerti IT dan berada di salah satu kota yg cukup baik akses internetnya, dlm kondisi seperti ini pun saya rasa begitu tidak lancarnya menggunakan program sipkd itu, jika mau dituruti terkuras waktu dan pikiran untuk itu, lalu kapan ngajarnya ?. nah saya tdk bisa bayangkan bagaimana teman2 dosen pada “out of area” jangkauan sinyal internet atau yg sinyalnya sangat lemah…? dipastikan mereka lebih menderita lagi…..! setahu saya IT diadop untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan !

    • lukito says:

      Bidang saya juga IT, pak Andy, dan saya berpendapat sama. Sistem yang belum siap tapi dipaksakan untuk menghandle akses dan data yang massif hanya akan menimbulkan kekecewaan dan frustrasi bagi pengaksesnya..

  77. slamet says:

    setuju baik, perlu diketahui dari senin hingga selasa pukul 07.00 SANGAT AMAT TERLALU SUSAH untuk diakses. Sistem ini harusnya belajar dari serdos supaya dapat diakses dengan mudah. Mohon para pembuat sistem informasi dengan baik karena sistem ini sangat TIDAK MUDAH DIAKSES????!!!, tidakkah bisa diatur per area, kopertis atau yang lain.

  78. agus cathur unram says:

    macet lagi-macet lagi, ke ruang sidang mbimbing seminar skripsi mahasiswa aja deh jam 8.30 WITA dari pada melototin SIPKD yang ngak kunjung on.

  79. Edo says:

    Kenapa ya…saya sudah mencoba 10 lebih komputer secara bergantian, tapi SIPKD-nya tetap tidak bisa dibuka, ada apa nichh..????

  80. Sirchan says:

    Wah….wah…, masak yo dosen diancaman-ancam, pak Dirjen kita kan juga dari dosen kok gitu ya dosen ancam dosen. Saya sangat setuju, kalau dikti itu percaya dong sama PT, kalau tidak kepada siapa lagi dikti percaya. Tidak percaya sama rektor PT, sementara pak dirjen mantan rektor dan pak menteri juga mantan rektor. Masak yo mantan rektor tidak percaya sama rektor-rektor sekarang, harus melalui SIPKD. Kalau server SIPKD belum ready apa tunjangan serdos tetap diputus, untuk itu janganlah ancam mengancam, karena bapak mantan rektor akan kembali juga ke PT. Maaf kalau tersinggung, karena sudah terpaksa menyinggung, dan saya yakin bapak-bapak kita tidak mempersulit, hanya ingin memantau aktifitas dosen melalui SIPKD.

  81. Sulis says:

    Dikti belum siap untuk menjalankan SIPKD, sampai hari ini tanggal 28 Januari server Dikti jebol lagi.

  82. SirMachi says:

    Sebagai dosen yang taat pada aturan (selama aturan dapat memperbaiki sistem yang terdahulu lebih baik) saya dukung, apalagi sudah diberikan kemudahan sesuai komentar sebelumnya. Dosen sudah dapat digerupkan untuk masukan berkas sesuai hari yang disediakan, ini adalah cara effektif tapi kalau situs tidak dapat diakses bagaimana trade off yang diberikan kepada dosen sebagai pengguna. Data yang terseimpan di database seluruh Indonesia apakah mampu, jalur internet masing-masing institusi beda…mohon ada kesetaraan dan waktu lebih spesifik lagi dan sosialisasi lebih lama dan situs terus dapat diakses sesuai acara dan aturan yang telah di jadualkan. Matursuun bagi pengembang agar lebih giat mengelolanya.

  83. Abu Farras says:

    Pak tolong diperbaiki servernya bolak-balik mutung gak mau akses katanya ini penting kok malah gak running. Tolong juga instrumen SIPKD ditinjau kembali karena ada beberapa point yang gak sama dengan rubrik BKD

  84. basyar says:

    Dikti kebanjiran dana 20%.jd enggak tahu mau buat apa. Sangat setuju itu hanya project fire and forget.

  85. sumarsono says:

    Perbaiki moral bangsa harus menjadi prioritas bukan dengan sistem yang dipaksakan meskipun belum semua dosen trampil dan memiliki fasilitas teknologi yang hebat spt yang dimiliki DIKTI, terimakasih Pak Lukito mudah-mudahan tdk ada lagi korban KPK gara-gara proyek ini !

  86. SirMachi says:

    Mohon maaf mau nanya ini proyek toh, semoga yang memengang mandat dan amanat sistem ini dapat menjalankan dengan baik! syukur kalau dapat berjalan dengan baik.

  87. SirMachi says:

    Mohon maaf mau nanya ini proyek toh, semoga yang memengang mandat dan amanat sistem ini dapat menjalankan dengan baik! syukur kalau dapat berjalan dengan baik. Semoga program yang baik dapat dibukakan jalan menuju kebaikan!

  88. ngadimin says:

    Saya sudah coba berpuluh kali melakukan login ke sipkd tetapi selalu gagal. Padahal saya sudah mengikuti anjuran kalau guru besar atau lektor kepala melakukan pengisian pada hari Senin dan selasa. Tetapi tetap juga gagal. Malah alamat web tempat pengisian sipkd sering menghilang alias tidak muncul di web. Kadang-kadang ada alamat sipkd yang isinya sudah berubah jadi tempat penjualan game online, bahkan waktu diklik ternyata webnya sebagai tempat penjualan obat kuat.

  89. dwi says:

    Sampai saat ini laman SIPKD belum dapat diakses. Kalau kata nenek saya, ini seperti ‘kegeden empyak kurang cagak’.
    Menurut saya kalau tujuannya untuk membenahi data adm dosen tidak perlu terpusat, Berikan pada setiap PT ahli TI (yang benar2 ahli lho…) dan implementasikan program ini pada lingkup PT saja. Dikti tinggal nge-link ke sistem di masing2 PT jika memerlukan datanya.
    Percayalah, PT itu gudangnya orang pintar, tidak perlu pembodohan seperti ini…. apalagi pakai embel-embel ancaman….
    waktu yang dihabiskan untuk bolak-balik mengakses dan gagal lebih baik digunakan untuk melaksanakan tri darma.

  90. Suwita says:

    Sipkd masih banyak kelemahan : (1) data orang lain dapat dihapus oleh orang lain karena keamanannya tidak dijamin; (2)server sering tidak bisa digunakan. Kalau alatnya belum siap ya jangan dipaksakan harus selesai 22 pebruari 2014, dikti harus memberikan pelayanan yang baik sehingga setiap akan mengisi tidak terganggu.

  91. sultan says:

    Betul sekali apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu diatas tentang sipkd. Saya sendiri merasakan itu betapa ruetnya dalam menyiapkan untuk mengisi sipkd ini, disamping itu pula agak meresahkan banyak orang, juga setiap hari tentang sipkd ini saja yang diurusi sangat melelahkan dan menyita waktu belum lagi bila di akses sangat lambat dan bahkan tidak bisa diakses sama sekali akhirnya dengan menunggu berjam-jam untuk mengakes sipkg akhirnya yang lain tidak bisa kita selesaikan, mohon sipkd ini ditinjau keua mbali. Capek deeh guh

  92. Hari Palguna says:

    Ass. Hari ini seperti seminggu yang lalu, domain http://www.sipkd.dikti.go.id tidak dapat aku akses, tentu hal ini dapat mengganggu kegiatan lainnya di kampus yang mestinya dapat dijalankan secara baik.

  93. Suwita says:

    alamak server masih maintence lagi, seperti inikah pelayanan dari dikti? Walaupun nanti diakumulasi waktu pengisiannya, ya tetap saja ini pelayanan yang jelek? Apakah hal ini yang namanya pelayanan profesional?

  94. Dion says:

    Menurut pak lukito, Kenapa sih dikti itu kok minta bukti capaian segala, karena jika pimpinan sdh memberi tugas melalui SK kan sdh cukup sebab setiap akhir kuliah kan selalu beri laporan ke atasan. Krn tdk gampang lho untuk mengakses sebab server selalu pusing pak. Apakah IT dikti ini blm layak ? atau alasan yang lain. Sebab dulu ada LKD, BKD sekarang SIPKD ?

  95. erna sulistyani says:

    satu yang jadi pemikiran saya juga adalah bukti yang di upload adalah hasil scan.. Seandainya toh assesor meneliti hasil-hsail scan tersebut, masalahnya adalah “apakah hasil scan tersebut bisa jadi bukti bahwa dokumen yang di scan asli (benar2 ada). saya bukan orang yang teliti menyimpan semua dokume, SK2 mengajar dll apalagi sejak ada pengumuman dari Menpan bahwa dosen yang tidak s# tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi dari lektor.. Semoga tulisan pak Luito dan komen yang sdh sekian banyak ini dibaca oleh “Yang Bersangkutan” pengambil kebijakan yang menghabiskan uang rakyat..

  96. Zeze says:

    ahh begitulah persoalan menghabiskan anggaran negara dengan proyek yang tidak logis, “orang pintar didikti kebanyakan masuk angin” udah lupa filosofis dan tujuan pencapaian, yang penting bisa habis anggaran perencanaan tahunan, lantas bikin lagi proyek lainnya.. dosen itu punya harga diri dan nurani emang sih ada juga yang lupa diri klo dah pimpin institusi.. tapi masih banyak yang ingin mengabdikan dirinya bagi nusa dan bangsa, dewasa ini banyak dosen kritis terseret kedunia politik wara wiri akhirnya digembosin supaya jg banyak omong ya diberi kegiatan beginilah begitulah.. habis mau gimana lagi semua menunggu saja kemunduran pendidikan kita,, dosen sudah tidak lagi perlu aktif berpikir mendingan ngisi laporan saja supaya aman..membuat kebutuhan individu masing-masing saja. Mahasiswanya pada mau dibawa kemana,, astagfirullah sistem ini semakin rusak dengan pemikiran yang salah kaprah.

    • Sangat sependapat dengan apa yg diulas Bapak Lukito,merupakan fakta empiris.Sy sendiri sudah berusaha sampe tengah malam mengisi sipkd,bolak-balik,bongkar arsip-arsip,scan alat bukti lalu dikemudian terjadi apa yg dimunculkan dengan”Maintenance”.Menurut sy sipkd diduga merupakan suatu usaha percobaan dari hasil penelitian yg akan diterapkan yg belum tentu cocok dengan kondisi yg ada hanya utk suatu proyek. Bayangkan saja,apakah gunanya Kopertis-Kopertis yg ada yg membawahi PT-PT di Indonesia sebagaimana bahagian dari perpanjangan tangan Dikti.Birokrasi yg panjang merupakan potret dari budaya di Indonesia.Kemudian kami yg berpangkat Lektor yg sudah sekian tahun blum naik ke jenjang lektor kepala diberangus dengan adanya peraturan baru harus menyelesaikan program doktor baru kemudian dapat naik ke jenjang selanjutnya.Suatu bentuk ketidak adilan,seyogianya naik secara berkala atau otomatis dengan disertai bukti-bukti kegiatan sehingga mencapai angka 300 atau lebih sbg persyaratan kenaikan pangkat selanjutnya.Bagi yg baru memperoleh NIDN meskipun bergelar doktor belum dapat menguji ujian skripsi,pangkat blum memenuhi sbg penguji yakni asisten ahli III a/b,ada yg sudah diperkenankan menguji,ini yg perlu diawasi.Kembali kpd SIPKD,ancamana dikti menghapus serdos bagi dosen yg tdk mengisi sipkd merupakan kecerobohan,masa sebuah aturan baru yg membingungkan para dosen secara tiba-tiba ancaman mematikan,hal ini tidak tepat dalam dunia pendidikan.Kiranya ada kebijakan yg memperlihatkan sebagai dunia pendidikan yg bijaksana dalam menerapkan suatu aturan yg mampu menyerap secara sederhana namun praktis bagi kelangsungan perjuangan hidup para dosen-dosen yg seyogianya dikembalikan saja ke Kopertis sbg perpanjangan tangan Dikti karena sangat mudah setiap saat mengakses informasi yg akurat serta tepat sasaran.

  97. Muhklis says:

    SIPKD = Sistem Ini Perlu Kita Dobrak :)

  98. Muhklis says:

    SIPKD = Setuju Ikut Protes Ke Dikti :)

  99. Suwita says:

    buka lagi tidak bisa akses, “DENGAN SANTUNNYA MINTA MAAF, MASIH MAINTENANCE”. Harap maklum, soalnya masih AMATIRAN.

  100. jesi says:

    Tulisan yg mencerahkan,Pak..
    Usul :tulis di media cetak..

  101. Tulisan yang bagus, Pak.
    Bukankah data dosen bisa diperoleh pada database kepegawaian di Dikti? Ketika dosen naik pangkat, banyak data terakhir ada (khususnya tentang portofolionya sebagai dosen). Selain itu, setiap tahun dosen diminta mengisi formulir tentang data kepegawaian dirinya sendiri, dikemanakan data tersebut?
    Dengan diharuskannya SIPKD hanya mendorong dosen untuk mengisi hal-hal yang bikin ribet tetapi tidak substansial… :)

  102. asih dwi astuti says:

    Setuju banget dengan tulisan bpk LUKITO….
    Semoga beliau2 yang duduk di pembuat kebijakan bisa mendengarkan aspirasi para Dosen. Kalau Dikti tidak percaya dengan Perguan Tinggi, bisa kerjasama dengan Kopertis wilayah Masing2 tempat PT bernaung ..
    smga ada jalan tengah untuk permasalahan SIPKD yang membuat dosen ribet ut pemberkasan

  103. ngadimin says:

    Saya hari ini coba masuk ke sistem sipkd untuk mengisi hasil kinerja dosen (saya), sesuai dengan himbauan untuk pangkat lektor kepala jadwalnya hari senin dan selasa. Tetapi sistem menolak dan jawabannya username atau paswod tidak cocok bukan dosen tetap, Padahal saya menggunakan NIDN saya sendiri. Gimana ceritanya?

    • Syahrial says:

      bang Min, meunyo dikalon kasus itu bukan yang pertama, sudah lumrahlah. Dikti niatnya terlalu wuah, tapi loyo diimplimentasi, persis seperti kata org” nafsu besar tenaga kurang”

  104. Syahrial says:

    Terima kasih pak Lukito atas kritikannya terhadap Dikti. Saya memperkirakan ratusan ribu dosen telah terwakili oleh tulisan Bapak dan jika rekan2 sepakat mungkin kita perlu melakukan gerakan menggugat kebijakan aneh Dikti seperti yg dilakukan rekan2 lain di gerakan change. Belum lagi masalah kebijakan remunerasi staf administrasi universitas yg saya kira akan menuai polemik berkepanjangan. Mudah2an ganti menteri n Presiden akan ganti pula kebijakan dan mudah2an tidak semakin aneh.

  105. aswrwb
    terimakasih atas sharing dan pencerahannya pak prof.
    pernyataan prof yang terakhir pun, sempat terlintas dipikiran saya.

    salam

    • ari anggarani says:

      terimakasih untuk pencerahannya.. saya juga bingung kenapa hrs ada SIPKD, padahal sudah ada BKD. sebenarnya klo untuk melihat data – data dosen bisa diliat di BKD yang setiap semester kita diminta untuk mengisinya.

  106. Fahrur says:

    Waktu saya membaca berbagai komentar yang muncul di sini sudah 105 komentar dan mungkin masih banyak lagi komentar yang akan muncul. Saya sangat berterima kasih kepada dikti yang mempunyai ambisi yang luar biasa untuk mengumpulkan segala rekam jejak semua dosen yang telah ber-nidn bahkan dalam slaid paparan kedepan nanti kenaikan jabatan akadmik pangkat dan golongan tidak usah lagi usul secara tertulis, luar biasa sesuatu rencana yang sangat menarik. Namun apa hendak dikata kalau setiap membuka web ini selalu jawabannya mohon maaf. Pemaaf memang sangat dikadihi Tuhan, apa yang terjadi di sana saya tidak tahu. Namun kalau kita buka data dosen yang bernidn tidak lebih dari 200 ribu sudah begini keadaannya, bagaimana untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang, jangan jangan naik pangkatnya hanya “mohon maaf……….”

  107. HM Harbowo says:

    Tulisan Pak Lukito mudah-mudahan bisa menyadarkan para pejabat Dikti, yang kita rasa “kurang teliti” dalam membuat kebijakan SIPKD tersebut. Nampaknya Dirjen Dikti atau bahkan Mendikbud perlu punya staf ahli seperti Pak Lukito. Terima kasih.

    • lukito says:

      Pak Harbowo, saya yakin para pejabat Dikti itu tahu dan mengerti tentang apa yg saya tulis, tapi karena alasan-alasan tertentu yg kita tidak tahu, mereka tidak menjalankannya. Kualifikasi saya masih jauh dari posisi staf ahli pak. :)

  108. TATA NAGARA says:

    ini tulisan baik untuk dibaca…

    saya hanya komentar…….Anggaran dikti 20% dari total anggaran APBN……..jadi ini adalah kue yang besar… dan mereka yang berpikir jahat +konspiratif dan proses penganggaran sampai pada pencairan melihat ini sebaai potensi……..maling!!!!!!!!!!!

    saya hanya melihat dari berbagai hal yang di launching oleh dikti tidak lebih dan hanya sekedar…….POLITIK ANGGARAN…….bagaimana caranya mengahabiskan angaran yang begitu besar itu……….saya serahkan kepada siapa saya untuk berpikir dan bertindak sesuai nalar dan hati nurani yang bersih………..

  109. Yabu M. says:

    berbagai tanggapan terhadap SIPKD, baik negatif/positif. Terlepas dari itu, semoga Dikti bisa mempertimbangkan bahwa data tridaharma dosen PT melalui SIPKD dapat menjadi bahan pertimbangan utama untuk keperluan kenaikan pangkat/jabatan dosen secara otomatis, atau Dikti membuat format baru sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam persyaratan kenaikan pangkat/jabatan dosen secara otomatis. Bahkan data SIPKD ini bisa menjadi bahan penilaian dosen berprestasi. Dikti tinggal minta rekomendasi dari pejabat atasan langsung dosen dan pimpinan PT bagi dosen yang mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan. Terima kasih Dikti

  110. Yabu M. says:

    Saya ingin perbaiki/melengkapi data SIPKD saya tetapi terkendala masalah teknis yang sering tidak on ketika jadwal yang ditentukan oleh Dikti. Mohon Dikti tidak membatasi lagi melalui penjadwalan ini karena teman-teman dosen pada umumnya sudah mengisi, tinggal perbaikan/melengkapi data saja. Semoga.

  111. noer says:

    Para ahlin/dosen IT yg tersebar seantero NKRI ini apa ndak diajak rembug ya main main aje nih program…! Try and Error banyak Error nya…bagimana atuh ? makanya bnyak yg geram para dosen…ya pak lukito

  112. daudp65 says:

    O gitu ya? Saya tu baru ngisi identitas, pas mo ngelanjutin, e… sistem lg maintenance. Ternyata maintenance terus ya? Apa Pak Lukito gak bisa bantu tim IT Dikti, Pak? Kasian kan mereka kerepotan. Salam

    • lukito says:

      Saya membantunya dengan memberikan saran, pak. Sudah saya tulis di blog ini juga. Tapi saran saya memang bukan hanya masalah teknis, tapi juga terkait arah kebijakan Dikti… :)

  113. Sunarti says:

    Terima kasih, Pak Lukito. Bapak sudah menyampaikan aspirasi sebagian besar Dosen dengan kebijakan SIPKD dari DIKTI. Dan untuk kepanjangan dari SIPKD, saya setuju bahwa SIPKD adalah singkatan dari Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen..

  114. Sunarti says:

    Sebagai tambahan, beberapa hari ini saya sedang melakukan scan dokumen-dokumen saya sambil menunggu SIPKD bisa diakses kembali (total sudah terkumpul sekitar 160 lembar). Disini saya mengalami kesulitan yaitu : untuk mengupload 2-3 lembar saja memerlukan waktu hingga 10 menit. Saya sempat membayangkan butuh berapa hari saya harus meninggalkan tugas-tugas saya hanya untuk mengupload dokumen saya?

    Sampai akhirnya atas saran anak saya, saya mencoba untuk meng-compress file gambar dokumen yang akan diupload menggunkan salah satu program modifikasi foto. Di sini saya baru tahu ada cara tersendiri untuk memperkecil kapasitas file.

    Saya tahu banyak dosen-dosen lain yang mengalami kesulitan seperti yang saya alami (kebetulan saya masih awam sekali di bidang teknologi komputer). SIPKD betul-betul menjadi penyebab keresahan bagi saya.

  115. ida bagus Sudiasa says:

    Sangat menarik tulisan Pak Lukito. dan memang kenyataan itu suara seluruh Dosen yang sedang gelisah untuk mengisi SIPKD. Karena ada ancaman dari DIKTI, teman-teman di kampus asyik dengan kegiatan ini, sehingga mulai melupakan kewajibannya untuk mengajar. Kami mohon DIKTI agar bijaksana dengan kegiatan SIPKD ini. Sehingga ada selentingan dari rekan sejawat buat apa mengajar lebih dari SKS yang sudah ditentukan, toh enggak di akui. .

  116. aman says:

    sejauh ini sistem informasi yg dsediakan dikti ckup mmnuhi kbutuhan informasi.
    sesulit apakah input data sipkd saudara smpai2 mmberikan kritikan keras yg nnurut sy trllu subjektif ini. terllu fokus dan buru buru pd deadline mmbuat kita akhirnya merasa “stuck”, dan takut pd kbrlnjutan data2 saudara. bukankah deadline sipkd msh akhir bln? msh ada wktu utk mmbenahi. prnah dengar istillah overload input data tidak? sbuah lalu lintas input data brlebihan jg bs jd pnyebab ksulitan input. bknkah hal itu jg prnah d alami oleh para operator pdpt? knp hal tsb tdk d kritik habis jg.
    sbnarnya jk PT msing2 dari awal sdh sangat kooperatif ttg data dosen yg baik dan benar, maka utk mng update data brikutnya tdk akan trrlu bnyk kan?
    terakhir, cb beri kritik pd diri sndiri sbgai akadmisi apakh sdh bnr2 100% ssuai dg tugasdan tanggung jwb, jg beri kritik jg pd PT yg saat ini msh bermasalah dg update data dan pmblokiran layanan pdpt nya, kbyakan hnya krn status ganda yg tdk d laporkan. sbrp bnyk dosen dri ratusan jmlhnya yg blm produktif pd hasil pnlitian?para dosen ber serdos apkh jg sdh layak utk d beri tunjangan? tunjangan para profesor dan guru besar yg sdh udzur. dan ada bbrp PT hanya mngandalkan jmlh mhsw drp mndapatkh hibah yg mnurut mereka trrlu susah. Kritik satu arah menyebabkan ketidak seimbangan. Produktivitas PT dan personil d dalamnya yg paling utama!!!

    • rusdi says:

      Kenapa kesal pak? Saya rasa pak lukito sdh memberi kritik dan saran yang membangun secara santun untuk dikti. Bukankah seharusnya ini menjadi masukan? Buktinya hingga saat ini server sipkd masih maintenance, bukankah ini bukti bahwa memang sistem ini belumlah matang dipersiapkan sebelum launching, persis yang disampaikan pak lukito di atas.

  117. gafur says:

    Kritik yang menurut kami terlalu subjektif dan kurang seimbang. selain yg saudara sebutkan di atas, coba kritk juga PRDUKTIVITAS perguruan tinggi dan para dosen nya pada karya tulis dan poenelitian, output dan input lulusan yg mmberikan dampak positif pd lingkungan sosial masyarakatnya, dan yang lagi ramai saat ini banyak perguruan tinggi yg masih bermasalah dengan dosen berstatus ganda. kami tunggu di blog berikutnya!

    • Lilik Indayani says:

      wah pak Gafur ini dosen/orang yang mendekati manusia sempurna ya, sampai2 sewot untuk di kritik..atau bapak dari Dikti ya..

  118. Umar Bakri PT says:

    Sekian banyak kritik dan saran dari Bapak-Bapak, paling nanti hanya dijawab oleh Dikti dengan kata-kata seperti ini: “Semua ini kan proses menuju kebaikan, pasti ada pro dan kontra. Implementasi IT dimana-mana seperti ini. Jika nanti tahu manfaatnya setelah sekian tahun, mereka juga akan berhenti sendiri protesnya. IT akan berjalan perlahan tapi pasti, masalah-masalah teknis akan bisa diselesaikan sambil jalan. Buktinya di PT kami, ketika IT diimplementasikan juga ada pro & kontra, sekarang IT tsb sudah bisa berjalan lancar”. Itu mungkin nantinya jawaban Dikti yang berkaca pada PT tempat dia berasal.

  119. yudi setiadi says:

    yang jelas kalau memang program SIPKD belum siap kenapa diluncurkan,, servernya amatiran ya,,, masa kalah dengan KASKUS yang di akses dengan jutaan orang di seluruh Indonesia

  120. yudi setiadi says:

    mengapa selalu maintenance,, apa ahli IT nya gak ada apa perlu kita bantu bersama sama,,sekarang justru Dosen bukan nya mengajar mahasiswa malah selalu duduk di depan Laptop/Komputer untuk mencoba membuka situs SIPKD yang selalu maintenance

  121. umar says:

    saudara/saudari aman mungkin belum pernah merasakan bagaimana menongkrongin SIPKD seperti yg saya rasakan (mungkin juga banyak teman-teman lain rasakan.terus terang saya yang kebetulan punya giliran hari senin dan selasa untuk mengisi SIPKD, sampai sekarang belum bisa log in di SIPKD. kalau bukan server yang jatuh,maintenance, atau mahon maaf passwor/username yang anda gunakan tidak terdapat pd sistem kami(padahal NIDN yang saya pakai 100% betul). kelihatannya sistemnya belum siap..

  122. didi s. says:

    gilak…..pada saat jadwal fungsional laen bisa masuk, tapi dimarahin karena gak sesuai jadwal. tapi begitu disesuaikan dengan jadwal sendiri. yang muncul server not found atau maintenance gangguan…. gak jelas….sekarang dah februari…

  123. farikhah says:

    Terima kasih Pak Lukito, setelah membaca essay Bapak saya jadi paham apa yang dirasakan oleh teman-teman yang sudah mencoba mengisi SIPKD. Saya pribadi, belum pernah masuk ke website SIPKD sama sekali karena kesibukan di Prodi, dan baru mencoba berkunjung siang ini. Ternyata ada informasi SIPKD sedang dalam proses maintenance. Alhamdulillah.. jadi tidak buang waktu. Saya tunggu saja kabar baik dari Dikti untuk memperbaiki sIPKD mewujudkan niat baiknya.

  124. Afan. M. says:

    opini trsbut oek banget jika dilihat dr sisi dosen/untuk dosen yang telah berda pada pengelola lembaga yang amanah& serta paham betul tentang dunia pendidikan. tetapi akan menjadi sangat-sangat urgen program trsebut dilaksanakan oleh DIKTI secara kelembagaan, karena tidak sedikit para dosen (yang telah ber NIDN bahkan telah mengabdidkan dirinya 1/2 umurnya pada dunia pendidikan)yang secara kebetulan pada masa tertentu berada pada kurun waktu tertentu lembaga tersebut di handle oleh pimpinan(yang tdk amanah dan tidak tahu/”buta” akan proses pendidikan)yang karena padanya melekat kekuasaan”political goal” secara semena-mena menghilangkan”menzolimi” (memecat/dicoret namanya sebagai staff pengajar pada direktori PT tempat dia mendarma baktikan ilmunya) merampas hak (kepengajarannya)kemanusiaan dosen trsbut tampa melalui tahapan proses yang manusiawi dan terukur. Pendidikan adalah memanusiakan manusia, bukan memalaikatkan manusia apalagi merazam, menistakan,menindas kemanusiaannya. Dalam kondisi yng demikian dosen trsbut telah dihilangkan hak & kewajiban untuk mengembangkan karir kepengejaraannya oleh UU GURU&DOSEN RI di hargai dengan SERDOS pada sisi materialnya sementara pada sisi yng lain pangilan nurani kependidikannya terbunuh/Character assasination. pada case ini Program SIPKD telah telah menyelamatkan aset bangsa dari perilaku tidak terpuji “arogansi kekuasaan” segelintir Pimpinan lembaga pendidikan yang demikian. Karena NIDN bagi dosen merupakan rahmat Tuhan yang di titipkan melalui KEMENDIKNABUD RI yang proses pengajuannya melalui tahapan-tahapan tertentu dengan syarat yang tertentu dan terukur pula, sehingga pencoretan/penistaan atasnya oleh tangan-tangan yang tidak arif dan bijak dari direktori PT tidak serta merta tercoret dari direktori KEMENDIKBUD RI sebagai penerima rahmat Allah tersebut. Dengan demikian NIDN yng mrpakan identitas Dosen untuk jngka waktu yng terbatas terselamatkan. tinggal langkah selanjutnya KEMENDIKNAS paling tidak harus bisa membuka ruang baru untuk keberlanjutan nasib karir keprofesinal tenaga kependidikan yang bernasib demikian. apakah sebaiknya KEMENDIKBUD membuka ruang baru untuk jalur komunikasi langsung bukan lagi lewat lembaga PT untuk melengkapi jalur yng sudah ada (KENDIKNAS ke PT, atau PT ke KEMENDIKBUD). jalur baru trsbut adalah NEGARA/KEMENDIKBUD ke Tenaga kependidkan/Dosen secara langsung dengan formulasi syarat-syarat logis dan terbuka serta akademis. ini dalam rangka aktualisasi amar ma’aruf nahi mungkar.mudah-midahan bisa treselamatkan masa depan pendidikan bangsa ini, Amin

  125. elpipres niku says:

    Saya Setuju dan sependapat teman dosen se Indonesia bahwa dosen itu punya harga diri, kalau didesak samapai batas waktu ditentukan oleh dikti apakah ini merupakan penyiksaan diri sebab dosen adalah cendikiawan yang tidak perlu dicurigai tentang kegiatan yang dilaksanakan selama ini sehingga dokumen diminta harus di uplop semua. Ada apa sebenarnya dibalik itu semua?

  126. jovi says:

    saya sangat setuju dengan pandangan rekan2 dosen, masalah pemuktahiran data dosen sementara sistem yg ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi real, ini menjadi beban dosen yang seharusnya bisa dilakukan 24 jam, ini mencerminkan kinerja DIKTI yang ditidak profesional dalam penanganan data dosen, sementara kita sebagai dosen dituntut untuk profesional..

  127. Umar Bakri PT says:

    Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, tampaknya tidak hanya untuk memata-matai kegiatan dosen SIPKD ini, namun ada keuntungan lebih pada data base Dikti yang tidak bersusah payah mengisi kelengkapan data yang dimiliki dosen. Dengan kata lain TU Dikti lebih terbantu, jika dosen di PT masing-masing yang mengisi. Kedua, Dikti maunya terima data “matang” data dosen, dan di atas kertas tahunya beres, dosen pada kategori M (kalau tidak salah 32 SKS per tahun, tidak boleh lebih atau kurang). Jadi kalau ada inspeksi terlihat bahwa laporan statistiknya beres. Ketiga, tetapi apa yang terjadi dengan angka 32 SKS, seperti komentar teman-tema banyak dimanipulasi (dipas-paskan) oleh masing-masing dosen ketika mengentri SIPKD. ini menjadi lucu juga, kita diajak “bohong” spt kata teman-teman. Keempat, seharusnya Dikti membiarkan seberapa banyak data Tri Dharma yg dilakukan dosen, asalkan jujur diisi sbg kegiatan dalam 1 semesternya. Justru, bagi dosen yg kurang dari standar 32 SKS yang harus diperingatkan atau mungkin ada punishment (jika ada payung hukum yg mendasarinya), dan yg lebih dari 32 SKS seharusnya mendapatkan reward, berarti dosen ini “lembur” (bahasa pegawai swasta). Jadi ada penghargaan bagi dosen yang menang lebih dari jam dan standar waktu kerja. Kenapa harus dipatok 32 SKS? dan akhirnya ‘tipu-tipu’/bohongan/manipulasi saat mengisinya. Kelima, dengan tidak memaksakan menjadi 32 SKS, maka seharusnya jika banyak perguruan tinggi yang dosennya lebih dari 32 SKS, justru akan menjadi balikan/introspeksi bagi Dikti. Kenapa perguruan tinggi X, Y, Z ini beban kerja dosennya lebih dari 32 SKS? apakah memang kebanyakan mahasiswanya? ataukah tidak ada loboratorium di prodinya sehingga harus pinjam laboratorium kesana-kemari? ataukah memang kekurangan dosen pada prodi tertentu? sehingga dosen menjadi ‘kebanjiran jam ngajar’. Ataukah banyak dosennya yang ngompreng di luar PT? dan penyebab-penyebab lainnya. Inilah justru kesempatan Dikti untuk EVALUASI DIRI, bagaimana mengelola PT yang dibawahinya, jika tidak dipatok pengentriannya 32 SKS. Salam “Ki Hajar Dewantara”.

  128. afdal mazni says:

    SIMKD….PDPT..bagus sich meningkatkan efektifitas dan efisiensi…proses administrasi PT secara nasional………
    cuman jangan terlalu terburu-buru…inilah terjadi sekarang mau upload data websitenya ndak berfungsi

  129. rudi says:

    Pak Dikti…. tolong buka dong Pintu SIPKD, saya mau masuk. Masak sih terus-terusan maintenace. Gua sudah bosaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan !!!

  130. Rusli says:

    pertanyaan saya pak dirjen ?
    1. mengapa SIPKD sampai sekarang belum bisa di akses
    2. mengapa didata serdos, nama dosen yang sudah eligibel tiba tiba hilang dan tidak muncul kembali. mohon penjelasan yang rinci karena di kopertis 9 hanya memberikan jawaban bahwa itu sistem yang mengatur kami tdk mengerti sistem seperti apa itu.

  131. DIKTI serba mengawasi langsung kegiatan dosen, tapi ya ternyata pengawasnya belum siap.
    Sebaiknya Perguruan Tinggi diberikan otonomi, BUKANKAH SUDAH ADA PANGKALAN DATA DOSEN DI PT MASING-MASING (Portal Akademik Dosen)? DIKTI NGAMBIL SAJA DARI PT TERSEBUT. GAMPANG KAN!
    NAMPUNG DATA DOSEN SE INDONESIA YA…….JEBOL…….Akhirnya Dosen nyambi tenaga administrasi….Masukan data dosen di PT
    Salam menunggu

  132. Teti Kuswati says:

    Bpk. Lukito Yth
    Satu kata buat tulisan Bpk. ‘Mantaap’ kami yg masih awam ttg pelaporan, krn sbg dosen yayasan slama ini blm dituntut plaporan spt Dosen PNS. Baru 1 th terakhir ini lolos sertifikasi. Membaca tulisan bapa, Saya sangat apresiatif, begitu sistematis, tegas, lugas, tajam, namun memiliki kesantunan yg sangat tinggi.
    Kami sangat berharap agar para pemberi kebijakan, bisa membaca, mendengar, dan memberi pertimbangan yg bijaksana… Sehingga keresahan yg slama ini dirasakan oleh hampir seluruh dosen di Indonesia sgera diringankan bebannya…
    Saya sangat setuju dg Tulisan Pa Lukito, karena kalau hanya sekedar unt data base, toh sekarang BKD dan LKD sdh OL. Knapa tdk menggunakan data tsb.
    Saya juga setuju spt Bu Sunarti SIPKD (Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen).
    Semoga Tuhan memberikan jalan terbaik… Sehingga.. Para Dosen bisa teruuus… Mengembangkan ilmunya tanpa diresahkan oleh SIPKD yg sd sekarang msh maintenance… Amiiinnn…!!!
    Salam Seperjuangan bagi seluruh Dosen Indonesia.

  133. Rakhmat Susilo says:

    Kalau sy menanggapi yang tenang saja jangan panik, kita juga masih butuh Dikti kok, orang bekerja pasti ada kurangnya.

  134. rini says:

    kulonuun….bagi teman-teman dosen yang jenuuh menunggu keterbukaan SIIPKADE jangan sampai stress ya. Anggap saja semua ini sebagai suatu pemantapan….pencerahan……untuk menguji kesabaran kita sebagai manusia. Lakukan saja tugas-tugas yang seharusnya dan segera kita lakukan. Untuk SIIPKADE tolonglah beri kami suatu kepastian sampai kapan kami harus menunggu tak pasti seperti ini. Kasian teman-teman kami yang begitu semangat untuk mengisi SIIPKADE tapi tidak kunjung terbuka. Maturnuun………..

  135. Agus says:

    Hari ini sudah tanggal 6 Pebruari, SIIPKADE belum juga keluar dari peraduannya yang hangat. Kapankah dikau terbangun dari mimpi????? Mungkin SIIPKADE sedang mempersiapkan Valentine Days sehingga kalau sudah waktunya dia terbangun, dia akan tampil cantik dan menawan………..oookkkkeeeee………

  136. Heru Salam says:

    saya juga repot ngisi “sopo iku pakde” (sipkd).lha yok opo…sudah gak aman(sy tahu NIDN nya temen-temen sehingga bisa saya buka),juga isi antara sipkd,evaluasi kd,lkd,bkd, dan kd lain lain,termasuk krisdayanti mungkin.. kayaknya sama.Artinya apa,isi itu hanya diputar sana sini,bolak balik, yang dibedakan hanya oleh waktu. Ngurusi nasib kok angel banget rek…rek. Sampai malam ini saya belum bisa buka sipkd….enak jadi politisi ya…

  137. M. Makhfudz says:

    Saya menyambut baik semua kemauan untuk kebaikan Dosen,tapi mohon Dikti juga kalau membuat fasilitas ini dibangun dg kapasitas yg besar sekalian sehingga dosen bisa menggunakannya pada setiap waktu karena yg kini terjadi kalau membuka disiang hari selalu ada jawaban masih dalam pemeliharaan harap bersabar ? Begini yg saya hadapi setiap kali membuka web sipkd serta saya tak senangnya selalu diikuti dg ancaman dicabut serdosnya ???? lihat dulu di lapangan bukankah dikti tugasnya lakukan pembinaan pada para dosen dpk trim

  138. Dion says:

    Teman-teman sejawat mungkin misi dan tujuan pengisian SIPKD yang kita kerjakan selama ini, DIKTI melatih supaya semua pelaksana PBM di negeri ini menjadi insan yang PINTAR dan BENAR, artinya cerdas dalam memahami permasalahan dan bermoral di dalam solusinya. Maaf jika pendapat saya ini salah. Saya yakin apa yang kita kerjakan tentu akan mendapat yang terbaik. Semoga Para pengambil keputusan di negeri ini, khususnya di bidang pendidikan selalu CERDAS dan BERMORAL dalam implementasinya, dan tidak sekedar menggunakan kekuasaan dalam eksekusinya. Matur nuwun. SALAM

  139. Yabu M. says:

    Saya nanya kembali, sampai kapan servernya Dikti maintenance … ???????? bisakah diperjelas batasan waktunya. Salam.

  140. Dirman says:

    Dikti saya harap sebelum menerapkan SIPKD ini hendaknya dikaji dan diprediksi hal-hal yang membuat kejadian seperti sekarang ini. Saya sebelum tanggal 31 Des 2013 kemarin data sudah masukkan dari tahun 2009-2013, tetapi alangkah terkejutnya setelah terjadi maintenance data saya baru, pangkat lektor kepala menjadi lektor gol IV a menjadi golongan IIIc dan data yang saya masukkan dari 2009 -2013 hilang. Terima kasih atas kerjasama yang baik.

  141. Dul says:

    SIPKD, yaaa… kita tunggu aja sama-sama
    mohon bersabar bapak ibu dosen.

  142. Riama Sarah says:

    SISTEM MASIH DALAM MAINTANANCE. Terimaksih telah mengisi data SIPKD.. aammpiiiiuuunnn… sistem nya aja ngga bisa dibuka, koq udh bilangbterimakasih telah mengisi data sipkd?

  143. heppy sarah says:

    sampai sekarang juga blm bisa dibukaaaaaaa………….. gimana tanggung jwb DIKTI…………. betul 10000% buat P Lukitoooo. suara hati dosen2.

  144. Lilik Indayani says:

    saya berharap ada pak Lukito-Lukito yang lain yang berani dengan jujur untuk berbicara terhadap “kesewenang-wenangan” DIKTI, banyak dosen yang “sakit hati” dengan kebijakan dikti sehingga “merugikan” dosen-dosen yang sudah lama mengajar dan menguntungkan dosen-dosen baru, intinya kami yang sudah lama mengajar (diatas 20 th mengajar) tidak ada penghargaan berupa tunjangan2 dikti hanya gara2 administrasi yg disyaratkan oleh dikti..ribet..mengada-ada, seakan-akan kami adalah manusia yg tidak jujur..trims pak Lukito..

  145. siti umi kalsum says:

    afresiasi dgn pak luk,,,,,tlah mengingatkan kami bhw rezeki sdh d atur oleh allah,,,,
    aturan sipkd berubah2,,,,,ketika mau di bk tdk bs di buka,,,,,yg akhirnya byk dosen kesal,,,,,
    ktberdoa sj,,mdh2an ini cpt clear shg kt bs lbh fokus menjalankan tri dharma pt,,,,,

  146. haykes says:

    yth pak lukito, sungguh bapak memahami situasi kami para dosen yg kadang seperti dipermainkan oleh kebijakan lewat surat edaran serta ancaman sanksi. kami merasakan figur kepemimpinan dikti yg dibanggakan para pendidik sudah memudar. terima kasih pak lukito atas tulisannya yg sangat bagus dan sebagai cermin bagi dikti untuk berbenah diri.

  147. kunjung says:

    SIKPD mulai lah semester yang akan datang biar semua dosen selalu mengumpulkan surat tugas, bukti fisik kegiatan, laporan, dan sebagainya sehingga dosen tidak mengalamai hambatan dalam pengisian sikpd.

  148. Kusno says:

    Kisah yang dialami Daplun dan Dakem: Bimbingan skripsine mengko bae ya aku agi ngisi SIPKD disit, kata dosen di PT ku. Kapan bapak selesai ngisi SIPKD?, kata mahasiswa. Mengko mas agi nunggu MAINTENENCE SIPKD,jawab dosen. Ya sudah saya tunggu ya pak, kata mahasiswa.Keesokan harinya banyak lagi mahasiswa yang mau bimbingan, lalu dosen berkata hei kalian lagi nunggu apa? nunggu bimbingan skripsi, kata mahasiswa.Ya sudah kamu nunggu bimbingan saya nunggu maintenence. Keadaan seperti itu berjalan sampai hampir dua bulan karena setiap kali SIPKD dibuka jawabannya maaf sedang maintenence sehingga terjadilah stress bersama. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah ini

  149. warsilan says:

    Saya suka itu, kritik-kritik yang rasional. Apa maunya Dikti ya,…

  150. Edy Suryanto says:

    Sejak diekposnya jadwal pengisian SPIKD di laman, saya telah mencoba berkali-kali login, tetapi selalu gagal. Kurang lebih batas waktu pengisian SIPKD tinggal 18 hari lagi, kalau beberapa hari ke depan tetap mengalami kesulitan untuk login, saya pikir sangat bijaksana bila batas waktu pengisian SIPKD diundur sampai perbaikan sistem yang dilakukan oleh DIKTI siap. Terus terang pekerjaan mengisi dan menyiapkan data-data pendukung serta mengunggahnya juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi gara-gara berkonsentrasi mengisi SIPKD, banyak bapak/ibu dosen mengabaikan tugas dan kewajibannya dalam melayani mahasiswa dalam proses pembelajaran.

  151. bambang budiprayitno says:

    Kalau Dosen disibukkan dengan urusan administratif, secara otomatis sangat mengganggu Tri Dharma Perguruan Tinggi tertaama proses pembelajaran.
    Karir Dosen biar diurusi Perguruan Tinggi saja dan DIKTI mestinya punya proyek lain yang dapat meningkatkaan kualitas kualitas lulusan perguruan tinggi

  152. bambang budiprayitno says:

    Kalau Dosen disibukkan dengan urusan administratif, secara otomatis sangat mengganggu Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama proses pembelajaran.
    Karir Dosen biar diurusi Perguruan Tinggi saja dan DIKTI mestinya punya proyek lain yang dapat meningkatkaan kualitas lulusan perguruan tinggi

  153. Wah saya terlambat buka, terlambat baru No. 153. Saluut buat Bpk. Lukito.
    1. Teman saya Prof. Putu Suryadharma bilang: Kalau seorang insinyur yang seharusnya merencanakan pembuatan gedung bertingkat ya jangan diminta membuat batu bata, bisa-bsa mati kejatuhan batu bata yang dibuatnya.
    2. Sampai saat ini saya masih ingin menjadi “bawahan” yang “baik” tidak langsung dari Dikti (lembaga), tetapi pembuat SIPKD kayanya oknum (bukan lembaga) yang mengatas namakan lembaga. Cuma mau nanya (jelas kepada Dikti): a. apa dananya “proyek” nya belum turun kok memperbaiki program SIPKD belum clear?. b. Berapa lama program itu beres sehingga para dosen yang berniat baik dapat memasukkan data hasil scan?

  154. rosmaeni says:

    Setuju banget Pak. Sampai sekarang juga masih banyak dosen-dosen yang belum isi data. Katanya lagi maintenance, dan akan aktif sampai 4 januari. Tapi sampai sekarang juga belum bisa login. sejak Desember sampai pebruari mencoba untuk terus login, tp tidak bisa terverifikasi. Kadang-kadang saya berfikir apa NIDN saya salah y? Tapi mana mungkin?ini kan dikeluarkan oleh Kopertis.Saya sepakat dengan Bapak sebaiknya kembalikan saja ke Perguruan Tinggi. Kalau begini mau input data juga gak bisa-bisa…da tiap hari online ditunggu sampe bisa….tapi gak bisa-bisan juga. beberapa hari lalu dapat info lagi katanya waktu input UNTUK lektor kepala,lektor, asisten ahli berbeda. Saya coba dengan mengikuti instruksi itu, tapi tetap saj gak bisa. Setiap input NIDN sebagi password….tapi terus saja tidak bisa diterima oleh sistem. Informasi DIKTI pengisian SIPKD sampai tanggal 28 Pebruari. Saya yakin ini tidak akan tercapai. Puuusiiing deh….ini da tanggal berapa…? da dekat deadline gak bisa-bisa…..sampe-sampe gak bisa tidur kepikiran terus….kenapa ya gak bisa!

  155. Muhammad Basri says:

    Saya sdh berulang ulang login di hari senin selasa sesuai dengan jadwal lektor kepala, tetapi server masih dalam maintenance..
    Dua minggu yang lalu juga sy mencoba untuk login, namun ternyata nidn saya salah dibagian bulan kelahiran.. 05 namun sebenarnya 03..
    Ijazah S3 saya pun juga salah.. yang seharusnya UNM 2011 malah yg tertulis UNHAS 2004

  156. dewi says:

    pendataan dosen, pengembangan karier dosen, menurut saya bagus, tapi kalau harus dengan “ancaman” ini itu dalam segala bentuknya, coba tinggalkanlah, cobalah para pemangku jabatan di dikti lihat kembali UUD 1945, UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi kemudian pahami apa hakekat pendidikan itu? membaca tulisan pak Lukito dan komentar-komentar di atas, wajar ya jika para dosen pun menjadi curiga bahwa SIPKD dll itu hanya “projek” dengan berdalih pengembangan karier dosen…..hemmm lagi-lagi dosen dikorbankan, ini namanya co-optasi pendidik oleh birokrat…..kapan ya di republik ini para pendidik dapat menjalankan kewajibannya dengan damai? ancaman pemutusan tunjangan serdos,dll itu tidak manusiawi…..salam

  157. erha says:

    Saya sudah dapat no urut 157 untuk comment di blognya pak lukito ini..ah seandainya para petinggi dikti seperti anda pak lukito..alangkah bersyukurnya hati ini..dan tentuanya semua dosen di Republik tercinta ini…
    sekarang sudah tgl 11 Februari..n sebenytar lagi 28 feb kan berlalu…so ..sampai kpn maintenance akan berakhir????? beri dong kami kepastian” the leader Dikti”….sementara kami di jadwal senin-selasa….eh ketika hari itu datang…tetap saja isi websitenya..”permintaan maaf”….saya epakat seperti bp/ibu dosen lainnya yg sdh kasih comment disini…TIDAK PERLU ADA ANCAMAN UNTUK DOSEN…KARENA PADA PRINSIPNYA DOSEN ITU MANUSIA PENDIDIK….KALO DARI AWAL MODEL PENDIDIKAN KITA SUDAH DIAWALAI DG ANCAMAN…..MAU JADI APA DUNIA PENDIDIKAN KITA??????

  158. adel says:

    jgn cmn mlht diri sj..apakah anda tau dosen yang diluar sana kerjanya bagus…atau hanya menghabiskan uang negara untuk mmbayar gaji buta mereka…egoisme akademik anda terlalu tinggi..apakah yg komentr ini tau kinerja dosen seprti di papua. maluku ntb dll..silahkan buka mata diluar juga..jgn cmn buka mata ditempat kerja anda

  159. Salam dan trimakasih untuk Pak Lukito, tanggapannya tentang SIPKD mendapat simpati dan inspirasi dari teman2 Kolega Dosen di seluruh Nusantara yang selalu setia menanti didepan layar komputer untuk entry data. Sayangnya website dikti tiap saat selalu off line.. maintenance… akumulasi dll, kapan jadinya …. Kalau Provinsi dan Kabupaten bisa otonomisasi dalam kelola pemerintahan… Alangkah baiknya DIKTI dan PTN/PTS menyepakati otonomi pengelolaan DBMS (Data Base Management System). Tidak terjadi sentralisasi kelola di tingkat pusat yang akan membingungkan semua pihak. Sudah tentu ini pilot project, apa salahnya bila PTN/PTS ikut sharing power dalam membantu DIKTI dan tidak mebuat teman2 dosen capeh dan bingung. Jangan sampai nada2 miring muncul dan tidak enak didengar seperti ini: Kegiatan SIPKD ini membawa Berkah untuk dosen atau malah membawa Petaka bagi dosen2 PTN/PTS yang tidak siap merampungkan dokumennya karena finalti dari DIKTI. Perlu diingat, makin jauh dari Pusat komunikasi aksesibilitas sangat sulit. Kita tidak menghendaki dampak yang muncul setelah dateline.

  160. dr teslu, mpd says:

    SIPKD = Sistim informasi pembunuhan karakter dosen
    (doakan semoga “karakter” masuk sorga setelah dibunuh)
    SIPKD = Setuju ikut protes ke dikti
    (yang protes ayo jangan mudah tergiur imbalan dari dikti)
    SIPKD = Semua itu proyek kementrian Dikbud
    (besok proyek apalagi ya…)
    SIPKD = Supaya ingat pada kerja doang
    (jangan mikirin gaji yang kecil)

  161. dr teslu, mpd says:

    ketika saya search di google ternyata
    SIPKD = Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak awal Tahun 2008.

    nah lho, kok Kemendikbud latah menggunakan istilah SIPKD.
    browsing dulu dong, sebelum bikin istilah.

  162. Suriansyah says:

    Mudah-mudah Dikti, mengerti dan memahami artikel yang penuh makna tersebut … pengisian SIPKD sistem OL bukan beban bagi kebanyakan dosen bila didukung sistem yg kokoh … Beban bagi kebanyakan dosen sistem pendukung tidak sekokoh karang di lautan … perkuat sistem bila mau mengajak banyak orang dan jangan memperdaya orang melalui program yang berorientasi proyek gila-gilaan

  163. A. Yani says:

    Hadew…baru mau coba isi SIPKP….eeee..gk bisa….kali lg diperiksa kpk…bravo Pak Lukito

  164. Jafar says:

    Terimakasih Pak Lukito… Tulisan tersebut mewakili keluhan saya.. Mari kita semua berdoa agar segera ada solusi dari DIKTI.

  165. Khairil says:

    Secara pribadi saya mengapresiasi tulisan Pa Lukito, saya pun bersepakat seperti halnya sejawat lainnya. Pertanyaan sederhana saya adalah akankah dikti Bijaksana dengan sedikit saja mendengar apa yang dirasakan oleh dosen ? Termasuk tulisan Pa Lukito ? Semoga. (Walaupun hati kecil saya berbisik, keluhan dan aspirasi kita hanya bagai angin lalu di Mata Dikti. Semua ingin dipaksakan dengan segala cara termasuk dengan mengancam putus serdos dll, yang menurut saya umumnya banyak dilakukan oleh para “preman”). Semoga prasangka ini keliru, Amin.)

  166. Taufan says:

    Pak Lukito mungkin lupa bahwa universitas tsb bukan hanya negeri, melainkan swasta; dan ada sekolah, politeknik, dan institut serta akademi. Ada institusi perguruan tinggi swasta dimana hampir 80% dosennya adalah kontrak (setiap 1 tahun diperpanjang kontrak antara dosen dan institusi tsb). Bahkan ada perguruan tinggi swasta yang masih mencantumkan nama dosen dan NIDN-nya masih berhome-base di institusi tsb; mungkin untuk menaikkan pamor berhubung lulusan S2 universitas negeri. Seyogyanya pemerintah memang perlu melakukan kontrol dengan tujuan untuk tidak merugikan masyarakat.

  167. ngadimin says:

    Kita semua faham bahwa Sipkd ini tujuannya baik, yakni untuk menghimpun data semua kinerja dosen. Dengan terdatanya semua kegiatan dosen dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat PT Indonesia di mata dunia.Akan tetapi ketika pengisian sipkd dikaitkan dengan tunjangan profesi, mungkin sebagian dosen daripada tunjangannya tidak dibayar kemudian berusaha memenuhi semua data yang diminta termasuk penelitian dan publikasi,tidak perduli apakah penelitian yang di scan benar atau fiktif misalnya mengganti kulit skripsi mahasiswa menjadi judul penelitiannya he he he. Karena sipkd tidak diberi kemampaun menilai apakah data yang diisikan asli atau palsu. Benar seperti kata Pak Lukito, sampahpun yang di Upload diterima oleh sistem. Kenyataan memang banyak terjadi dosen tidak meneliti dan jarang mengajar terutama “seperti yang pak taufan sebutkan” tetapi data sipkd nya terisi lengkap. Sementara banyak juga dosen yang punyaa dedikasi tinggi dalam memberi perkuliahan dan tidak neko-neko dengan penelitian fiktif, pangkatnya gak naik-naik. Ketika terjadi seperti demikian, bagaimana data sipkd dijadikan sebagai alat kontrol apalagi untuk meningkatkan pamor PT dikancah internasional?

  168. Miftahol Horri says:

    Pak Lukito, User neme dan Password menggunakan NIDN bukan hanya “fatal” tapi “sangat fatal”. Kalau saya mau, saya bukan hanya bisa menghapus atau menambah data-data dosen. Tetapi saya bisa memblokirnya dengan mengganti password “NIDN” itu ke password bikinan/ciptaan saya. Mula-mula saya masuk ke NIDN dosen secara random, kemudian saya ganti passwordnya. Toh fasilitas itu disediakan oleh dikti. Bayangkan chaos yang akan terjadi ketika dosen yang saya ganti passwordnya tidak bisa membuka sipkdnya? Kenapa DIKTI tidak belajar ke perbankan meniru sistem passwordnyanya ATM. Sampai saat ini, masih banyak dosen yang belum mengganti passwordnya. PERINGATAN UNTUK DOSEN: AWAS PASSWORD ANDA DIGANTI OLEH ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.

  169. Linna Ismawati says:

    sudah sebulan lebih setiap waktu mencoba jadi dosen yang baik untuk mengisi SIPKD tapi selalu kata “sedang maintenance” Masya Allah.. besok saya sudah disibukkan dengan studi lanjut dan sudah sibuk mengajar. Bagaimana ini?? semoga DIKTI segera memberi solusi untuk kebaikan bersama dan kemajuan pendidikan di negeri kita…

  170. nyoman murdiana says:

    Duh sampai detik ini (Minggu, 16/02/14 jam 22.18 wita) SIPKD masih main tenis (maintenance). Aku selalu menunggumu di rumah, tiap pagi dan malam aku selalu membuka pintu (login) dan berharap kamu datang…tapi kamu selalu bilang “main tenis”. Perselingkuhan apa yang kamu lakukan wahai sipkd, sehingga setiap hari kamu selalu berlasan main tenis? Tapi…
    Untung ada Pak Lukito dan semua teman yang telah menjelaskan karakter si PKD …terimaksih untuk semuanya.

    • A. Yani says:

      Hahaha….bukannnya sipkd nya lagi maen ke tempat tante (maentenance)….kl ini emang lg selingkuh pak nyoman…

      • nyoman murdiana says:

        Ya, bapak benar…pasti sipkd lagi main (ke tempat) tante. Pantasan dia betah di sana dan ga mau pulang….Ini kena pengaruh lagunya bang toyib…sebab kata-kata adalah doa seperti lagunya wali.

  171. nyoman murdiana says:

    Duh …. hari gini si PKD (Perempuan Kumel-Dekil) belum juga datang (belum bisa login).
    Tiap hari alasannya main tenis…(maintenance)
    Jangan-jangan dia selingkuh
    Jangan-jangan dia tak patuh
    Jangan-jangan dia terjatuh

    Dia telah mengancamku…
    Dia telah menakut-nakutiku…
    Dia telah membuat banyak orang panik…
    Dia telah membuat banyak orang tersiksa…

    Tapi Dia sendiri tidak mau datang…
    Datang untuk berkomunikasi…
    Datang untuk berbagi beban kerja…
    Datang untuk memahami akibat tindaknmu.

    Siapakah yang menyuruhmu ada…?
    Siapakah yang menyuruhmu beraksi…?
    Siapakah yang menyuruhmu mengancam…?
    Siapakah yang membuatmu begitu powerfull?

    Semoga ada sosok lain dari si Perempuan Kumel-Dekil ini.
    Sosok yang lebih bijak
    Sosok yang lebih santun
    Sosok yang lebih memahami
    Sosok yang tidak sok-sokan.

  172. Madi Hartono says:

    Setuju!!!! Kalo semua dirancang dengan baik akan sangat membantu jurusan dalam mengumpulkan data dosen untuk akreditasi. Biasanya dosen hanya mau mengumpulkan data kalo untuk kepentingan pribadinya. Selain SIPKD kami juga mengisi BKD (beban kerja dosen), alhamdulillah yang satu ini lancar dan tidak ada kendala. smoga SIPKD bisa diakses kembali sehingga janji-janji dikti bisa terwujud, karena sudah berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk program ini,sayang kalo tidak ada hasilnya.

  173. chen says:

    bagaimana kalau meneterinya mundur ???? ganti saja ak lukiot jadi menteri pasti sipkd beres.
    hidup pak lukito…..

  174. chen says:

    harusnya pak lukito yang jadi menteri….menteri sekaranga mundur saja kan tinggal berapa bulan lagi…jangan ,melulu nyusain dosen dan guru….tdk bisa mnegjara hanya nongol di komputor di warnet atau warkop yang wifi nya gratis dan isi sipkd….. proyek sdh jalan banyak duitnya…perlu kpk selidik sdh bayar mahal serviernya rusak melulu

  175. heni says:

    hello pak menteri..jangan melulu menyusahkan dosen ….sekali-kali pak menteri isi juga sipkd dan upload dan serviernya error …. kalau mau deposit uang dosen ..depositlah jangan macam2 … bunganya buaaanyaaak…. dosen negeri dan kopertis

  176. heni says:

    ya…. belum bisa isis sipkd karena selalu erros….. silahkan ambil uang dosen , nanti dipertanggung jawabkan di akhiraT……

  177. SULTAN says:

    apakah sipkd sdh on line ….dan sdh tidak error lagi.
    it kpu saja rusak ….kpu dulu dan sekarang… harusnya panggil ahli dari amerika utk jalankan server ipkd…… pak menteri tolongin dong …selalu error servernya…….

  178. TAN MALAKA says:

    begini saja…….. mari kita semua dukung pak Lukito…usul untuk jadi menteri dikbud periode 2014 -2019……

  179. oneng says:

    Filename: core/Loader.php

    Line Number: 268
    ini selalu muncul kalau kirim ke dikit… atau capctha tidak valid. pak lukito tolong mediasi ke dikti.. kirim saja file melalui email mungkin lebih mudah…trims

  180. lukito says:

    Bapak/ibu ysh, saya rasa Dikti sekarang sedang merasakan bahwa ternyata tidak mudah menangani data seluruh dosen se Indonesia. Mungkin saja mereka sedang memperbaiki aplikasi SIPKDnya (saya sekilas membaca posting di forum Group Dosen Indonesia bahwa SIPKD versi baru akan diluncurkan dalam waktu dekat ini). Meskipun demikian, saya ragu sistem baru inipun akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yg ada, karena kebijakan yg mendasarinya (sentralisasi pendataan dosen di Dikti) masih belum berubah.

    Kalau sikap saya sih tetap menunggu saja. Saya akan lihat dulu bagaimana sistem baru ini berkinerja. Kalau sistemnya sudah serius dan baik, saya akan lanjutkan pengisian. Kalau tidak, ya biarkan saja lagi. Kalau terlambat mengisi lantas bagaimana? Ya silakan saja Dikti memutus tunjangan fungsional saya…hehehe…

    Memangnya mereka akan memeriksa semua file isian di SIPKD? Jika iya, maka sungguh sebuah lelucon yg luar biasa. Lembaga pemerintah pusat kerjaannya mengurusi data detil dan mencari kesalahan para dosen. Jika mereka meminta PT untuk memeriksa isian SIPKD, ini juga sikap yg tidak gentleman: yang menyuruh mengisi Dikti, lalu Dikti ganti menyuruh PT untuk memeriksa. Sama saja dengan membenturkan PT dengan dosen-dosennya. Childish sekali.

  181. *Suwarto says:

    Kasihan betul…, sipkd maintenance server terus.., maaf atasi dengan lem biru, (lempar beli baru!)

  182. Dombi says:

    Kabarnya dipending dulu sampai ditunjuk menteri baru

  183. totok hendarto says:

    Yang saya rasakan memang SIPKD sungguh melelahkan …

  184. Titiek Mulyaningsih says:

    Halo Dikti, apa kabar? sampai tanggal ini servernya koq belum bangun juga? jangan-jangan rumor SIPKD dibatalkan bener ya?
    Bikin stress para penyebar ilmu dosa lho pak…. :(

  185. ngadimin says:

    Saya coba bangun jam 03 pagi, coba ngintip si pkd yang lagi main ke temance. Mudah-mudahan saat malam begini ada dirumah, Eee.. ternyata gak ada juga. Ya…. sudah lahhhhhh, nonton bola saja, kebetulan lagi tanding Barcelona vs Moncester City skor satu:kosong untuk BAC.

  186. Suharto says:

    Kalau bisa sukses sebenarnya SIPKD ini baik. Kebetulan saya sudah selesai isi (sebelum maintenence). Saya bisa melihat data yang saya masukan di SIPKD juga muncul di pak.dikti.go.id. Jadi tidak usah lagi urus-urus berkas lagi jika mau naik pangkat (itu pun kalau naik pangkatnya tidak terlalu banyak syarat yang semakin lama semakin berat). Mudah-mudahan SIPKD ini segera teratasi.

    • Wahyu says:

      APAKAH BERKAS SIPKAD BISA UNTUK NAIK PANGKAT?? INFO YANG SAYA DAPAT DARI PETUGAS DI DIKTI “TIDAK BISA. SAMPAI SEKARANG CARA NGURUS NAIK PANGKAT/JABATAN MASIH SEPERTI DULU, TAHUN 2012″ PUSING….

  187. mustafa hasbar says:

    Sebagai dosen yang telah menerima unjangan serdos, saya slalu berusaha untuk taat dan patuh sama aturan dikti, ttp dalam koridor itu wajar dan masuk akal. SIPKD adalah media bagi dikti untuk mengontrol seluruh dosen di negeri ini, nmun celakanya dikti sendiri tdk siap untuk itu, diksi terlalu berambisi untuk mengurus semuanya, dikti kurang percaya pada pt itu sendiri. Sampai detik ini 19 Februari 2014, jal 11.07 WITA, saya blm selesai input data, krn sipkd andalan dikti tidak pernah lg beres dg kata lain ERRO trus. kalau seerti ini sampai kapan saya harus menunggu. Apa yang menjadi ulasa Pak Lukito 1 juta prosen kebenarannya, saya mendukung dan menghimbau kepada seluruh teman2 dosen yg sudah ikut komenta bersama pa lukito untuk melakukan adu agumentasi dengan dikti dg jalan untuk ementara MENOLAK SIPKD, trms pak lukito dan sy tunggu konfirmasi balik teman2, saya siap paling depan untuk mengaji kebijakan dikti ini, wasslam

    • Tenang pak Mustafa Hasbar…
      Yang sudah serdos, kompensasi pengisian SIPKD dilakukan dengan membayar tunjangan serdos dengan lancar…
      Bagi yang belum serdos, menelan ludah saja…
      ::dosen-tak-lolos-serdos-karena-deskripsi-diri

  188. Wahyu says:

    Tahun 2011 saya mengurus naik pangkat lewat Dikti Jakarta. Berkas saya dalam kardus setinggi 1 meter. Ada kesalahan sampai 3 kali. Berkas itu mondar mandir Jakarta-Palangka Raya. Nyaris hilang ! Repot, sedih….Dengan SIPKD saya senang. Disamping untuk penilaian kinerja dosen, Harapan saya, dokumen SIPKD bisa untuk mengurus naik pangkat TANPA HARUS MEMBAWA KARDUS2 LAGI KE DIKTI JAKARTA. TAPI APA BISA DOKUMEN SIPKD UNTUK MENGURUS KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PAK?? Apakah pedoman pengisisn SIPKD berubah lagi? Kalau masih maintenance, ya pasti jadwal pengisian SIPKD diundur tho !!
    Mohon Jawaban dari Kawan-kawan sejawat.

  189. Wahyu says:

    Menyambung komentar saya (No.188). Ketika SK naik jabatan sudah keluar. Saya senang. Tapi berkas saya setinggi 1 m itu tak kembali alias hilang (mungkin lenyap ditengah2 rimba-raya berkas dosen2 diseluruh Indonesia yang terkumpul di gudang Dikti). Dengan upload data seperti SIPKD ini, dokumen2 kita terjaga dan lebih mudah mengurus. Dokumen2 yang asli kita simpan dirumah dan siap dicek kalau perlu. Mungkin pada tahap awal kita kesulitan, karena banyak berkas menumpuk belum di upload, namun untuk selanjutnya mudahkan (ditambah sedikit-sedikit). Tapi angan2 saya benar atau tidak? AAPAKAH SIPKD BISA DIJADIKAN BERKAS NAIK PANGKAT/JABATAN??? TOLONG BAPAK2 DAN IBU DI DIKTI MENJAWAB DONG…JANGAN BIARKAN KAMI YANG SUDAH TUA INI TEROMBANG-AMBING KAYAK ANAK KECIL…MALU SAMA ANAK2 SAYA….

  190. Yulianto says:

    Bapak-bapak dan Ibu=ibu dosen, saya tadi coba buka WELCOME SIPKD, ternyata sudah bisa.Semangat!!!! Ayo kita isi SIPKD (tapi tetap sesuai jadwal). Jangan lupa ganti password-nya. Jika bermasalah dengan password, hubungi kepegawaian PT masing-masing untuk di RESET. Saya punya ide, gantilah password-nya sama dengan nomor pin ATM anda …dijamin ingat terus.

  191. TITIK JAYANTI says:

    saya sudah membuka welcome sipkd, jangankan ganti pasword baru mau login saja masih object not found alias error,.. tolong ya bantuannya,.. terasa banget kalo dihantu-hantui oleh SIPKD setiap hari sampe detik ni…

    • Yulianto says:

      pagi bisa…beberapa jam tidak bisa lagi…eh aku terlanjur ngajak teman2 rame2 isi SIPKD…..ampuuun!!!

      • Indra Farni says:

        ” Mohon maaf SIPKD dalam maintenance, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi data sipkd, kesempatan yang hilang dalam waktu maintenance akan diakumulasikan dalam penambahan masa pengisian data SIPKD, salam.”
        Kalau memang tidak siap DIKTI ini melakukan Sentralisasi (Pengelolaan Dosen) sebaiknya tunda dululah SIPKD ini.

  192. TAN MALAKA says:

    SIPKD itu sama dengan stunami infestasi pundi-pundi kerja dosen…..uang dosen sudah bertumpuk di rekening pejabat..dan sudah buaanyak bunganya…sama seperti di Kemenag… Jadi SIPKD alasan untuk mencari dana tambahan buat pembuat kebijakan di dikbud…..terlalu.
    Ongkos beli modem , ongkos ini itu, ……. IT kebablasan. Perlu tunggu menteri baru dengan kebijakan baru….. mudah2an kebijakan menteri yad tidak menyusahkan dosen, tidak kebiri wewenang senator dalam memilih rektor dlsbgnya…. salam buat penjabat di dikti. tan

  193. amaluddin says:

    mungkin sebaiknya untuk mengantisipasi sipkd yang mash “macet” diganti saja dulu dengan laporan BKD secara manual, dan dosen langsung melaporkan ke pimpinan PT.

  194. Abdullah says:

    Semoga pemangku kebijakan di dikti diberi hidayah oleh Allah SWT, sangat banyak sekali orang-orang yang tersulitkan akibat kebijakan di berlakukan dikti.

  195. Purwo Subekti says:

    Asalmualaikum Bapak Joko Luknanto, sangat setuju sekali…dengan pendapat Bapak,…atau mungkin ada pesanan dari luar untuk mengontrol setiap kinerja dosen….karena akan mengurangi jam kerja untuk meningkatkan kuwalitas dosen….atau dikti perlu belajar ke UGM…..salam.

    • lukito says:

      Wa’alaikum salam. Maaf pak Purwo, nama saya Lukito. Pak Djoko Luknanto itu kolega saya, kebetulan kami memang sama-sama dari UGM :)

  196. Indra Wahyudi says:

    boleh saya share ke statu facebook saya pak Lukito agar teman2 dapat ikut membahas soal ini? Terima kasih

  197. abdulhalim says:

    Tiap hari ku tunggu kedatangannya dengan perasaan galau karena suguhan kue scan belum selesai dimasak…..setiap kali diintip g pernah keliatan katanya lagi main tenan…..

  198. Ruddy Pakasi says:

    Sebenarnya saya sudah bosan buka laman sipkd.dikti.go.id karena selalu ada pemberitahuan “masih dalam maintenance”. Sampai kapan? Untung saya ketemu dengan laman ini sehingga saya bisa menyampaikan unek2. Saya setuju dgn apa yang dikemukakan oleh Pak Lukito, karena saya usulkan agar Dikti tidak meneruskan lagi upaya pengumpulan data secara sentralistis ini. Namun, bila Dikti masih “ngotot” melanjutkan program ini, mohon ada pemberitahuan resmi ke semua PT apa yang yg menjadi penyebab mengapa laman pengisian data tidak bisa dibuka. Nyatakan juga kepastian waktu tentang kapan proses maintenence ini selesai, sehingga dosen tidak membuang waktunya lagi untuk setiap saat mencoba mengakses laman yang tdk bisa diakses itu. Terima kasih

  199. Ria Rosdiana Hutagaol says:

    tulisan yg mewakili keresahan sy dn kwn2 di kampus kami..,
    Smoga dibaca dan direspon Dikti ya, Pak Lukito..

    • siswati says:

      dari banyaknya komentar yg sudah masuk, tahulah kita bahwa SIPKD benar-benar Sistem ini penyebab keresahan dosen,,mengganggu konsentrasi mengajar krn sibuk berburu data-data dan berkas2 yang sudah tak jelas dimana keberadaannya. apakah ketulusan hati seorang pendidik (dosen) hny diukur dari kelengkapan berkas, SK dsb. lalu bgmn dgn rekan-rekan yang berada di daerah, jauh dari kecanggihan teknologi internet?apakah lantas kita katakan mereka tidak profesional hny krn mereka tidak mampu (keterbatasan akses) mengirim data2, SK dsb?mari kita berdoa smg pihak perumus kebijakan lebih bertimbangrasa dan betimbanglogika dalam mengambil keputusan. amiiiinnnnnnnnnn…..

  200. Helena Agustien says:

    Sangat jitu! Thanks,Pak Lukito. Saya merasa dikti sangat demanding yang tidak perlu. Sederhana saja, kalau dosen umur 60 tahun masih mengajar 22 sks satu semester plus tugas lain kok masih tidak dipercaya dan pakai diancam-ancam segala. Rasanya jadi pengin pensiun dini. Saya suka mengajar, tapi kalau diancam-ancam begini saya merasa seperti serdadu… yang mengemuka adalah chain of command, bukan dunia intelektual.

    Apa lagi semua surat tugas masih hard copy, bukti2 pelaksanaan tugas sama saja, tapi dikti meminta untuk diunggah. Ini tidak fair. Plus mintanya tiga semester retro… lha apa semua orang bisa ingat dan mampu mengumpulkan?

    Serahkan urusan pengawasan dosen ke fakultas masing2 karena dikti tidak akan mampu mengurus rinci2 tiap dosen termasuk validitas data yang diunggah. I can’t help feeling… jangan2 kehebohan yang menyita waktu dan tenaga ini hanya akan end up di proyek… much ado about nothing. Semoga feeling ini salah.

  201. Totong Kamaluddin says:

    Tulisan dan goresan pak Lukito benar dan dapat dimaklumi, sebaliknya kebijakan Dikti yg notabene selaras dengan “ego” pimpinannya juga tidak semua salah dan pasti ada benarnya yang semua itu sebagai ciri/petanda kita dalam proses pendewasaan berbangsa dan bernegara. Semua merasa benar dan tidak mau disalahkan. Sedangkan yg mutlak kebenarannya hanya Allah swt. Oleh karena itu hati kecil saya berkata mari silahkan mengeluarkan ide, kemauan, uneg-uneg, tetapi kita semua wajib menyadari azaz kesatuan dan persatuan demi kepentingan bersama. Dikti sebaiknya tetap perlu menghormati “wewenang” setiap PT selaras dengan otda, sifat sentralistis jelas tidak mendidik pendewasaan diri…sementara masyarakat dosen dan aparat dikti juga jangan dikondisikan terombang ambing, tetapi kapan yaaa kita menyadari kita butuh waktu utk pendewasaan apalagi jika melirik kekiri kekanan kereta api kita dalam setiap lini kehidupan sudah tertinggal dan tertinggal jauh terutama pengembangan arah pendidikan bangsa ini dari saudara kita terdekat sekalipun…semoga Tuhan YME tetap meredhoi proses pendewasaan bangsa ini sembari menanti datangnya “sikon” terbaik dari Nya…mari tetap sama-sama berdoa dan berjuang saudaraku..

  202. siswati says:

    wellllllllll……….galau akibat SIPKD….

  203. siswati says:

    terimakasih kepda BApak/Ibu yang sudah menuangkan ide/pemikiran yang cerdas. . ternyata saya tak sendiri. kirain saya aja yang gak terima dengan kerjaan “konyol ” ini…apa yang Bapak/Ibu rasakan pasti dirasakan oleh dosen2 yang ada di belahan bumi Indonesia. semoga akan ada kebijakan yang lebih baik, yg tidak mengancam dan meresahkan kita lagi. amin….

  204. dewawija says:

    Tulisan teman-teman dosen setidaknya bisa menjawab keresahan saya. Simpang siurnya pemahaman dikalangan teman-teman saya (dosen) tidak bisa difasilitasi dengan jawaban yang pasti dari pihak (Dikti)yang “memaksakan” aturannya dipenuhi.Jujur, saya mengakui pejabat kita sangat kreatif mengadaptasi IT, walau disana-sini masih terbuka lebar jurang pemahaman dan lemahnya sistem pengamanan data. dengan demikian akronim yang diungkap oleh pak Lukito pas banget. SIPKD = Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen.

  205. Anas Yasin says:

    Pernyataan Pak Lukito yang ini: “… Katanya SIPKD ini, seperti juga beberapa program sebelumnya, lebih berorientasi proyek. Fire-and-forget, dibuat-lalu-lupakan. …” rasanya tidak jauh meleset dari kebenaran. Ini sejalan dengan program yang banyak diprotes masyarakat, seperti UN, Kurikulum 2013, dll.

    Korancom memberitakan pernyataan Menteri BUMN, Dahlan Iskan: “APBN untuk sektor pendidikan setiap tahunnya terus meningkat. Sayangnya, jumlah anggaran sebesar itu ternyata banyak yang tersisa. Dia menyebutkan, dari anggaran pendidikan sekitar Rp320 triliun, ternyata pada tahun kedua masih tersisa sekitar Rp60 triliun. “Pertama kali dalam sejarah, anggaran pendidikan sebesar ini,” ujarnya. Ini berarti pemerintah sudah mengahabiskan Rp.269 triliun untuk belanja pendidikan yang diantaranya digunakan untuk program-program yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat.

    “Sesuai amanat undang-undang, anggaran pendidikan memang dipatok sebesar 20% dari APBN. Karena itulah, kata dia, besaran anggaran pendidikan akan terus naik seiring kenaikan APBN. Bahkan dia memprediksi tiga tahun ke depan, nilai anggaran pendidikan bisa mencapai Rp500 triliun.”, lanjutnya.

    Dalam menghabiskan anggaran tersebut, Dikti terkesan mencoba menghabiskan anggaran dengan program-program dalam bentuk proyek-proyek yang dibuat secara terburu-buru, tanpa pemikiran atau penelitian secara matang.

  206. Ruddy Pakasi says:

    Komentar2 ketidak-puasan di laman ini saya kira cukup representasikan kegalauan yg dirasakan dosen di seluruh Indonesia. Makanya saya pikir pihak Dikti mestinya ikut bicara di laman ini memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yg telah terjadi.

  207. soelarso says:

    menanggapi kritik dan komentar-komentar diatas, saya yang tadinya hanya bengong ternyata banyak juga rekan-rekan dosen yang resah.
    saya pusing pada situasi yang sedang dihadapi negara dan bangsa ini, tidak habis pikir : Pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 yang belum pernah tercapai material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi 45 dan para pendiri Republik ini yang penuh ketulusan lahir dan bathin demi jatidiri bangsa dan negara yang merupakan dambaan sejati seluruh bangsa Indonesia, kok semakin tidak mengarah kepada cita-cita termaksud diatas.
    Kembali permasalahan yang dihadapi dosen di negeri ini, sementara kesejahteraan belum memadai, proses peningkatannya tidak semulus “maunya”, alangkah baiknya bila proses tersebut disederhanakan tetapi akurasinya lebih baik, langsung pada sasaran yang menyimpulkan seseorang dosen sudah layak mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Contoh: proses serdos, kenapa susah-susah ? Apakah tidak lebih baik dipertimbangkan dengan semangat menuju masyarakat Indonesia yang Adil Makmur Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ???
    Jangan sampai Cita-cita Proklamasi 45 dilaksanakan selalu tidak tepat sasaran atau selalu tertafsirkan melenceng dan sempit hanya berorientasi pada kepentingan sesaat golongan tertentu atau bahkan ambisi ambisi segelintir atau beberapa gelintir orang saja.

  208. nurdin says:

    terimakasih yth. pak Lukito, semoga doa di akhir tulisan bapak di kabul Allah swt.

  209. Ace B says:

    Jempol buat bapak atas idenya. Pak Lukito coba artikel bapak dikirim ke laman Dikti (kan ada caranya untuk ditampilkan) kalaupun tidak lolos, minimal orang dikti dapat membacanya tulisan bapak. Terima kasih

  210. Anas Yasin says:

    Pak Lukito Yth.,
    Apakah saya boleh link-kan tulisan Bapak ini di portal / blog lain, agar lebih banyak yang tahu?

  211. Soegini says:

    ijin share nggih pak Lukito. suwun

  212. Ivan Darmawan says:

    bagian Realisasi anggaran yg 20% dr apbn. Mungkin.

  213. zarfinal says:

    Salam Super untuk pak Lukito. Saya dapat antrian 212 (wiro sableng). Betul, essay pak Lukito, sangat cerdas dan santun. Komentar para sahabat dosen pun juga mewakili perasaan dosen lainnya. Terkait dengan itu, terima kasih kpd pak Lukito dan para sahabat dosen semua. Sampai saat ini, laman sipkd masih belum berfungsi. Semoga pejabat terkait menemukan solusi terbaik. Terima kasih.

  214. Zidan Untung says:

    Sampai saat ini sipkd.dikti.go.id masih tertulis “Mohon maaf SIPKD dalam maintenance, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi data sipkd, kesempatan yang hilang dalam waktu maintenance akan diakumulasikan dalam penambahan masa pengisian data SIPKD, salam….”

    batas waktu pengisian sampai tanggal 28 February… nampaknya maintenancenya bakal belum selesai sampai batas waktunya berkahir… semoga ada solusi…

  215. Oloan says:

    Saya hrs mengeluh, sdh 13 hari demi hari terus kutongkrongi tp sipkd tak kunjung hadir. Heeh.

  216. SIPKD-ku says:

    Hari demi hari SIPKD “mak’e tenan” (maintenance), dari pada “mak’e tenan” lebih baik “enak tenan”, sehingga SIPKD “enak’e bubar tenan”

  217. Mohon maaf SIPKD dalam maintenance, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi data sipkd, kesempatan yang hilang dalam waktu maintenance akan diakumulasikan dalam penambahan masa pengisian data SIPKD, salam.

  218. agung says:

    Sepakat Pak Lukito…

    • dyan says:

      Matur nuwun pak lukito atas dukungan moril dan pencerahannya bagi para dosen di seluruh Indonesia termasuk kami yang di Jogja. Memang saya merasakan juga bahwa SIPKAD benar2 telah menyiksa dan menganiaya para dosen, karena telah menyita waktu dan membuat resah dengan selalu menunggu “main-tenan” dari Dikti, saya juga sudah bosan dengan waiting list yang tidak jelas, sampe sekarangpun belum ada kejelasan. Nampaknya dosen akan selalu menjadi obyek bagi penguasa Dikti,karena kita dianggap lemah dan tidak punya bargaining power seperti halnya PGRI yang telah menjadi kekuatan para guru. Oleh karena itu saya pandang perlu dibentuk organisasi “asosiasi dosen Indonesia” yang akan bisa memberikan advokasi riil bagi para dosen atas kebijakan Dikti yang tidak jelas arahnya. Dan mohon kesediaan pak Lukito untuk bersedia menjadi ketua asosiasi dosen tsb.Kados pundi pak ?

      • lukito says:

        Waduh bu…saya tidak punya bakat dan keinginan untuk menjadi ketua asosiasi seperti itu. Lagipula teman-teman lain sudah mulai bergerak dengan membentuk Forum Dosen Indonesia. Saya bantu saja dengan pemikiran untuk menuju pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik. Mekaten bu…

  219. Fikri Amrullah says:

    Prof.. saya senang sekali akhirnya ada pemicu yang mampu membuat kami berteriak seperti ini, bahkan hal ini pun tidak kami dengar dari pimpinan di univ kami. Kami di malang sulit membedakan yang mana kepatuhan dan yang mana ketakutan. Sulit membedakan perintah atau ancaman. Lebih2 lagi beberapa dari kami ‘sudah’ menyerahkan masalah rejeki bukan di tangan Illahi. Ini fatal prof. Rejeki kami seperti berada di tangan DIKTI. Naudzubillah…

    Saya nggak bisa membayangkan suara hati dosen2 kontrak yang belum punya NIDN tentang Sistem KD ini. Nelongso…
    Saya juga melihat rekayasa rekayasa setiap hari untuk menyikapi ketakutan akan ancaman ini.
    Pembunuhan karakter sebagaimana ditulis oleh rekan sebelumnya, sangat saya dukung, bahkan mungkin ini sudah merupakan “Pembantaian Karakter”.
    Salam hormat saya buat Prof Lucky-too.

  220. soegeng harijadi says:

    Setuju pemikiran Pak Lukito.
    Terima kasih sudah mewakili keresahan saya yang telah diancam isu SIPKD.

  221. pratomo says:

    senang sekali saya membaca tulisan pak lukito, dan saya juga sangat menghargai tulisan teman-teman dosen seluruh indonesia. sampai detik ini SIPKD masih dalam maintenance. sebaiknya kita menunggu apa yang terjadi, dan kita harus memberi maaf kepada yang minta maaf, iya kan pak lukito……………………

  222. Arnapa says:

    Agree Pak Lukito! Usul saya: buat saja seperti pembuktian terbalik, berilakan dulu kesejahteraan dosen baru diancam kalau tidak “bekerja”. He..he..Waduh…mati lampu pula, gimana mau buat proposal????

  223. zarfinal says:

    Yth, Pak Lukito. Batas waktu penantian/pengisian sipkd telah berakhir. Bagaimanakah selanjutnya ?? Adakah berita gembira untuk para dosen se Indonesia ?? Terima kasih.

  224. Yulianto says:

    Sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Sepandai=pandainya polisi …masih kecolongan juga. Progrsm aplikasi mana ysng tidak bisa kena virus. Sepandai-pandainya programmer masih kalah dengan hacker. Semangat teman-teman dosen. Semangat….. DIKTI !!!!!!!!.

  225. Arif Surtono says:

    Mohon ijin sharePak Lukito, saya sangat setuju dengan tulisan Pak Lukito. Sudah sangat mewakili perasaan teman-teman dosen se- tanah air. Sekali lagi terimakasih.

  226. Adi Pangestu says:

    Mohon maaf SIPKD dalam maintenance, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi data sipkd, kesempatan yang hilang dalam waktu maintenance akan diakumulasikan dalam penambahan masa pengisian data SIPKD, salam.

    Sampai kapan cobaan ini berakhir ya Tuhan…..

  227. maryunianta says:

    Mohon maaf, operator SIPKD lagi “main tenis”, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi kekurangan kreator dan operator SIPKD. Kesempatan yang hilang saat kami “main tenis” akan dikompensasikan dan diakumulasikan dalam bentuk penambahan tunjangan sertifikasi dosen. Insya Allah. Salam SIPKD. Pokok-e SIP-lah.

  228. sahiral says:

    Waauuw, mohon maaf bu/pak maryunianta! Ibu/Bpk/saudara ini siapa? saya harap berita/informasiyang kontruktif,ilmiah dan bertanggungjawab ini yang diawali dengan tulisan Prof. Lukito dan … seterusnya tidak dibuat plesetan-plesetan yang menyesattkan.., apa mungkin menambah tunjangan serdos semudah itu sebagai akibat fasilitas layanan terlambat? tapi saya pikir setuju juga, mestinya begitu agar seimbang. Selanjutnya bagaimana bagi dosen yang belum pernah dapat tunjangan serdos. Saya sudah 25 th mengabdi kepada negara (PNS dosen sedang S3 di UGM) kompensasinya bgm?? tmks

  229. A. Binadja says:

    Ungkapan teman2 dalam menanggapi p Lukito memang sangat bervariasi… Akan tetapi pada dasarnya adalah keinginan untuk memperoleh perbaikan dan kebaikan di samping kemudahan proses penyelenggaraan administratif yang diharapkan oleh pihak DIKTI.
    Anjuran untuk memanfaatakan kapasitas masing-masing perguruan tinggi di dalam pemenuhan harapan tinggi dari pihak Dikti adalah yang terbaik.
    Salah satu mekanisme sederhana dan termurah, untuk mengatasi masalah kita, kemungkinan adalah menugasi tenaga administratif untuk mengunggah semua data yang diperlukan dikti untuk keperluan SIPKD dan sejenisnya, untuk data pada masa sebelum ini. Sehingga dosen tidak terlampau terbebani masalah administratif dan dapat memfokus ke bidang tri dharma perguruan tinggi yang dibebankan ke pundak mereka.
    Mulai saat ini ke depan, untuk semua jenis penugasan dengan surat tugas yang diinginkan untuk diketahui DIKTI, sebaiknya cc dikirim ke DIKTI dalam bentuk file PDF sebagaimana dikehendaki dan kita serahkan kepada DIKTI untuk memfailkan sesuai keperluan dan kehendak DIKTI. Dengan sistem yang sudah disiapkan dengan baik, insysalah semua data yang dientry oleh pihak universitas akan “dan seharusnya” dapat masuk ke database DIKTI secara otomatis.
    Data yang sudah dimasukkan ke SIPKD oleh tenaga administratif PT selanjutnya diharapkan dapat direview balik oleh setiap dosen berkepentingan dan selanjutnya divalidasi untuk keabsahan penilaian, kalau memang data tersebut dikehendaki sebagai dasar tunggal penilaian kinerja dosen. Hal ini diperlukan untuk memperolah peyakinan tidak ada data salah masuk atau kesalahan data untuk orang perorang karena human error atau systemic error. Sekaligus pemilik data yakin bahwa tak ada “intruder” yang masuk ke wilayah data base individual karena ketiadaan kontrol mencukupi atas user name dan password, bagi pemilik data yang seharusnya tak dapat diakses oleh dirinya sendiri dan administrator yang bertanggung jawab secara teknis dan moral atas semua keabsahan data yang telah dientry “secara sah dan aman” menggunakan sistem yang dikembangkan oleh DIKTI.
    Kita berharap agar DIKTI mengoptimasi sistem REWARD AND ENCOURAGEMENT alih-alih menggunakan sistem REWARD AND PUNISHMENT, yang bila diterapkan, mereka yang tak mengikuti encouragement yang diberikan, secara otomatis tidak memperoleh reward yang ditawarkan… Bagi yang dapat merasakan.. hal itu seharusnya sudah merupakan punishment terselubung… Orang Jepang bilang “menang tanpo ngasorake”…
    Sumbangan pemikiran ini tak lebih hanya dimaksudkan untuk memperoleh “win-win solutions for all of us…academicians, including those temporarily assigned to be administrators and who will be back to their own respective institutions when their assignment periods be completed shortly”

    Salam bahagia dan sejahtera pada para pendidik Indonesia yang telah dengan bersemangat mencoba memenuhi tugas-tugas mereka dalam mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia…melalui peran masing-masing, tanpa menghitung-hitung pahala yang bakal diterima, karena komputer allah telah memperhitungkan semua amal perbuatan kita secara otomatis dan dengan seksama dan dengan tingkat ketelitian yang amat sangat tinggi.

  230. Wahyu says:

    Kalau usul jangan semakin mempersulit dong…..! Kita mampu saja mengisi SIPKD, asal diberi kepastian waktu dan kelonggaran. Pedoman Pengisian SIPKD harus sama dengan Pedoman Perolehan Angka Kredit sesuai SK MenPAN, sehingga Data SIPKD bisa juga dipergunakan untuk kenaikan pangkat. Sehingga kerja SIPKD tidak MUBAZIR, sebaliknya mempermudah semua pihak dalam bekerja. Batas minimal perolehan angka kredit bisa saja 12 SKS per semester, Tapi tidak boleh ada pembatasan maksimal perolehan angka kredit, karena sama saja dengan membatasi prestasi dan karya dosen dalam tridarma PT dan penunjang.

  231. suhadi says:

    Bagaimana suruh mengisi, programnya masih ngambeg. Kalau model sentralisasi apa mampu tenaga yang ada di DIKTI. Instruksi Ke PT seluruh Indonesia,DIKTI tinggal link. Suatu pekerjaan kok dibuat repot. Katanya pekerjaan bisa dibagi habis, kenapa kok susah-2 dikerjakan sendiri.

  232. suhadi says:

    Bagaimana suruh mengisi, programnya masih ngambeg. Kalau model sentralisasi apa mampu tenaga yang ada di DIKTI. Instruksi Ke PT seluruh Indonesia,DIKTI tinggal link. Suatu pekerjaan kok dibuat repot. Katanya pekerjaan bisa dibagi habis, kenapa kok susah-2 dikerjakan sendiri.Apa ini model Universitas Jember mau diterapkan secara Nasional

  233. suhadi says:

    Saya tidak tidur 2 malam menunggu Nawala dari Kayangan Jonggring Saloko untuk mengisi SIPKD. Ternyata kok Plenthus seperti Kodok Ngorek.

  234. Selamat pagi, akhirnya saya ikut juga nimbrung dg nomor cantik 234. Pagi ini (Jumat 14 Maret 2014) saya mencoba buka SIPKD berhasil dibuka. Tetapi karena saya kelompok Rabu Kamis, saya tidak bisa masuk. Bagi Bapak/Ibu yg klp Jumat Sabtu silahkan coba, mudah-mudahan minggu depan SIPKD nya masih bisa dibuka. Terima kasih. Salam

  235. hidayat says:

    7 Dosa Dikti.

  236. hidayat says:

    fire n forget_ lapor kpk

  237. azhar says:

    oh dikti kau pikir dengan serdos mu sudah bisa meningkatkan kesejahteraan dosen ??? apa lagi ini sekarang belum semua yang serdos golongan 3 b belum serdos kalah pendapatannya dengan golongan II administrasi yang sudah dapat remunurasi dimana letak keadilan mu maudapat tunjangan serdos saja ancam mengencam mau naik pangkat saja susah disuruh sekolah tunjangan serdos hilang dimana letak bijakmu ?

  238. TITIK JAYANTI says:

    Terus kelanjutannya SIPKD gimaanaa tuk sampai saat ini???? kok gantung gini yaaa SIPKD tanpa ada kepastian dan pemberitahuan selanjutnya,….

  239. Paidi says:

    Servernya Di taruh Tiap Kota Minimal Servernya di Bawah Fecebook Barus Seluruh indonesia Bisa Access 30 jam sehari

  240. s.yulia says:

    adu sedih banget lho, mau dibawa kemana hubungan kita….. sama Dikti …….hem

  241. ali mashari says:

    semoga dikti lekas menyadari kekurangan dan mengembalikan apa yang diinginkan lembaga

  242. Yulianto says:

    Buka web dengan kata kunci:”Informasi Penting mengenai Pengisian SIPKD – Wajib Dibaca”. Klik adres pada portal SIPKD, silakan login.

  243. Gd Sudiarta says:

    Membaca tulisan Pak Lukito, terkesan begitu banyak kelemahan DIKTI dalam melaksanakan program SIPKD ini. Tapi ungkapan gaul yang ramai dikemukakan dewasa ini “DIKTI juga manusia”, merupakan bentuk “pemaksaan” “kemakluman” masyarakat atas segala kekurangan yang ditemui, yang biasanya dihembuskan oleh mereka yang dinilai lemah, sebagai bentuk pembenaran diri, sehingga kelemahan itu hendaknya dapat diterima dan biarkanlah berlalu…
    Tetapi untuk institusi setingkat DIKTI apakah hal demikian dapat dimaklumi..??? Bagaimana mungkin “kebaikan” yang diharapkan akan dapat dicapai dengan “kemakluman” seperti itu..?? Tidak seharusnya “tata aturan” yang diterapkan “pengatur” dapat dengan sangat mudah dilemahkan oleh yang “diatur”..! Sangat terlihat betapa lemahnya aturan itu…
    Kalau demikian, apa yang dapat diharapkan oleh Bangsa ini, jika salah satu pilar pentingnya yaitu pendidikan dikelola dengan sedemikian banyak kelemahan…?
    Katanya pemilik Windows meraih sukses pesat karena berani membayar mahal mereka yang mampu mengeritik dengan keras produk-produknya.. Berani menirunya…??

  244. RS Agung M says:

    Terimakasih khususnya kepada yth. bp Lukito, bp Rhiza, bp Nurkhamid bp Widodo, Bp Komang dan lainya.. dengan tulisannya sedikit menghibur… diharapkan bisa dibaca oleh para pembuat aturan dan petinggi di jajaran DIKTI
    Saya yang galau dan boleh dikatakan malah justru patah semangat, dongkol dll… adanya SERDOS tentunya saya bersyukur… namun dengan imbalan jasa dosen yang disertai tuntutan dan ancaman DIKTI. berimbas pada penekanan dosen oleh pejabat dilingkungan PT kami. “TUNTUTAN DAN ANCAMAN” mungkin dialami oleh banyak dosen seperti kami yg berpredikat DN, selain adanya permasalahan pelaporan SIPKD, utk pencapaian M juga harus bersusah payah…. tentunya tidak sesusah DT… (tdk iri, hanya yang dirasakan, para DT seolah seperti DIKTI…membuat loyo alias patah semangat..)

  245. Hasan Sitorus says:

    Kami sebagai dosen swasta dibawah naungan Kopertis menilai bahwa Dikti sudah memandang Kopertis tidak berguna lagi. Harusnya data-data dosen swasta untuk kegiatan Tri Dharma PT diserahkan kepada Kopertis, sehingga fungsi dan peran Kopertis dapat optimal selaras dengan prinsip desetraslisasi dan otonomi daerah. Kita jangan kembali ke Orde Baru yang serba sentralis, sehingga Dikti harusnya merancang program seralas konsep desentralisasi sesuai cita-cita reformasi

  246. puj says:

    Benar Pak Lukito, SIPKD menjadi kontraproduktif bisa2 kinerja dosen jadi terganggu, tidak faham juga pemikiran orang-orang dikti apa mungkin sekedar untuk kepentingan administratif agar terlihat kinerjanya karena sudah dapat renumerasi…ben ketok kerjo padahal yang mati2an ngisi dosen

  247. A.IRMAYANI PAWELLOI says:

    SIPKD aktif kembali

  248. A.IRMAYANI PAWELLOI says:

    Pada pengisian SIPKD untuk bidang penelitian, tidak muncul tombol edit dan hapus, padahal di bagian penelitian tersebut pernah saya isi data sebelum maintenence SIPKD dan sy lupa memberikan bobot untuk penelitian yang sy lakukan dan ada juga yang salah pemberian bobotnya….nach gimana ini. ini sangat berpengaruh pada kesimpulan…….

  249. Andi Hamzah says:

    Website SIPKD memang sudah hidup lagi.
    Cuma kok mau login ditolak terus ya?
    Ada yang tahu caranya? Apa sudah berubah dari yang terdahulu?

  250. Sabar Nababan says:

    Di Indonesia, untuk mendapatkan serdos yang tidak seberapa itu rumitnya minta ampun. COba dicek apakah di luar negeri yang maju ada hal-hal seperti itu.
    DOsen jadi stress karena harus mengumpulkan berkas-berkas setiap semester, lalu mengunduhnya lagi? Ya ampun…..Waktu dosen tersita untuk berkas-berkas. Pada hal belum tentu berkas itu dibutuhkan, hanya dikumpulin saja di gudang. Ini hanya memakan tempat. APakah seterusnya kita seperti ini?

  251. Saya Kamaruddin Sellang, Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang,mau tanya pak, saya lupa kata sandi dalam pengisian SIPKD, karena sakin lamanya lagi program baru bisa dibuka, makanya lupa, dan tidak sempat ditulis kata sandi sy, BAGAIMANA CARANYA PAK? padahal semester gasal dan genap sudah memenuhi semua, mohon bantuannya pak, terima kash

  252. LUPA KATA SANDI dalam pengisian SIPK Dikti, gimana caranya pak? tmks by Kamaruddin Sellang Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang, SulSel

  253. Sumardi says:

    Saya tadi mencoba mengisi SIPKD pada menu pendidikan dan pengajaran kok untuk form isian pengajaran gak munjul yah… ada yang bisa bantu gmn caranya atau memang sistem dari dikti yang lagi masalah….????/

  254. TITIK JAYANTI says:

    kapan terakhir pengisian SIPKD ini?

  255. butet says:

    saya tadi masuk ke website SIPKD Dikti tp tidak bisa alasanya saya bukan dosen tetap silah cek ke halaman forlap dikti, namun di forlap saya tertulis dosen tetap ada yg bisa bantu saya?? mohon bantuannya

  256. Muhammad Ficky Duskarnaen says:

    siang ini tak bisa isi sipkd, ada pesan database error core/Loader.php line 260, sudah coba pake Mozilla dan IE sama saja. ada yg mengalami hal yang sama? atau hanya PC saya yg kurang beruntung?

  257. ayu sulasari says:

    terima kadih atas tulisannya p lukito dan teman2. sy sudah mencoba mengisi sipkd, lagi lagi gagal. bolehkah sy minta saran apa yg harus sy lakukan? apakah nasib para dosen harus digantung dalam proyek yg gagal? ataukah kita harus abaikan semuanya…

  258. Rahman says:

    Iya sampai dengan tgl 4 Mei 2014 pagi tidak dapat mengisi SIPKD lagi, padahal saya baru mengisi satu tahun masih tersisa banyak lagi, Nasib oh Nasib, berarti menunggu lagi samapai jumat depan.

  259. Rahman says:

    Samapai saat ini, saya hanya bisa log in, tatpai tidak dapat mengisi data pada menu Pengisian SIPKD disebabkan tidak munculnya pilihan untuk Status Tugas dan Status Belajar, serta tidak munculnya data-data yang telah diisi sebelumnya.
    Semoga data-data yang telah diisi dan telah berada di server dikti tidak bermasalah, jika bermasalah, masa harus mengisi ulang dan menguploadnya lagi.
    Saya di Papua hanya berharap menggunakan jaringan Flexy yang bandwidh maksimumnya 40 kbps, dan rata-ratanya 11 kbps.
    Jika jaringan Flexy mengalami gangguan saya menggunakan jaringan XL dan Telkomsel yang sangat tidak stabil sehingga sering putus nyambung (seperti lagunya Raffi Ahmad dkk).

  260. Rahman says:

    Ahad, 4 Mei 2014 jam 6:55 WIT :
    Alhamdulillah, 2 hari setelah HarDikNas yang Menteri-nya meresmikan Uji Coba Mobil Listrik, dan saya masih bolak-balik ke laptop sambil mengerjakan pekerjaan rumah lainnya untuk mengecek apakah dapat mengisi SIPKD yang hanya diberi kesempatan 3 hari dalam seminggu.
    Tetapi hanya pesan

    A Database Error Occurred
    Unable to connect to your database server using the provided settings.
    Filename: core/Loader.php
    Line Number: 260

    yang selalu muncul.

    Ha..ha..ha.. mana adminnya yach, mungkin lagi weekend.
    Selama weekend, semoga bahagia dan tersenyumlah atas keberhasilan admin untuk menjadikan saya penunggu LAPTOP.

  261. Rahman says:

    Ahad, 4 Mei 2014 jam 12:00 WIT.
    Status SIPKD
    Bisa log in, tapi tidak dapat mengisi apa-apa dan masih muncul pesan

    A Database Error Occurred
    Unable to connect to your database server using the provided Settings.
    Filename: core/Loader.php
    Line Number: 260

    memang yang SIP hanya KD (Krisdayanti)

  262. Rahman says:

    Senin, 5 Mei 2014
    Berarti harus menunggu sampai jum’at depan untuk dapat mengisi SIPKD.
    Semoga jum’at depan webnya udah baik dan dapat lanjut ngisi SIPKD sambil dengar lagu-lagu KD

  263. Rahman says:

    Jumat, 9 Mei 2014

    SIPKD dapat diakses, semoga tidak ada masalah lagi.
    Waktunya ngisi SIPKD

  264. Rahman says:

    Web SIPKD nya dapat diakses tapi listrik di daerahku PADAM terus, ternyata banyak halangan yach.
    Apakah hal-hal seperti ini juga diperhitungkan sewaktu mencanangkan proyek SIPKD ini bahwa akan terjadi gangguan seperti ini. AMPUN DECHHHHHHH.

  265. erwin says:

    awal saya membaca ini saya anggap angin lalu saja,tapi ketika saya mengalami hal yg mnjd kekurangan SIPKD akhirnya saya ikut tuangkan kasus yg saya alami….
    berawal dengan niat mau up load ijazah profesi (drh) saya…bgitu kagetnya trnyata di arsip SIPKD saya sdh ter-up load ijazah dokter spesialis I a.n. Nuryani sidarta dari Universitas Indonesia….
    wow…..bgini trnyata SPKD,msh tetap bisa masukan data abal2…. (“jika ingin”)

  266. butet says:

    Maaf Pak Rahman
    Pengisian SIPKD hanya satu semester aja atau dari tahun Ajaran 2008-2013 ya pak.
    karena saya hanya isi satu semster aja

    • Rahman says:

      Setiap tahun ajaran terdapat dua semester yaitu semester gasal dan genap bu, jadi ada sekitar 11 (sebelas) semester yang harus diisi bu.

  267. M. Sumadiyasa says:

    Saya mau mengisi mata kuliah yang saya ajarkan untuk semester ganjil 2013/2014 tetapi tombol tambah data riwayat pengajaran tidak muncul, yang muncul tombol tambah data riwayat pengajaran lain yang dalam katagorinya tidak ada pilihan mata kuliah. Tolong dibantu apa yang saya harus dilakukan ?

  268. M. Sumadiyasa says:

    Saya mau mengisi SIPKD semester ganjil 2013/2014, tetapi tombol tambah data riwayat pengajaran tidak muncul. Bagaimana cara menambahkan data mata kuliah ?. Tolong dibantu

  269. Saya ingin mengisi SIPKD untuk semester ganjil 2013/2014, tetapi tombol Tambah Data Riwayat Pengajaran tidak muncul. Yang muncul tombol Tambah Data Riwayat Pengajaran lain yang dalam katagorinya tidak ada pilihan Mata Kuliah. Bagaimana cara menambahkan data mata kuliah ? Tolong bantuannya

  270. Ibnu Subarkah says:

    Pengisian SIP KD yang informasinya data yang terintegrasi juga untuk kenaikan jabatan dan pangkat, wajib tidak berlaku surut. Ditegaskan untuk kepastiannya bahwa keberlakukan pengisian sip kd bagi mereka yang baru kenaikan jabatan. Artinya faktor manual juga dipertimbangkan bagi yang belum kenaikan jabatan sebelum kebijakan sip kd. Dalam hukum ada asas bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Kebijakan adalah bagian dari hukum. Tentunya bila dipaksakan melanggar Hak Asasi Manusia. Hak akademik dari dosen sebagai tenaga fungsional.

  271. Khalid says:

    Kasian banget ya dosen di_Indonesia, udah gajinya kecil tapi selalu saja di_bebankan dengan aturan-aturan yg sangat rumit dan tdk jelas.,semoga ini jadi perhatian pemerintah kita ke_depan, pemerintah selalu menuntut kinerja dari dosen tapi kesejahteraan dosen di_abaikan..bagaimana bisa pendidikan kita akan maju kalau hal-hal kecil saja tidak bisa di_respon dgn baik oleh pemerintah.,?? semoga pemimpin bangsa yg baru nanti dapat mengeluarkan kebijakan yg bisa memberikan solusi atas permasalahan pendidikan sekaligus bagi pendidik termasuk DOSEN.

  272. zainal says:

    bener pak, sy setuju. semga DIKTI segera berbenah.

  273. Faisal says:

    mohon bantuan dari teman-teman yang telah mengisi SIPKD .
    dalam membuka SIPKD, saya telah memasukkan NIDN dan Password (sama dengan NIDN) namun setelah mengklik “KIRIM” muncul kotak dialog berisi ” maaf anda bukan dosen tetap ,silahkan cek forlap.dikti.go.id” . Kira2 bagaimana caranya agar saya bisa login ?

    • lukito says:

      Pak Faisal, sepertinya SIPKD sekarang mengambil data dari forlap Dikti, sementara data forlap Dikti juga masih banyak kelirunya. Saya tidak tahu persisnya bagaimana cara mengubah data forlap, tapi saya pernah mendengar bahwa tiap perguruan tinggi punya operator yang bisa mengubah data forlap tersebut (diberi hak akses). Saya sarankan untuk mencari operator tsb di PT anda.

  274. Misbahuddin says:

    Terimakasih pak Lukito tulisan dan kritikannya,kalau saya lain lagi masalahnya NIDN saya dicaplok org lain dan diubah ubah kok bisa ya, sehingga hampir 2 tahun hilang di PDPT Dikti dan susah utk mengembalikannya, pada data saya dikopertis IX sdah lektor dan diangkat dosen sejak tahun 1996, diPDPT Dikti masih asisten ahli dan dosen th 2006.ya mudah – mudahan tdak ada dosen yg mengalami seperti yang saya alami. maaf saya belum tahu apa itu SIPKD. jadi belum mengisi.yg lucu NIDN saya baru muncul kembali. Dosen dan PTS yg melakukan pelanggaran tdak kena sangsi/hukuman.

    • lukito says:

      Seperti komentar saya sebelumnya, sepertinya SIPKD mengambil data dari forlap, sementara data forlap sendiri masih belum akurat, pak.

  275. Fakhry Zamzam says:

    lama nunggu SIPKD pungsi kembali, setelah aktif saya belum bisa mengakses. jawaban “anda bukan dosen tetap” padahal saya sudah jadi dosen tetap sejak 2003 di Unisti Palembang dengan NIDN 0229105401 sejak 2012 NIDN saya berubah menjadi 9902006253 dan bulan April lalu minta kembali ke NIDN lama.
    sebaiknya apa yang harus saya lakukan, saya ingin untuk melengkapi data saya. mohon saran

  276. Jiwa Ginting says:

    Saya akan mengisi SIPKD untuk semester ganjil 2013/2014, tetapi tombol Tambah Data Riwayat Pengajaran tidak ada. Yang muncul tombol Tambah Data Riwayat Pengajaran lain yang dalam katagorinya tidak ada pilihan Mata Kuliah. Bagaimana cara menambahkan data mata kuliah ? Tolong bantuannya

  277. semoga tulisan bapak sampai ke dikti

  278. wijayanti says:

    pak lukito,saya mau meminta wawasan jenengan, apakah dosen yang dulunya sudah punya NUPTK tidak bisa dapat NIDN?
    andaikan bisa bagaimana ya pak prosedurnya?
    terima kasih

  279. Titik Jayanti says:

    kalo semuanya sudah di isi,.. kenapa data yang sudah masuk gak bisa di preview atau di cetak,… takutnya datanya belum masuk sehingga ketika ingin cetak preview data sebelumnya hasilnya error,…

Leave a Reply

*


nine + 6 =

Current ye@r *

FireStats icon Powered by FireStats